This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Recital Review JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Notariil Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Yudisial Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Dialogia Iuridica Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Al-Dustur JUSTISI Cepalo Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vyavahara Duta Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Hukum Malahayati PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMALI: Pattimura Magister Law Review Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Peradilan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Prioris Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Midang Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Hukum Islam Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law SASI Journal of Law and Legal Reform Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Lex Scientia Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Mantili, Rai; Kusmayanti, Hazar; Afriana, Anita
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.282 KB)

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tidak berkedudukan sebagai lembaga penegak hukum yang sesungguhnya menyebabkan KPPU tidak memiliki daya paksa dalam hal pemanggilan para pihak maupun dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses upaya huku (yang disebut sebagai keberatan) yang diajukan pihak pelanggar pada akhirnya menyebabkan tidak terciptanya kepastian hukum bagi para pihak. Tulisan ini berupaya memperlihatkan gambaran pelaksanaan putusan persaingan usaha dalam praktik dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengindentifikasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia agar tercipta kepastian hukumThe Problem of Law Enforcement in Business Competition in Establishing Legal CertaintyAbtractThe Commission for the Supervision of Business Competition (Komisi Persaingan Usaha) is a special institution established by Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition for enforcing competition law. Not functioning as a law enforcement agency has led to KPPU to have no power to either forcibly summon the parties or execute its decisions. Moreover, a lot of KPPUs decisions are cancelled due to further legal action filed by the offender and thus undermining the legal centainty for the parties. The purpose of this article is to seek and analyze the enforcement of KPPUs decision in disputes regarding monopolistic practices and unfair competition as regulated in Law Number 5 of 1999. Furthermore, this article also aims to determine the obstacles in setting enforcement of competition law in order to not only establish legal certainty but also to achieve a healthy business climate in Indonesia. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7
PENERAPAN DAN PERMASALAHAN EKSEKUSI PESAWAT TERBANG BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERJANJIAN PERAWATAN MESIN PESAWAT Kusmayanti, Hazar
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3146.944 KB)

Abstract

AbstrakSering kali pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau melaksanakan putusan hakim, sehingga diperlukan bantuan pengadilan secara paksa. Tulisan ini akan menelaah mengenai eksekusi pesawat terbang yang menitikberatkan pada aspek yang berkaitan dengan status pesawat terbang sebagai barang yang dapat dibebani hipotek. Kasus yang dianalisis yaitu yaitu Kasus Gugatan Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia kepada PT. Metro Batavia dalam perjanjian perawatan mesin pesawat Batavia Air.         Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan eksekusi pesawat terbang menurut hukum positif, menggunakan metode normatif kualitatif.Aturan penyitaan pesawat terbang pada dasarnya sama dengan penyitaan barang pada umumnya sepanjang berkenaan dengan ketentuan umum sita eksekusi (executoriaal beslag) dan penjualan lelang (ecutoriale verkoop). Hal-hal spesifik yang melekat pada penyitaan pesawat terbang tunduk pada Pasal 763 (h) sampai (k) Reglement op de Rechtvordering (RV). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Penjualan Lelang karena kegiatan operasionalnya tidak boleh dimatikan oleh sita eksekusi sesuai dengan prinsip Rijden Beslag. Asas penguasaan pesawat terbang yang dibebani dengan sita eksekusi dapat menimbulkan kendala penjualan lelang apabila pada tanggal eksekusi yang ditentukan pesawat terbang tersebut sedang dioperasikan debitur, di luar tempat pelaksanaan penjual lelang yang ditentukan.Kata kunci: eksekusi, hipotek, pesawat terbang, sita, penjualan lelangAbstract In many cases, the defeated party does not want to carry out the judge's ruling, so they need help from court to forcibly enforce the execution. The losing party is requested by the court to obey court decision. This research focusses on the case of Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia vs PT. Metro Batavia in aircraft engine maintenance agreement Batavia. The method used in this research is the normative juridical research. The specification of this research is descriptive- analytical that aims to gain a comprehensive overview of the aircraft execution under positive law.  To conclude, rules of seizure of aircraft are basically the same with the seizure of immovable property, as long as related to seizure of execution (excekutoriale beslag) and auction sales (excecutoriale verkoop). However, specific matters attached to aircraft foreclosure are subject to Article 763 Article 763 h to k of Reglement op de Rechtvordering (RV). Barriers in aircraft foreclosure is that the implementation Auction Sales (excecutorial Verkoop) could not be turned off by the arrest of execution in accordance with the principle of Rijden beslag, the principle of mastery aircraft loaded with confiscated execution can cause problems if the auction sale on the date of execution of the specified aircraft is being operated outside the place of execution by debtor. DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.3Keywords: execution, mortgage, aircraft, seizure, auction sales 
Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata Kusmayanti, Hazar; Putri, Sherly Ayuna; Rahmainy, Linda
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 2 (2018): Juli – Desember 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.234 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v4i2.83

