Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Petitum Innovative: Journal Of Social Science Research HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES
Pawennai, Mulyati
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALBEA CUKAI WILAYAH SULAWESI Pawennai, Mulyati
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1151.253 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi atas UU. No.17 Tahun 2006 tentang kepabaenan Di?ektorat Jenderal Bea dan Cukai di Wilayah Sulawesi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi yang teletak di JI. Satando No. 94 Makassar dimana Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field reseach yaitu penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi yang didukung dengan penelitian pustaka atau library reseach. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pengembangan dari segi ketentuan- ketentuan dilakukan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta melihat realitasnya yang diimplementasikan di lapangan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI KOTA MAKASSAR Pawennai, Mulyati
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.42 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi dikota Makassar, serta upaya apa yang ditempuh oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi dan mengurangi kejahatan aborsi di Kota Makassar Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Normatif empirik kualitatif melalui penelitian lapangan di Kantor Kepolisian Resor Makassar yang ditempuh melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi dikota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, faktor moralitas, faktor ekstern, faktor pendidikan agama dan faktor Lingkungan sosial. Selain itu pula dibutuhkan tindakan Preventif dan tindakan penanggulangan refresif oleh para penegak hukum agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku.
Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, Pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Tersangka Alam, Gugu; Pawennai, Mulyati; Hasyim, Satrih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10658

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai bagaian dari hak asasi manusia bagi tahanan dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di Rutan Kelas I Makassar. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Hasil penelitian bahwah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar yaitu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dimana standar tersebut merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada Masyarakat, Dalam pelaksanaan di lapangan yang mendapatkan bantuan hukum gratis terkait pelayanan pemberian bantuan hukum dapat dipastikan tidak adanya pungutan biaya atas pembernian layanan bantuan hukum dan Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di rutan Kelas I Makassar adalah antara lain faktor Substansi Hukum, Penegak Hukum dan Budaya Hukum, dan kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat, mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum kepada terdakwa, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus melalui proses yang panjang yang harus dilalui oleh LBH, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukkan advokat sehingga penunjukkan advokat tidak merata.
Efektivitas Peran Kepolisian dalam Operasi Anti Narkotika sebagai Bentuk Pemberantasan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang Hardiyanti, Tiya; Pawennai, Mulyati; Ahmad, Kamri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20882

Abstract

The police have a special operation known as the anti-narcotics operation, which aims to eradicate drug trafficking crimes, particularly those carried out by the Sidenreng Rappang Police. This study will examine the effectiveness of the Sidenreng Rappang Police in carrying out anti-narcotics operations in the Sidrap jurisdiction and the factors that influence the effectiveness of the Sidenreng Rappang Police in carrying out anti-narcotics operations. This research is a legal study with an empirical approach and a qualitative descriptive method. The research location is in Sidenreng Rappang District. The types and sources of data for this study consist of the police as the primary source, and documents, archives, or literature related to the topic as secondary sources. The population and sample were taken from a number of cases caught in the anti-narcotics operations of the Sidenreng Rappang Police Department from 2022 to 2024. Data collection techniques used interviews and literature review. This study employed qualitative data analysis techniques by interpreting the data using sentences. The results of this study indicate that the anti-narcotics operations conducted by the Sidenreng Rappang Police Department from 2022 to 2024 have been effective. There has been an increase in enforcement against drug traffickers, the implementation of criminal sanctions, and rehabilitation for drug offenders. The recommendation in this study is to increase operations each year as evidence of the police's seriousness in eradicating drug trafficking and optimizing criminal sanctions against perpetrators, as well as encouraging the involvement of local governments and communities in supporting the anti-drug movement. Keywords: Effectiveness, anti-narcotics operations, crime
Legal Consequences for Perpetrators of Online Fraud Crimes on Electronic Social Media. Mutiara Zahra, Andien; Pawennai, Mulyati; Faisal, Muhammad
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.947

Abstract

This study aims to find out and analyze the legal consequences for perpetrators of online fraud through electronic social media. To find out and analyze legal efforts for victims of online fraud on social media. This study uses an empirical legal research method by focusing on analyzing primary data and secondary data using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the legal consequences for perpetrators of online fraud through electronic social media. The application of legal sanctions for perpetrators of online investment fraud has not been expressly regulated in a special law that can provide criminal penalties for perpetrators but is regulated in the Criminal Code Article 372 with a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of nine hundred rupiah, and Article 378 with a maximum imprisonment of 4 (four) years. Efforts to provide countermeasures in providing criminal policies are carried out with the criminalization aspect of criminal law, namely by forming special laws to regulate things that are prohibited in this case. Legal action is a solution provided by law to victims whose rights to justice are not fulfilled, as well as providing relief and peace of mind for the criminal acts that befell them. Online Fraud Actions involve the following steps such as Legal Efforts through Litigation, and Legal Efforts through Non-Litigation. This Research Recommendation Should be the Urgency of Making Regulations or Legal Arrangements for Investment or Commonly Called Online Capital Investment Specifically in Order to Provide Criminal Aggravation and Strengthen Criminal Sanctions for Online Fraud Perpetrators for the Purpose of the Law, namely Legal Certainty, Justice and Benefit. The State in Protecting Online Practices Should Make Regulations That Specifically and Firmly Regulate the Aspects of Investment Practices or Online Capital Investment in Order to Achieve Legal Certainty.
Co-Authors Alam, Gugu Hardiyanti, Tiya Hasyim, Satrih Kamri Ahmad Muhammad Faisal Mutiara Zahra, Andien