Garuda - Garba Rujukan Digital

Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Daipon, Dahyul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v15i1.4579

The current condition of the Covid-19 pandemic is a time where almost everyone feels social and economic difficulties. Communities whose regions apply restrictions/quarantines are highly dependent on assistance from the government. This paper is a study and analysis of one question how the death penalty can be applied to perpetrators of corruption during the Covid-19 outbreak or pandemic. In the criminal law that applies in Indonesia, the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption is contained in Article 2 paragraph 2 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Meanwhile, in Islamic law, corruption is categorized as jarimah ta'zir. The results of this study conclude that during a pandemic, the death penalty can be applied to corruptors in accordance with the provisions of Article 2 of the Anti-Corruption Law and the provisions of Islamic criminal law as jarimah ta'zir. There are fundamental differences in the application of the death penalty for corruptors according to positive law and Islamic criminal law, especially with regard to the conditions required for the imposition of the death penalty. Even though this seems cruel according to human rights supporters, this needs to be a concern for all law enforcers so that they can carry out strict law enforcement against perpetrators of corruption crimes during the pandemic.

Measuring "Village Regulations" in Urban Community Relations in the City of Bukittinggi, West Sumatra Helfi Helfi; Fajrul Wadi; Beni Firdaus; Dahyul Daipon
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 16 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v16i1.4340

Migrant workers usually come to a city for economic reason as cities are still deemed to provide much available economic opportunities. Urban communities, on the other hand, typically preserve village regulation that they specifically formulate in dealing with comers like what occurs in Bukittinggi, West Sumatra. On the basis of it, this article aims to portray the village regulation taking sample at the Campago Guguak Bulek Nagari, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, West Sumatra. The research problems are on the current village regulation from its establishment, form, dissemination, sanction, stratification of legal subjects, and the effect as well as how the regulation will look like in the future. This is a qualitative normative research using in-depth interview with comers who directly deal with local regulations as well as local communities as the one who preserve the regulation. It found that regulations at Bukittinggi emphasize protection of the local economy and socio-cultural aspect. More specifically, it aims to regulate life together, protect rights and obligations as well as social institutions, maintain safety and order, and improve community welfare. This all make the village regulation deserve for future preservation. (Salah satu alasan perantau mendatangi sebuah kota biasanya adalah faktor ekonomi. Kota-kota besar hingga hari ini masih dianggap menawarkan banyak peluang ekonomi. Masyarakat kota, di sisi lain, biasanya memiliki berbagai aturan khusus bagi para pendatang seperti yang terjadi di Bukittinggi, Sumatera Barat. Dari situ, artikel ini ingin memotret hubungan antara aturan lokal di Bukittinggi dengan para pendatang di situ, khususnya di Kelurahan Campago Guguak Bulek, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, Sumatra Barat. Pertanyaan penelitian ini adalah seputar peraturan kampung yang berlaku mulai dari pembentukan, bentuk-bentuk, sosialisasi, sanksi, subyek hukum, dan efeknya. Selain itu, akan dilihat juga bagaimana prediksi akan ‘nasib’ peraturan ini di masa mendatang. Penelitian ini bersifat normatif-kualitatif dengan wawancara mendalam kepada para pendatang maupun komunitas lokal sebagai salah satu metode penggalian data utamanya. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut menitikberatkan pada perlindungan sosial—ekonomi lokal, utamanya perihal aturan-aturan hidup berdampingan, perlindungan hak dan kewajiban, pranata sosial, jaminan keamanan dan ketentraman, serta peningkatan kesejahteraan. Inilah yang membuat peraturan tersebut layak untuk tetap berlaku hingga di masa mendatang)

KOMPARATIF HUKUM ACARA PIDANA POSITIF DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (JINAYAH) ACEH DALAM PROSES PENYIDIKAN Dahyul Daipon
El-Mashlahah Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v10i1.1780