Abstract

The religious court through the mobile court made a breakthrough in applying the principle of cheap, simple and fast in the proceedings. The circuit assembly is carried out to fulfi ll the justice of the community especially those who are lawless and live on the edge of the city. This research is intended to find out the practice of conducting a circuit court in religious courts whether it is in accordance with the principles and legal principles of civil procedure. The method used is normative juridical which focuses on research into applicable legal provisions, namely Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and Perma No.1 of 2015. The specifi cation of this study is descriptive analytical then analyzed using qualitative normative methods. Based on the research conducted that the practice of mobile courts conducted in the Religious Courts is in accordance with the principles and principles of civil procedural law as stated in, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and the implementation process is in accordance with Perma No.1 of 2015 concerning Integrated Session Services Around the District Court and Religious Court/Syar’iyah Court in Order to Issue Marriage Deed, Marriage Book, and Marriage Certificate
Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata Kusmayanti, Hazar; Putri, Sherly Ayuna; Rahmainy, Linda
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 2 (2018): Juli – Desember 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v4i2.83

Abstract

The religious court through the mobile court made a breakthrough in applying the principle of cheap, simple and fast in the proceedings. The circuit assembly is carried out to fulfi ll the justice of the community especially those who are lawless and live on the edge of the city. This research is intended to find out the practice of conducting a circuit court in religious courts whether it is in accordance with the principles and legal principles of civil procedure. The method used is normative juridical which focuses on research into applicable legal provisions, namely Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and Perma No.1 of 2015. The specifi cation of this study is descriptive analytical then analyzed using qualitative normative methods. Based on the research conducted that the practice of mobile courts conducted in the Religious Courts is in accordance with the principles and principles of civil procedural law as stated in, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and the implementation process is in accordance with Perma No.1 of 2015 concerning Integrated Session Services Around the District Court and Religious Court/Syar’iyah Court in Order to Issue Marriage Deed, Marriage Book, and Marriage Certificate
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN Ayuna Putri, Sherly; Kusmayanti, Hazar; Rachmainy, Linda
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.697 KB)

Abstract

In recent years, religious court tries to break the gap by means of roving or mobile court. Mobile court is  applied to fill  up  sense  of justice  and  right  among citizen who  do  not  have adequate knowledge about procedural law and live away from city center where court usually runs. This research is attempted to dig into the practices of mobile court and compare it with other principles of procedural laws in Indonesia civil code.This research is used juridical-normative method that emphasizes investigation into law provision that is valid in Indonesia jurisdiction. The investigation will be addressed to Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Legislation no 48 of 2009 on judiciary dominion, Legislation no 3 of 2015, Legislation no 50 of 2009 on religious court, and Supreme Court Legislation no 1 of 2015 on integrated service of mobile court in district court and religious court or Islamic court in order to publication of marriage certificate. This research is specifically analytical-descriptive in character and in order to obtain holistic description about practice of dispute settlement in Islamic court by means of mobile court in accordance to principles and codes of civil code procedural law. The result of this description then to be analyzed by means of qualitative-normative method on the ground of document research in which materials of legislation and jurisprudence are analyzed furthermore. This research also use observation and interview as complementary method, especially on how Tasimalaya District Court and Cimahi Religious Court practicing mobile court.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A) Kusmayanti, Hazar; Karsona, Agus Mulya; Fakhriah, Efa Laela
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.100

