Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Penentuan Prioritas Perbaikan Jalan Menggunakan Metode Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis (Moora) (Studi Kasus : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai) Yanti, Fitri; Sari, Febrina; Pratiwi, Merina
Jurnal Teknologi Komputer dan Informasi Vol. 12 No. 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/jutekinf.v12i2.698

Abstract

Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai bidang Bina Marga merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pemeliharaan prasarana-prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, gorong-gorong dan trotoar yang berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu apabila terdapat sarana infrastruktur seperti jalan mengalami kerusakan sudah menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan penanganan perbaikan. permasalahan utama terletak pada keterbatasan dana dari pemerintah pusat sehingga tidak semua jalan yang rusak dapat ditangani. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian menggunakan metode Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis (MOORA) untuk studi kasus menentukan dan memprioritaskan jalan yang harus diperbaiki. Penggunaan metode MOORA mampu menentukan prioritas perbaikan jalan dengan membutuhkan beberapa kriteria diantaranya yaitu kondisi/keadaan, lebar retakan, luas retakan, jumlah lubang, ukuran lubang, dan bekas roda. Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah aplikasi yang dapat membantu proses penetuan prioritas perbaikan jalan karena aplikasi ini memberikan output rekomendasi perangkingan jalan dari nilai alternatif yang terbesar hingga terkecil melalui metode MOORA.
Penilaian Karyawan pada PT. Green Planet Indonesia Wilayah Kerja Rokan dengan Metode MOORA Jaya, Rizki Bagas Dwi; Desriyati, Welly; Sari, Febrina
Jurnal Teknologi Komputer dan Informasi Vol. 13 No. 1 (2025): Januari - Juni 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/jutekinf.v13i1.769

Abstract

Penilaian Karyawan Bulanan (Employee of The Month) adalah penilaian yang umum digunakan di banyak Perusahaan sebagai cara untuk menghargai karyawan yang mencapai kinerja sangat bagus. Meskipun memiliki manfaat positif, proses penilaian ini sering kali menjadi subjektif serta tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam penilaian Karyawan Bulanan di PT. Green Planet Indonesia dengan menerapkan metode Multi Objective Optimization By Ratio Analysis (MOORA). Penelitian ini menggabungkan pendekatan MOORA untuk mempertimbangkan berbagai faktor penilaian berupa kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan teori MOORA serta menerapkan metodenya pada studi kasus di PT. Green Planet Indonesia dalam bentuk program. Program ini dibuat melalui pengembangan sistem model Waterfall dan perancangannya menggunakan UML. Program ini dibuat dengan koding menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta basis data MySQL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MOORA dapat meningkatkan ketepatan dalam penilaian Karyawan Bulanan serta lebih mudah dan efisien. Selain itu, dengan melibatkan penilaian pekerjaan di lapangan dalam menentukan bobot kriteria, perusahaan dapat memastikan bahwa penilaian mencerminkan tujuan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengoptimalkan proses penilaian Karyawan Bulanan di PT. Green Planet Indonesia, serta dapat menjadi panduan bagi perusahaan lain yang ingin meningkatkan transparansi, objektivitas, dan keseimbangan dalam penilaian kinerja karyawan mereka.
KONSEP RIBA DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari;ah Indonesia) Sari, Febrina; Daipon, Dahyul
Alhurriyah Vol 3 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v3i2.718

Abstract

Economic and financial issues such as trade (tijarah), rent (ijarah), mortgage (rahn), accounts payable (mudayanah), wages to pay (ujrah) and others related to the basic norms of economic transactions are arranged all in Islam . Allah has reduced sustenance to this world to be used by humans in a way that has been legalized by Allah SWT and is clean of all acts that contain usury. Usury is an additional requirement in a business transaction without the existence of iwadh (equivalent) which is justified by the shari'ah for the addition. Broadly speaking, usury is classified into two; usury of debt and usury debt buying and selling. Usury debt accounts are divided into two, namely; usury qiradh and usury jahiliyah, while usury selling and buying is also divided into two, namely usury fadhal and riba nasi'ah. The rules relating to usury are also widely discussed by the jurists in their books. KHES is the actual form of Islamic law in Indonesia related to Islamic economic activities. So that with the presence of KHES, economic business actors carried out according to shari'ah principles if a dispute occurs, it can be resolved with this KHES reference. KHES has been used as a guideline that replaces Islamic law, namely the Qur'an and hadith. KHES is a syari'ah principle guideline source for Judges in the Religious Court and also for the Syari'ah Arbitration Agency in terms of resolving sharia economic disputes. The problem is that none of the KHES articles deal with usury. The word "usury" is only a few that can be found in this book of KHES. This is due, among others; First, KHES discusses the contracts in mu'amalah. While usury is not a contract. Second, KHES adopts some of the books of Majallah al Ahkam al ‘Adliyyah of the Ottoman Turks so also there is no discussion regarding usury or interest. Third, avoiding usury is the principle of transactions / contracts in the Shari'ah. The position of usury is parallel with gharar, maisir and dharar which must also be avoided. Fourth, that in the treasury of Islamic law or fiqh it has been discussed / discussed in depth and wide, so that it is felt that there is no need to be raised (specifically discussed) in KHES.