AbstractThis research aims to examine the differences of investigation process between the book of Procedural Criminal Law Constitution (KUHAP) or the Constitution number 8 of 1981 about Positive Procedural Criminal Law and Qanun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law. The method used is the yuridis normative law research method. The Identification of problem is How is the investigation process based on the book of Procedural Criminal Law Constitution (KUHAP)? How is the investigation process based on Qonun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law? What is the differences of investigation process based on Positive Procedural Criminal Law and Qanun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law? The Result of analysis is Investigation process in KUHAP starts of the Investigation. Enforcement, Examination, Settlement, and Submition the case file to the public presecutor, it is process of investigation that written in the Constutition number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law. It mentions in verse 110 until 132. The differences of investigation process based on Positive Procedural Criminal Law and Qanun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law are (1)related to paradigms of investigation description that different managed, (2) related to the investigator authority, and (3) related to the direct investigation of crime/jarimah. AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji perbedaan proses penyidikan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Positif dengan Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif yuridis (yuridis normative). Rumusan masalahnya ialah Bagaimana Proses Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? Bagaimana Proses Penyidikan menurut Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat? Apa Perbedaan Proses Penyidikan menurut Hukum Acara Pidana Positif dan Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat? Adapun hasil dan pembahasannya ialah Proses Penyidikan menurut KUHAP ialah mulai dari Penyelidikan. Penindakan, Pemeriksaan, Penyelesaian dan serta penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Bahwa proses Penyidikan yang tercatum di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ialah tercantum di dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 132. Adapun terkait Perbedaan Proses Penyidikan menurut Hukum Acara Pidana Positif dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ialah (1) terkait tentang paradigma penjelasan penyidikan yang diatur berbeda, (2) terkait tentang wewenang penyidik dan (3) terkait dengan penyidikan langsung tindak pidana/jarimah.Kata Kunci: Proses, Penyidikan, Qonun, Aceh,

REACTION OF ULAMA ON FATWA CONTEMPORARY YUSUF AL-QARADHAWIY ABOUT SUICIDE BOMBING Dahyul Daipon
Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 12 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Fatwa Yusuf Al-Qaradhawiy about "Suicide Bombing" was born to respond to the bombing of istisyhaad "looking for shaheed" several times. In this case, Yusuf Al-Qaradhawiy said that using bombs as a tool and weapon that can kill enemy forces even your self is in the context of facing the enemy of Allah who is strong and sophisticated in his weapons where he relies on several arguments that include both the text of the doctrine (pen. Nash) or according to reason. The methodology used by Yusuf Al-Qaradhawi in his fatwa is to use the iqtihad intiqa’i method. This fatwa is for Qardhawiy indeed in the context of defending religion by taking into account at least three conditions namely First, knowing that the war that he followed was a war that was prescribed in religion (masyru'iyah). Second, jihad is carried out by the order of the leader (imam). Third, consider every action to be saved (not killed). Therefore there is no word of surrender or submission to be killed easily by unbelievers.

PENCULIKAN ANAK (ANTARA REALITAS DAN RESPONSIF NORMATIFNYA MENURUT PIDANA ISLAM) Dahyul Daipon
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 1, No 1 (2017): Januari-Juni 2017
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Kehadirannya selalu dinantikan oleh setiap pasangan. Oleh karenanya orang tua berkewajiban untuk melindungi dan menjaga anaknya secara fisik dan fisikis sehingga terwujud rasa aman pada diri si anak. Disamping itu orang tua juga berkewajiban mendidik anaknya sehingga bisa mengantarkan anaknya menjadi insan kamil. Namun akhir-akhir ini rasa keamanan si anak kembali terusik dengan maraknya kasus penculikan terhadap si anak itu sendiri, mulai dari yang berumur balita sampai belasan tahun. Bahkan kuantitasnya selalu meningkat tahun demi tahun. Menurut Ketua Umum Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan: “bahwa pada tahun 2014 terjadi sebanyak 51 Kasus. Pada tahun 2015, kasus penculikan anak yang masuk ke lembaganya sebanyak 87 kasus. Untuk tahun 2016, jumlah kasus penculikan anak menjadi 112 kasus. Menurut Seto Mulyadi ada beberapa motif penculikan anak, di antaranya adalah: karena uang, pemerasan, mungkin juga dendam, mungkin masalah politik, mungkin juga eksploitasi seksual kemudian perdagangan anak sampai kepada diambil organ tubuhnya untuk diperdagangkan. Bagi Penculiknya menurut hukum Islam harus dikenai hukuman ta’zir baik berupa pidana penjara, denda, dan lain-lain.