Abstract

Industrial relations disputes can be resolved through court (litigation) and out of court (non litigation) as stipulated in Law Number 2 of 2016 concerning Industrial Relations Dispute Settlement (PPHI). From the formal legal aspect governing the settlement of industrial relations disputes is the Law Civil Procedure that applies in the General Court, which is usually complicated and long. Usually for litigation at the District Court level, at least the workers/litigants must meet for 8 to 10 days. Padang District Court in the IA Class in order to achieve the principle of Civil Procedure Law Fast, Simple and Low Cost made a breakthrough with the success in bringing a decision on peace in industrial relations disputes in the past 4 years. The author is interested whether this Peace ruling does not contradict Article 4 of PERMA Number 1 of 2016 and does not confl ict with statutory regulations and has permanent legal force. The method used in this research is normative juridical analysis of facts that exist systematically. The results of the research and discussion showed that Article 4 of PERMA Number 1 of 2016 is doubly meaningful, so that the Peace Decision in the Padang District Court of Class IA is not in confl ict with the laws and regulations and has permanent legal force. The factors causing peace in the Padang Industrial Relations Court, namely Article 4 PERMA Number 1 of 2016 has a double meaning, so that the Padang Industrial Relations Court refers to Article 130 HIR, there is pressure on the bipartite process, mediation in the employment service is less than optimal, the parties those who disputed want peace to be carried out in the industrial relations court, the panel of judges considered that disputes were very possible to be carried out peacefully, and to reduce the accumulation of cases in the court.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A) Kusmayanti, Hazar; Karsona, Agus Mulya; Fakhriah, Efa Laela
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.276 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.100

Abstract

Industrial relations disputes can be resolved through court (litigation) and out of court (non litigation) as stipulated in Law Number 2 of 2016 concerning Industrial Relations Dispute Settlement (PPHI). From the formal legal aspect governing the settlement of industrial relations disputes is the Law Civil Procedure that applies in the General Court, which is usually complicated and long. Usually for litigation at the District Court level, at least the workers/litigants must meet for 8 to 10 days. Padang District Court in the IA Class in order to achieve the principle of Civil Procedure Law Fast, Simple and Low Cost made a breakthrough with the success in bringing a decision on peace in industrial relations disputes in the past 4 years. The author is interested whether this Peace ruling does not contradict Article 4 of PERMA Number 1 of 2016 and does not confl ict with statutory regulations and has permanent legal force. The method used in this research is normative juridical analysis of facts that exist systematically. The results of the research and discussion showed that Article 4 of PERMA Number 1 of 2016 is doubly meaningful, so that the Peace Decision in the Padang District Court of Class IA is not in confl ict with the laws and regulations and has permanent legal force. The factors causing peace in the Padang Industrial Relations Court, namely Article 4 PERMA Number 1 of 2016 has a double meaning, so that the Padang Industrial Relations Court refers to Article 130 HIR, there is pressure on the bipartite process, mediation in the employment service is less than optimal, the parties those who disputed want peace to be carried out in the industrial relations court, the panel of judges considered that disputes were very possible to be carried out peacefully, and to reduce the accumulation of cases in the court.
Breach of Notarial Deed for Peace under Indonesian Civil Law Perspective Kusmayanti, Hazar; Maulin, Yola; Sandra, Eidy
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 1, June 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190121

Abstract

The peace agreement resulted from an out of court mediation process can be made in the form of either an authentic deed or underhand deed. This paper discusses the application of the principle of ‘ne bis in idem’ in lawsuit relating to the breach of the notarial deed for peace and the legal strength of notarial deed for peace based on the Civil Code and the Civil Procedure (HIR). Data in the form of primary and secondary legal materials were collected through both library research and field work. It is found that with regards to Article 1917 of the Civil Code and Article 130 paragraph (2) the Civil Procedure (HIR), the principle of ‘ne bis in idem’ is not contained in a lawsuit against the breach of notarial deed for peace. It is also found that the legal strength of the notarial deed for peace is the same as the authentic deed as outlined in Article 1870 of the Civil Code and Article 165 of the Civil Procedure (HIR).
LEGITIMACY OF A SIRRI MARRIAGES (SECOND AND SO ON) BY THE PAIR OF CIVIL SERVANTS Kusmayanti, Hazar; Ramadhanty, Nindya Tien
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4512

