Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ENVIBILITY: Journal of Environmental and Sustainability Studies Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Ferdy Saputra
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm) Ummi Khasum; Ummi Kalsum; Ferdy Saputra
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam Qanun Jinayat. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm. Aceh mempunyai qanun sebagai acuan untuk melaksanakan syari’at islam di Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah berdasarkan penjelasannya hakim diberi keleluasan untuk memberikan hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. Penegakan hukum secara efektif yang sesuai berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah tentunya akan memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat meminalisir kasus perkosaan yang akan mendatang, namun nyatanya berdasarkan putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu digunakan metode penelitian hukum-normatif yaitu penelitian yang menggunakan hukum untuk menjustifikasi suatu peristiwa hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan tipe penelitian pustaka (Library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah telah resmi disahkan semenjak qanun ini berlaku. Namun dalam prakteknya hukuman tambahan ini belum pernah dilaksanakan. Akibatnya para pelaku pemerkosaan tidak merasa takut dan jera sehingga kasus pemerkosaan masih sering terjadi. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm masih mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim tidak memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku.                      
Odonata Ordo Biodiversity Index at The Lake I Nyoman Sukadana PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII Kasim Yusuf, Muhammad; Ferdy Saputra; Bambang Imawan
ENVIBILITY: Journal of Environmental and Sustainability Studies Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : Prospect Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55381/envibility.v2i1.346

Abstract

I Nyoman Sukadana lake was located on buffer zone area at PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII Kasim. This area was plotted as conservation area for any kind of flora, fauna, and company’s springs. I Nyoman Sukadana become a habitat for several kinds of bird and insect. Dragonfly which has dominant life cycle at the waters become one of several insects that could be found on this area. This research calculates biodiversity index of dragonfly at I Nyoman Sukadana Lake’s area. It calculates biodiversity index (H’), evenness (E), and richness (R). Data retrieval conducted by line transect method and Shannon-Wiener index for data analysis. This research found that there are 23 kinds of dragonfly on I Nyoman Sukadana Lake which dominated by Sub-Ordi Anisoptera. This sub-ordo was living on open waters area, so I Nyoman Sukadana Lakes was a suitable habitat for Sub-Ordi Anisoptera. Based on biodiversity index (H’) calculation it’s got 2,02 that categorized as “High”, evenness (E) at 0,87, and richness index (R) at 5,13 that categorized as “High”. Based on Shannon-Wiener index, it’s indicating that the water quality of I Nyoman Sukadana Lake was fine.
Penyuluhan Hukum Terkait Cyber Bullying pada Pelajar SMA Negeri 1 Dewantara Iskandar, Hadi; Budi Bahreisy; Ferdy Saputra; Yusrizal; Fitri Maghfirah; Sela Azkia; Firman Alfathy
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.22626

Abstract

Anak merupakan bagian keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang menjaga persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Menangani kejahatan yang melibatkan anak tidak mudah. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendata kasus kekerasan pada anak pada tahun 2023 sebanyak 3.547 kasus, kasus perundungan merupakan kasus yang sering terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan dalam penanganan kasus perundungan terhadap anak sangat penting dan memerlukan penanganan yang serius dalam merespon peningkatan kasus kekerasan di sekolah. Implementasi kebijakan pencegahan dan perundungan di Sekolah Menengah Atas memerlukan perhatian serius. Pemerintah Aceh telah membentuk tim untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Hambatan dalam pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah meliputi tidak ada laman pelaporan online, kesadaran dan pemahaman perundungan pada siswa yang minim, sumber daya dan fasilitas untuk korban terbatas, evaluasi dan pengawasan belum efektif karena tidak adanya pengawas sekolah di bidang bimbingan konseling, upaya pencegahan dilakukan melalui pelatihan guru, kampanye kesadaran anti perundungan, sosialisasi, dan koordinasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua, serta memastikan perlindungan korban dan mencegah tindakan perundungan terjadi kembali.
PENERAPAN AMICUS CURIAE DALAM PENJATUHAN HUKUMAN BAGI BHARADA RICHARD ELIEZER (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR:798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL) Dian Nadzirah; Ummi Kalsum; Ferdy Saputra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21255