Manjalang Niniak Mamak: Makna komunikasi verbal dan non-verbal di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Luhak Limo Puluah Kota Elfiani Elfiani; Dahyul Daipon; Basri Na'ali; Fajrul Wadi; Hendri Hendri
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v6i1.20789

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis makna komunikasi verbal dan nonverbal yang terdapat pada Tradisi Manjalang Niniak Mamak di Nagari Gunuang Malintang. Hal ini dilatarbelakngi oleh seiring kemajuan teknologi dan perkembangan zaman kebiasaan saling mengunjungi oleh sebagai orang sudah mulai berkurang bahkan ada yang sudah hilang dikarenakan mereka memilih melaksanaknya secara online namun pada masyarakat Nagari Gunuang Malintang tetap menjaga hal tersebut dengan Tradisi Manjalang Niniak Mamak yang dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu etnografi dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga hasil didapatkan temuan bahwa Tradisi Manjalang Niniak Mamak dimulai dengan pawai dari balai adat hingga istana tuan rumah. Peserta pawai disepanjang jalan membaca syair, diiringi alat musik rebana. Tradisi melestarikan budaya tradisi nenek moyang, ini bentuk nyata penghargaan kepada niniak mamak yang terkandung nilai religius, nilai ukhuwah dan nilai akhlak. Adapun makna komunikasi verbal pada Tradisi Manjalang Niniak Mamak yaitu pada prosesi salam samba melalui salam samba dengan makna bahwasanya niniak mamak harus di muliakan. Selanjutnya makna komunikasi nonverbal pada Tradisi Manjalang Niniak Mamak seperti tingkuluak tanduak bundo kanduang, pakaian niniak mamak. Tradisi Manjalang Niniak Mamak memiliki makna sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi secara lansung pada saat lebaran atau hari hari tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Gunuang Malintang kepada pemimpin dalam kaum mereka seperti niniak mamak, dubalang, bundo kanduang dengan kemenakan. Kemudian dalam Tradisi Manjalang Niniak Mamak terdapat simbol simbol yang diinterpretasikan oleh masyarakat kepada makna pesan verbal dan nonverbal. The purpose of this study was ti analyze the meaning of verbal and nonverbal communication contained in the manjalang niniak mamak tradition in Nagari Gunuang Malintang. Ths is motivated by the advancement of technology and the development of the era Along with technological advances and the development of the times, the habit of visiting each other by people has begun to decrease and some have even disappeared because they chose to it online, but the Nagari Gunuang Malintang community still maintains this with the tradition of manjalang niniak mamak which is carried out after Eid al-Fitr or before entering the month of ramadhan which is followed by niniak mamak, clerical scholars, clerever cadiak pandai, bundo kanduang and all levels of society. The tradition of manjalang niniak mamak begins with a parade called arak iriang or “baaghak” from the traditional hall to the host’s palace. Parade participants along the way read poetry, songs written on books and accompanied by a tambourine musical instruments plus a traditional umbrella. This tradition aims to preserve the culture of ancestral traditions, this activity is a tangible form of appreciation for niniak mamak, especially for nephews and nephews. The meaning of verbal communication in the manjalang niniak mamak tradition is in the procession of samba greetings through samba greetings with the meaning that niniak mamak are people who must be honored. Furthermore, the meaning of nonverbal communication in the manjalang niniak mamak tradition can be seen In the clothes worn by participants such as the tingkuluak tanduak bundo kanduang clothing which symbolizes the greatness of a Minangkabau woman, then the niniak mamak clothing which is a traditional dress which illustrates that niniak mamak is a leader and then jamba which sysbolizes that respect for niniak mamak.

Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Dahyul Daipon
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

The current condition of the Covid-19 pandemic is a time where almost everyone feels social and economic difficulties. Communities whose regions apply restrictions/quarantines are highly dependent on assistance from the government. This paper is a study and analysis of one question how the death penalty can be applied to perpetrators of corruption during the Covid-19 outbreak or pandemic. In the criminal law that applies in Indonesia, the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption is contained in Article 2 paragraph 2 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Meanwhile, in Islamic law, corruption is categorized as jarimah ta'zir. The results of this study conclude that during a pandemic, the death penalty can be applied to corruptors in accordance with the provisions of Article 2 of the Anti-Corruption Law and the provisions of Islamic criminal law as jarimah ta'zir. There are fundamental differences in the application of the death penalty for corruptors according to positive law and Islamic criminal law, especially with regard to the conditions required for the imposition of the death penalty. Even though this seems cruel according to human rights supporters, this needs to be a concern for all law enforcers so that they can carry out strict law enforcement against perpetrators of corruption crimes during the pandemic.