Abstract

AbstrakPerkawinan siri di ketahui sebagai perkawinan di bawah tangan, artinya perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan. Permasalahannya adalah ketika seseorang ingin beristri lebih dari seorang terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan siri (kedua dan seterusnya) yang dilakukan oleh pasangan PNS menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini perkawinan siri (kedua dan seterusnya) tidak sah menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perkawinan siri (kedua dan seterusnya) sah menurut Hukum Islam. Kata kunci: KUA; Pegawai Negeri Sipil; perkawinanAbstractSirri Marriage are known as underhand marriages, meaning that marriages only fulfill the pillars and conditions of the marriage and do not violate marital restrictions.  The problem is when someone wants to have more than one wife there are provisions that must be met. This study aims to determine the validity and legal consequences of perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) carried out by PNS couples according to PP No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law. The results of this study of perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) are not valid according to Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law.  While perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) are legal according to Islamic Law.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN Ayuna Putri, Sherly; Kusmayanti, Hazar; Rachmainy, Linda
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v13i2.689

Abstract

In recent years, religious court tries to break the gap by means of roving or mobile court. Mobile court is  applied to fill  up  sense  of justice  and  right  among citizen who  do  not  have adequate knowledge about procedural law and live away from city center where court usually runs. This research is attempted to dig into the practices of mobile court and compare it with other principles of procedural laws in Indonesia civil code.This research is used juridical-normative method that emphasizes investigation into law provision that is valid in Indonesia jurisdiction. The investigation will be addressed to Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Legislation no 48 of 2009 on judiciary dominion, Legislation no 3 of 2015, Legislation no 50 of 2009 on religious court, and Supreme Court Legislation no 1 of 2015 on integrated service of mobile court in district court and religious court or Islamic court in order to publication of marriage certificate. This research is specifically analytical-descriptive in character and in order to obtain holistic description about practice of dispute settlement in Islamic court by means of mobile court in accordance to principles and codes of civil code procedural law. The result of this description then to be analyzed by means of qualitative-normative method on the ground of document research in which materials of legislation and jurisprudence are analyzed furthermore. This research also use observation and interview as complementary method, especially on how Tasimalaya District Court and Cimahi Religious Court practicing mobile court.
Co-Authors ., Karwiyah Afifah Tasya Miladya Afriansyah, Mochammad Rizky Agung Ramadhan Seli Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agus Suwandono Agus Suwandono Ali Abdurachman Anita Afriana Artaji, Artaji Artiana, Maureen Maysa Asti Sri Mulyanti Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Budiawati SUpangkat Iskandar, Budiawati SUpangkat Camalia, Tamarine Cecep Safaatul Barkah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah D. Andra, Vini Aprila Darodjat, Rafan darojat, rafan Daru Nugroho, Bambang Dede Dede Kania Dede Kania, Dede Kania Dede Mulyanto Desi Rahmawati Deviana Yuanitasari Djanuardi Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakriah Eidy Sandra Elchika Zalfa Athalia Sopian Elisantris Gultom Elvania Novita Natajaya Endeh Suhartini Fa, M Nasiruddin Fatimah Az Zahra Fatmi Utarie Nasution Fatmi Utarie Nasution Fatoni, Siti Nur Febriana, Dina Triana Fiola Amabel Yohana Sinaga Galuh Puspaningrum Hadiyanti, Nurmeida Hani Suriyani Hernadi Hernadi Hidayat Ab Rahman, Nurul Hyung-Jun Kim Jefri Marzal Jesslyn Wisely Jocelyne Ordelia Abigail Karamina, Elvani Karwiyah, Karwiyah Linda Rachamainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Masykur, Mohammad Hamidi Maulana Irfan, Maulana Maulana, Ramza Fatria Maulin, Yola Mursal Maulana Mutiara Rembune Payu Nanik Prasetyoningsih Natajaya, Elvania Novita Novita, Elvania Nun Harrieti, Nun Nur Fitri Melnia Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Pupung Faisal Putri, Azizah Kamilah Rachmainy, Linda Rahmah, Agnia Rahmainy, Linda Rahmainy, Linda Rahmanillah, Vienka Rahmatullah, Rijalullah Rai Mantili Rajamanicham, Ramalinggam Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ramadhanty, Nindya Tien Renny Supriyatni Bachro Riswadinata, Indra Rizky Maulana, Rizky Setiawan, Alya Hanifah Sherly Ayuna Putri Sherly Machmud Imam Slamet Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sonny Dewi Judiasih Sudjana Sudjana Sulastri, Dewi Suparto, Susilowati Susilowati Suparto Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Vanisa Vinabilah Veronica Komalawati Vinabilah, Vanisa Warapsari, Tri Utami Wiranova, Alissa Wiyono, Sridewi Anggraeni Wulansari, Esti Putri Yani Pujiwati Yantoro, Yantoro Zinatul Ashiqin Zainol