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia menganut civil law dengan pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Amicus curiae, meskipun tidak diatur secara spesifik, mulai diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Konsep ini memberikan masukan bagi hakim dari pihak non-litigasi, menunjukkan perkembangan dalam sistem peradilan pidana. Namun, ketidakterpaduan antar subsistem hukum dapat menghambat efektivitas peradilan. Penelitian ini bertujuan mengetahui Penerapan Amicus curiae dalam Pembuktian tindak pidana serta Amicus curiae dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan Bharada Richard Eliezer dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor :798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian ini adalah penjatuhan hukuman bagi Bharada Richard Eliezer, dalam proses pembuktian hukum pidana Amicus curiae tidak memiliki beban pembuktian karena tidak termasuk dalam kategori alat bukti menurut Pasal 184 Aaat (1) KUHAP yang sudah diatur secara formal, sedangkan Amicus curiae belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Penerapan pertimbangan hakim termuat di putusan Bharada Richard Eliezer Amicus curiae yang dikirimkan sejumlah akademisi oleh ICJR, hanya berupa bentuk opini dan pendapat hukum untuk menambah keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Guna menghasilkan putusan yang berkeadilan dengan tidak hanya melihat dari sudut Undang-Undang. Dissarankan perlu kejelasan dalam posisi Amicus curiae yang hanya sebagai opini hukum tanpa kekuatan mengikat. Hakim dapat mempertimbangkannya, tetapi tetap harus berpedoman pada alat bukti sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor 953/PID.SUS/2023/PT MDN) Cyntia Alinda; Ferdy Saputra; Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22089

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan seksual serius yang menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, baik secara psikis maupun sosial. Dalam kenyataannya (das sein), banyak anak masih menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan secara normatif (das sollen), hukum seharusnya memberikan perlindungan maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif viktimologi terhadap anak sebagai korban serta menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 953/PID.SUS/2023/PT MDN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan pidana 13 tahun penjara kepada pelaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, mengingat terdakwa telah berulang kali menyetubuhi korban sejak usia 11 tahun. Dari perspektif viktimologi, anak korban harus dipulihkan secara menyeluruh, tidak hanya dilihat sebagai objek penderitaan, melainkan sebagai subjek yang hak-haknya harus dilindungi secara utuh. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pertimbangan dampak traumatik korban dalam penjatuhan pidana. Penulis menyarankan agar lembaga peradilan dan pembuat kebijakan mengedepankan prinsip keadilan restoratif serta menjamin perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana kekerasan seksual.
ANALYSIS OF JUDGES' FORGIVENESS (RECHTERLIJK PARDON) FOR CHILDREN PERPETRATED BY THEFT UNDER AGGRAVATING CIRCUMSTANCES (CASE STUDY OF DECISION NO. 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN RGT) Atika Ramadhani Tarigan; Ferdy Saputra; Laila M. Rasyid
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.3928

Abstract

The concept of Rechterlijk Pardon gave judges the authority to exclude the implication of punishment, especially in legal violations involving children. This research aims to analyze the application of the concept in a case involving a child committing theft, referring to Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Regt. The case showed the judge's policy of choosing not to impose a sentence even though the child was declared guilty. The focus of the study was on how the judge's pardon was implemented in the juvenile criminal justice system in Indonesia, as well as the alignment of the decision with the principle of Rechterlijk Pardo. The method used was normative juridical with case study approach, collecting information sourced from statutory provisions and court decisions. The findings shwed that the judge chose not to impose a sentence on the child who committed theft even though the elements of the offense were proven. The judge's considerations included the child's age, family background, educational history, remorse, and potential for social rehabilitation. The judge argued that punishment would not bring about substantive justice and might harm the child's future life. The essence of Rechterlijk Pardon is a reflection of the transition toward a justice system that prioritizes recovery and restorative justice. Judges have a central role in ensuring harmony between law enforcement and safeguarding children's rights. Thus, this concept becomes an important instrument for giving a second chance to children in conflict with the law.
Co-Authors Atika Ramadhani Tarigan Bambang Imawan Budi Bahreisy Cyntia Alinda Dian Nadzirah Firman Alfathy Fitri Maghfirah Hadi Iskandar Jumadiah Laila M. Rasyid Muhammad Yusuf Sela Azkia Ummi Kalsum Ummi Khasum Yusrizal