Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Privat Law
', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SINKRONISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ', Elsa Aprilia; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; ', Luthfyah Trini Hastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1038.769 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29958

Abstract

AbstractThe writing of this article aims to synchronize The Judgment Of Mahkamah Konstitusi he knows no. 46/PUU-VIII/2010 with law number 1 Year 1974 about marriage. This type of research using normative legal research is descriptive and the approach used approach to legislation. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniques used in the collection of the material law in this research is the study of librarianship or study document. This research uses the legal materials analysis techniques with methods that use syllogisms deductive thinking patterns. There are several provisions in The Judgment Of Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 that are not in sync with the law number 1 Year  1974  about  marriage  as  arrangement  about  children,  relation  of  children  outside  marriage, responsibility from parent and authentication children in understanding The Judgment Of Mahkamah Konstitusi not synchron with the notion of legitimate son in law Marriage, but there is also a provision that such provision of synchronous’s authentication that protection about children outside marriage . After there is proof about the relationship of blood must remain an endorsement done his father against son beyond mating to be legitimate children.Keywords: Synchronization; Children Outside Of Marriage; The Judgment Of Mahkamah KonstitusiAbstrakPenulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  perundang-undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis memakai bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Terdapat beberapa ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti hubungan anak luar kawin, pembuktian anak dan tanggung jawab orangtua, namun terdapat juga ketentuan yang sinkron seperti ketentuan tentang pengaturan yang memberi perlindungan terhadap anak luar kawin. Setelah ada pembuktian tentang hubungan darah harus tetap ada pengesahan yang dilakukan ayahnya terhadap anak luar kawin agar menjadi anak sah.Kata kunci: Sinkronisasi; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi.
PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA ', Lydya Arfina; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1435.596 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29960

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bersifat perspektif. dengan menggunakan sumber-sumber  bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara . Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka/dokumen/arsip berupa buku-buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketentuan hukum perkawinan agama  adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum agama yang dianutnya, keharusan dalam mencatatakan perkawinan bukan berarti dapat menganulir sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya.Kata Kunci : Perkawinan Agama,  Akibat Hukum,  Istri, Pengaturan Hukum
SINKRONISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ', Elsa Aprilia; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; ', Luthfyah Trini Hastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29958

Abstract

AbstractThe writing of this article aims to synchronize The Judgment Of Mahkamah Konstitusi he knows no. 46/PUU-VIII/2010 with law number 1 Year 1974 about marriage. This type of research using normative legal research is descriptive and the approach used approach to legislation. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniques used in the collection of the material law in this research is the study of librarianship or study document. This research uses the legal materials analysis techniques with methods that use syllogisms deductive thinking patterns. There are several provisions in The Judgment Of Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 that are not in sync with the law number 1 Year  1974  about  marriage  as  arrangement  about  children,  relation  of  children  outside  marriage, responsibility from parent and authentication children in understanding The Judgment Of Mahkamah Konstitusi not synchron with the notion of legitimate son in law Marriage, but there is also a provision that such provision of synchronous’s authentication that protection about children outside marriage . After there is proof about the relationship of blood must remain an endorsement done his father against son beyond mating to be legitimate children.Keywords: Synchronization; Children Outside Of Marriage; The Judgment Of Mahkamah KonstitusiAbstrakPenulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  perundang-undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis memakai bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Terdapat beberapa ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti hubungan anak luar kawin, pembuktian anak dan tanggung jawab orangtua, namun terdapat juga ketentuan yang sinkron seperti ketentuan tentang pengaturan yang memberi perlindungan terhadap anak luar kawin. Setelah ada pembuktian tentang hubungan darah harus tetap ada pengesahan yang dilakukan ayahnya terhadap anak luar kawin agar menjadi anak sah.Kata kunci: Sinkronisasi; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi.
PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA ', Lydya Arfina; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29960

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bersifat perspektif. dengan menggunakan sumber-sumber  bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara . Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka/dokumen/arsip berupa buku-buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketentuan hukum perkawinan agama  adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum agama yang dianutnya, keharusan dalam mencatatakan perkawinan bukan berarti dapat menganulir sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya.Kata Kunci : Perkawinan Agama,  Akibat Hukum,  Istri, Pengaturan Hukum
SALAH SANGKA DAN PENIPUAN PADA PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN ', Muhammad Haka Rahman Hakim; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29962

Abstract

Abstract This article aims to examine the correlation about the misunderstood and deception in the in Article 27 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 Jo Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law on Marriage. This research is descriptive with qualitative approach which is empirical research. The type of data used is the primary data obtained directly from the study sites and secondary data obtained from the literature materials. Technique of collecting data by interview and document study or library materials.Based on the results of research and discussion, the scope of misclassified into two that is a mistake that there is no element of deliberate and misconceived that there are elements of deliberate. Misunderstandings can be interpreted with a misunderstanding between the bride, but for fraud can be interpreted because of the falsification of identity between husband or wife. Fraud is part of a misunderstanding, but misunderstanding does not necessarily include fraud.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji korelasi tentang ruang lingkup salah sangka dan penipuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ruang lingkup salah sangka digolongkan menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Salah sangka dapat diartikan dengan kesalah pahaman antara kedua mempelai, namun untuk penipuan dapat diartikan karena adanya pemalsuan identitas antara suami atau istri. Penipuan merupakan bagian dari salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan,perkawinan.
Co-Authors ', Elsa Aprilia ', Luthfyah Trini Hastuti ', Lydya Arfina ', Muhammad Haka Rahman Hakim