Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi Hastin, Firda Megawati; Kamal, Muhammad; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum dan proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi dan Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan mediasi penyelesaian perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana tahap mediasi dilakukan secara musyawarah sampai dengan tahap akhir/pelaporan yang dilakukan oleh Mediator kepada Majelis Hakim. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah para pihak yang bersengketa yang tidak hadir serta kurang antusiasnya dalam melalui tahapan mediasi, kurang aktifnya mediator serta keterlibatan advokat yang cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan perdamaian. The research objective is to analyze the strength of the law and the process of resolving civil cases through mediation and what factors hinder the implementation of mediation in resolving civil cases. This research uses normative juridical legal research methods. The results of this research indicate that the implementation of mediation at the Makassar District Court has generally been carried out by applicable procedures, namely Supreme Court Regulation Number 01 of 2008 concerning Mediation Procedures in Court. The stages of the mediation process have been carried out by the Judge and Mediator at the District Court by the provisions starting from the pre-mediation stage, the mediation implementation stage in which there is a single judge and where the mediation stage is carried out by deliberation up to the final stage/reporting carried out by the Mediator to the panel of judges. Factors inhibiting the implementation of mediation in resolving civil cases at the District Court are the parties to the dispute not being present and their lack of enthusiasm in going through the mediation stages, the mediator being less active and the involvement of advocates who tend not to be serious in helping to achieve peace..

Urgensi Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Nasrullah, Nahdar Arwijayah; Husen, La Ode; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian pada Kejaksaan Negeri Bantaeng. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki perbuatan kriminal dengan tindakan yang bermanfaat bagi korban, pelaku dan jika perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi syarat maka akan dilanjutkan proses pengadilan sebagaimana mestinya dan dalam KUHP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa akan dikenakan hukuman pidana, Oleh karena itu hukuman ini dinilai kurang efektif dalam penegakan hukum. dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze the urgency of implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative for resolution at the Bantaeng District Prosecutor's Office. The type of research used is empirical legal research. The results of the research show the urgency of implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative in resolving cases at the Bantaeng District Prosecutor's Office, namely aiming to restore and repair criminal acts with actions that are beneficial for the victim, perpetrator and if the criminal act of abuse does not meet the requirements then the process will continue. the court as appropriate and the Criminal Code stipulates that every person who commits a crime of ordinary abuse will be subject to criminal punishment. Therefore, this punishment is considered less effective in law enforcement. and factors that become obstacles in implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative in resolving cases at the Bantaeng District Prosecutor's Office, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors.

Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika Arwijayah, Nasrid; Pawennei, Mulyati; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Mimika telah mulai mengimplementasikan konsep keadilan restoratif dalam beberapa perkara penganiayaan yang tergolong ringan dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan ini dilakukan melalui pendekatan mediasi penal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, yang bertujuan mencapai perdamaian dan pemulihan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, keterbatasan jumlah jaksa terlatih, serta belum optimalnya regulasi teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat guna menciptakan ekosistem hukum yang mendukung keadilan restoratif sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. This research aims to analyse the implementation of restorative justice as a resolution mechanism for assault crimes at the Mimika District Prosecutor's Office and to identify the challenges faced in its execution. The study employs an empirical juridical approach, utilising data collection methods such as interviews, observations, and document studies. The findings reveal that the Mimika District Prosecutor's Office has begun to apply restorative justice principles in minor assault cases that meet the criteria stipulated in the Regulation of the Prosecutor General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. The implementation involves penal mediation by facilitating dialogue between the perpetrator, victim, and community, aiming to achieve reconciliation and restoration. However, the process still encounters several obstacles, including limited public understanding of restorative justice, an insufficient number of trained prosecutors, and the lack of detailed technical regulations. Therefore, policy strengthening, capacity building for law enforcement officials, and public legal education are essential to develop a legal ecosystem that supports restorative justice as an alternative solution for criminal case settlement, oriented toward recovery and peace.

Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Mais, Andi Tenriawaru; Thalib, Hambali; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan fungsi penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan kecelakaan lalu lintas merupakan isu serius yang berdampak pada keselamatan jiwa, kerugian material, serta beban sosial bagi masyarakat. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel memiliki peran strategis dalam upaya preventif dan represif terhadap kejadian kecelakaan, namun dalam praktiknya, berbagai kendala masih dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas lapangan dan observasi kegiatan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya koordinasi antarlembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembenahan internal serta pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Sulawesi Selatan. This study aims to analyse in depth the obstacles faced by the Traffic Directorate of the South Sulawesi Regional Police in carrying out the function of traffic accident prevention. Traffic accidents are a serious issue that impacts public safety, causes material losses, and results in a social burden for communities. The Traffic Directorate of Polda Sulsel plays a strategic role in both preventive and repressive efforts in handling traffic accidents, yet several challenges remain in practice. The research employs an empirical juridical approach, using primary data collected through field interviews and police activity observations. The findings indicate that the most dominant obstacles include limited human resources and inadequate facilities, low public legal awareness, overlapping regulations, and weak inter-agency coordination. Therefore, internal restructuring and cross-sectoral collaborative approaches are urgently needed to enhance the effectiveness of traffic accident management. This study is expected to contribute to the formulation of data-driven policies aimed at improving traffic safety in the South Sulawesi region.

Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Walinono, Andi Muhammad Iqbal; Fahmal, A. Muin; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v6i2.2208

Penelitian ini menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai perwujudan negara hukum dan negara kesejahteraan. Berlandaskan hukum administrasi negara, penelitian ini menyoroti bagaimana AUPB yang termuat dalam berbagai regulasi seperti UU Administrasi Pemerintahan, UU ASN, dan UU Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN, berfungsi sebagai instrumen etis dan yuridis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga prinsip legalitas, dan melindungi hak-hak warga negara. Melalui studi putusan pengadilan dan analisis normatif, ditemukan bahwa pelanggaran terhadap AUPB seringkali menjadi dasar pembatalan keputusan administratif yang tidak cermat maupun tidak adil, sebagaimana terlihat pada Putusan PTUN Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS dan 69/G/2022/PTUN.MKS. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan AUPB, didukung mekanisme upaya hukum administratif dan yudisial yang efektif, menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik. This study analyses the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in the context of government administration in Indonesia as a manifestation of the rule of law and the welfare state. Based on administrative law, the research highlights how AUPB—codified in various regulations such as the Law on Public Administration, the Law on Civil Servants, and the Law on Clean and Corruption-Free State Administration—serves as both an ethical and legal instrument to prevent abuse of power, uphold the principle of legality, and protect citizens' rights. Through the examination of judicial decisions and normative analysis, it is found that violations of AUPB often form the basis for the annulment of administrative decisions deemed careless or unjust, as demonstrated in Administrative Court Decisions No. 86/G/2024/PTUN.MKS and No. 69/G/2022/PTUN.MKS. Therefore, consistency in the application of AUPB, supported by effective administrative and judicial legal remedies, is crucial for the establishment of a clean, accountable government that is responsive to public interests.

Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, Pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Tersangka Alam, Gugu; Pawennai, Mulyati; Hasyim, Satrih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10658

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai bagaian dari hak asasi manusia bagi tahanan dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di Rutan Kelas I Makassar. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Hasil penelitian bahwah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar yaitu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dimana standar tersebut merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada Masyarakat, Dalam pelaksanaan di lapangan yang mendapatkan bantuan hukum gratis terkait pelayanan pemberian bantuan hukum dapat dipastikan tidak adanya pungutan biaya atas pembernian layanan bantuan hukum dan Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di rutan Kelas I Makassar adalah antara lain faktor Substansi Hukum, Penegak Hukum dan Budaya Hukum, dan kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat, mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum kepada terdakwa, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus melalui proses yang panjang yang harus dilalui oleh LBH, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukkan advokat sehingga penunjukkan advokat tidak merata.

Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing Afirda, Irdha; Hasyim, Satrih; Ulfah, Sitti
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.386

ABSTRAC This study aims to identify and analyze the function of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of foreign refugees and to identify and analyze the inhibiting factors in the implementation of the functions of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of Fforeign refugees. The research method used is the empirical legal research method, namely the legal case study approach and discussesthe object of research by focusing on the sociological juridical aspect and using secondary data as initial data, then primary data or field data. The results of this study indicate that the Rudenim carries out the immigration function based on Presidential Regulation no. 125 of 2016 which is related to immigration arangement and supervision. Based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01 PR.07.04 concerning Organization and Working Procedures of Immigration Detention Centers, the Rudenim functionsare detention, relocation, repatriation and deportation. Rudenim facilitates refugees in the South Sulawesi Province with funding from IOM. The inhibiting factors for the implementation of the Rudenim in theimplementation of the Rudenim function in fulfillment the rights of foreign refugees are the distance between the detention center and the community house, there are many of community houses, the large number of refugees, the limited of Rudenim officers, and a limited budget. The recommendation in this study is that in carrying out the functions of the Immigtation Detention Center, it is hoped that coordination with other agencies and refugee facilitators, namely IOM, should be further improved, it is recommended that the Immigration Detention Center maximize existing human resources by increasing the number of officers in the security sector and it is hoped that the government of Indonesia through The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia made clear policies regarding the status of asylum seekers and refugees in Indonesia in order to maintain the stability of the country eventhough it has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum Empiris yaitu metode pendekatan studi kasus hukum dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek Yuridis Sosiologis dan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Rudenim menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan keimigrasian.Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pendeportasian. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan denganpembiayaan dari IOM. Faktor penghambat pelaksanaan Rudenim Makassar dalam pelaksanaan fungsi Rudenim dalam pemenuhan hak pengungsi warga negara asing yaitu jauhnya jarak rudenim dengancommunity house, sebaran community house yang tidak sedikit, jumlah pengungsi yang sangat banyak, terbatasnya jumlah petugas Rudenim, dan anggaran yang terbatas. Rekomendasi penelitian yaitu hendaknya dalam melaksanakan fungsi Rumah Detensi Imigrasi diharapkan koordinasi dengan instansi lainnya serta fasilitator pengungsi yaitu IOM lebih ditingkatkan lagi, disarankan agar Rumah Detensi Imigrasi untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan menambah jumlah petugas di bidang pengamanan serta diharapkan PemerintahIndonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka dan pengungsi di Indonesia guna tetap menjaga kestabilan negara meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Gender Discrimination as a Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System Hasrah, Nur; Arsyad, Nasrullah; Hasyim, Satrih
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2 No 1 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v2i1.1016

This study aims to determine and analyze legal protection for victims of gender discrimination in Indonesian criminal law, especially based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that Law Number 39 of 1999 has regulated the principles of gender equality and protection against discrimination, but its implementation still faces various challenges. There are still gaps in the application of the law, weak enforcement of sanctions against perpetrators of gender discrimination, and minimal public awareness of their rights. In addition, this study also discusses the relationship with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which has been ratified by Indonesia but has not been fully implemented in the national legal system. strengthening regulations for the government and legislative institutions to formulate legal policies that are more responsive to gender discrimination issues. In addition, law enforcement officers and human rights protection institutions such as the National Commission on Violence Against Women and the National Human Rights Commission are also recommended to increase the effectiveness of case handling and victim advocacy. Increasing public legal awareness through gender-based legal education is also important so that legal protection can run optimally.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search