Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Media Hukum Indonesia (MHI)
Djanuardi, Djanuardi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

 1 
Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Indriana Farihah, Arista; Djanuardi, Djanuardi; Agus Saleh, Kilkoda
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1189

Abstract

Perkawinan beda agama menjadi sebuah fenomena yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama. Dalam agama Islam, perkawinan beda agama adalah suatu hal yang dilarang. Hal ini menimbulkan kebingungan karena adanya ambiguitas dari makna Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pengizinan pencatatan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri dan dampak negatifnya dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisi. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan perkawinan beda agama seharusnya tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang dalam aturan agamanya melarang perkawinan beda agama. Hal ini tetap mengacu kepada aturan agama masing-masing pihak yang bersangkutan, terkhusus bagi umat agama Islam. Dalam analisis pula, menemukan adanya beberapa dampak negatif secara Islam, yang mana pencatatan perkawinan beda agama ini akan berpengaruh pada hubungan antara istri dan suami, kedudukan anak sebagai anak tidak sah dan kedudukan ahli waris yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga.  
Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Alyssa Putri, Edwina; Djanuardi, Djanuardi; Rachmainy , Linda
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1253

Abstract

Penetapan hak asuh anak yang belum mummayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun pasca terjadinya perceraian menjadi hak ibunya menurut Pasal 105 KHI. Dalam beberapa kasus, hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut berdasarkan putusan pengadilan diberikan kepada ayah seperti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK dan akibat hukum yang timbul terhadap hak ibu dalam mengasuh anak-anaknya yang belum mumayyiz. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori dan konsep-konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membatalkan hak asuh anak yang belum mumayyiz dari pihak ibu karena adanya perpindahan agama dan pengaruhnya terhadap anak-anak. Ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa agama menjadi syarat penting dalam pengasuhan anak. Analisis juga menyoroti kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesimpulan dari penelitian ini meskipun hak asuh berpindah kepada ayah, ibu tetap memiliki hak untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, seperti menemui dan membawa anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang dalam pengasuhan ayah.
Co-Authors Alyssa Putri, Edwina Aurell Safira Izzati Deviana Yuanitasari Eman Suparman Hadiyanti, Nurmeida Hazar Kusmayanti, Hazar Indriana Farihah, Arista Kilkoda Agus Saleh Linda Rachmainy, Linda Rachmainy , Linda Rahmah, Agnia Rambe, Fitri Hanum Utami, Azalia Rahma Zulfa Sulasno, Inas