Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU CIPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HULU RIAU Amini, Aisyah; Laila M. Rasyid; Cut Asmaul Husna
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.23081

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku dalam masyarakat adat Melayu di Desa Cipang Kanan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Perkawinan sesuku dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kekerabatan adat yang telah dijaga secara turun-temurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku, menggambarkan pandangan tokoh adat terhadap pelanggaran tersebut, serta mendeskripsikan proses penerapan sanksi adat. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman silsilah suku, serta praktik perjodohan. Sanksi adat diberikan secara simbolik oleh ninik mamak setelah persetujuan oleh datuk dalam musyawarah adat, sanksi diberikan dalam bentuk denda berupa ayam atau kambing, sanksi yang sudah ditetapkan harus dibayarkan dalam jangka yang telah ditentukan oleh pemangku adat. serta proses permintaan maaf di hadapan pemangku adat. Temuan ini menunjukkan pentingnya revitalisasi nilai adat sebagai mekanisme kontrol sosial dalam menjaga tatanan sosial dan marwah suku.
ANALYSIS OF JUDGES' FORGIVENESS (RECHTERLIJK PARDON) FOR CHILDREN PERPETRATED BY THEFT UNDER AGGRAVATING CIRCUMSTANCES (CASE STUDY OF DECISION NO. 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN RGT) Atika Ramadhani Tarigan; Ferdy Saputra; Laila M. Rasyid
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.3928

Abstract

The concept of Rechterlijk Pardon gave judges the authority to exclude the implication of punishment, especially in legal violations involving children. This research aims to analyze the application of the concept in a case involving a child committing theft, referring to Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Regt. The case showed the judge's policy of choosing not to impose a sentence even though the child was declared guilty. The focus of the study was on how the judge's pardon was implemented in the juvenile criminal justice system in Indonesia, as well as the alignment of the decision with the principle of Rechterlijk Pardo. The method used was normative juridical with case study approach, collecting information sourced from statutory provisions and court decisions. The findings shwed that the judge chose not to impose a sentence on the child who committed theft even though the elements of the offense were proven. The judge's considerations included the child's age, family background, educational history, remorse, and potential for social rehabilitation. The judge argued that punishment would not bring about substantive justice and might harm the child's future life. The essence of Rechterlijk Pardon is a reflection of the transition toward a justice system that prioritizes recovery and restorative justice. Judges have a central role in ensuring harmony between law enforcement and safeguarding children's rights. Thus, this concept becomes an important instrument for giving a second chance to children in conflict with the law.