PENCULIKAN ANAK (ANTARA REALITAS DAN RESPONSIF NORMATIFNYA MENURUT PIDANA ISLAM) Dahyul Daipon
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 1, No 1 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Kehadirannya selalu dinantikan oleh setiap pasangan. Oleh karenanya orang tua berkewajiban untuk melindungi dan menjaga anaknya secara fisik dan fisikis sehingga terwujud rasa aman pada diri si anak. Disamping itu orang tua juga berkewajiban mendidik anaknya sehingga bisa mengantarkan anaknya menjadi insan kamil. Namun akhir-akhir ini rasa keamanan si anak kembali terusik dengan maraknya kasus penculikan terhadap si anak itu sendiri, mulai dari yang berumur balita sampai belasan tahun. Bahkan kuantitasnya selalu meningkat tahun demi tahun. Menurut Ketua Umum Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan: “bahwa pada tahun 2014 terjadi sebanyak 51 Kasus. Pada tahun 2015, kasus penculikan anak yang masuk ke lembaganya sebanyak 87 kasus. Untuk tahun 2016, jumlah kasus penculikan anak menjadi 112 kasus. Menurut Seto Mulyadi ada beberapa motif penculikan anak, di antaranya adalah: karena uang, pemerasan, mungkin juga dendam, mungkin masalah politik, mungkin juga eksploitasi seksual kemudian perdagangan anak sampai kepada diambil organ tubuhnya untuk diperdagangkan. Bagi Penculiknya menurut hukum Islam harus dikenai hukuman ta’zir baik berupa pidana penjara, denda, dan lain-lain.

KONSEP RIBA DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari;ah Indonesia) Febrina Sari; Dahyul Daipon
Alhurriyah Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Economic and financial issues such as trade (tijarah), rent (ijarah), mortgage (rahn), accounts payable (mudayanah), wages to pay (ujrah) and others related to the basic norms of economic transactions are arranged all in Islam . Allah has reduced sustenance to this world to be used by humans in a way that has been legalized by Allah SWT and is clean of all acts that contain usury. Usury is an additional requirement in a business transaction without the existence of iwadh (equivalent) which is justified by the shari'ah for the addition. Broadly speaking, usury is classified into two; usury of debt and usury debt buying and selling. Usury debt accounts are divided into two, namely; usury qiradh and usury jahiliyah, while usury selling and buying is also divided into two, namely usury fadhal and riba nasi'ah. The rules relating to usury are also widely discussed by the jurists in their books. KHES is the actual form of Islamic law in Indonesia related to Islamic economic activities. So that with the presence of KHES, economic business actors carried out according to shari'ah principles if a dispute occurs, it can be resolved with this KHES reference. KHES has been used as a guideline that replaces Islamic law, namely the Qur'an and hadith. KHES is a syari'ah principle guideline source for Judges in the Religious Court and also for the Syari'ah Arbitration Agency in terms of resolving sharia economic disputes. The problem is that none of the KHES articles deal with usury. The word "usury" is only a few that can be found in this book of KHES. This is due, among others; First, KHES discusses the contracts in mu'amalah. While usury is not a contract. Second, KHES adopts some of the books of Majallah al Ahkam al ‘Adliyyah of the Ottoman Turks so also there is no discussion regarding usury or interest. Third, avoiding usury is the principle of transactions / contracts in the Shari'ah. The position of usury is parallel with gharar, maisir and dharar which must also be avoided. Fourth, that in the treasury of Islamic law or fiqh it has been discussed / discussed in depth and wide, so that it is felt that there is no need to be raised (specifically discussed) in KHES.

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA (Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam) Dahyul Daipon
Alhurriyah Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Indonesia is in a state of child abuse emergency, data each year has steadily increased as released by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) from 2011 to 2014 as follows, in 2011, 2178 cases of violence occurred, in 2012 there are 3512 cases, in 2013 there 4311 cases, in 2014 there are 5066 cases. Violence against children can occur within four (4) form, physical abuse, sexual, psychological and neglect. Of the four forms of child abuse, sexual abuse occupies the number of cases in each year. Both in the region and in the capital city of the country. Most cases occur in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek). Sexual abuse not only happen in big cities but also in small towns even to the villages. In response, the Indonesian government through the leader of the country, President has issued a decree No. 1 of 2016 About the Child protection, it is the second amendment of Law No. 23 of 2002, the first amendement is Law No. 35 of 2014. The essence of the changes is the weighting punishment either principal and additional penalties. According to Islamic law, sexual abuse of children can be classified to ta'zir criminal offense, because there are no passages that describe the forms of punishment.

Title

Found 58 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 58 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 58 Documents
Search