Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGUATAN DEMOKRASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA Mundakir, Akhmad; Fitri, Dini Amalia
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 2 (2024): Edisi Oktober 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i2.9948

Civil society is a socio-political construct that places Islam and the State in a state of mutual need, namely, Islam, on the one hand, as a moral guide for state management, and the State, on the other, as a foundation for Islamic values. This conception refers to the significant amount of the Medina-built society of the prophet Muhammad and Khulafaurrasyidin, which consists of five key pillars: monotheism, humanism, deliberations, justice, and Brotherhood. This artiicle aims to investigate how civil society interacts with the growth of political democracy in Indonesia. The researcher used descriptive qualitative techniques in this investigation by analyzing primary data collected from library studies. The data were processed using discourse analyzes and hermeneutic analysis techniques. Besides, the researchers used the historical, sociological, philosophical, and theological convergence approach. The article result revealed that the process of consolidating and improving political democracy in Indonesia remained bureaucratic and did not wholly represent civil society characteristics.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TERLANTAR (STUDI KASUS DI KANTOR PEMASARAN PERUMAHAN CITRA HARMONI 6 KABUPATEN KENDAL) Amalina, Riska; Fitri, Dini Amalia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Banyaknya rumah terlantar yang tidak diketahui status dan kepemilikannya menjadi isu yang kompleks. Rumah-rumah tersebut sering dibiarkan terbengkalai dalam kondisi tidak terawat tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas, tempat tinggal ilegal, tumbuhnya tanaman liar, serta penumpukan sampah. Masalah ini masih marak terjadi terutama di wilayah yang telah mengalami migrasi besar-besaran atau perkotaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis. Metode penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum empiris, model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan undang-undang positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa prosedur Penyelesaian Sengketa Rumah Terlantar di Kantor Perumahan Citra Harmoni 6 Kabupaten Kendal sudah memberikan hasil yang baik. Dalam hal ini prosedur penyelesaian sengketa rumah dilakukan sesuai dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia yaitu melalui Pengadilan (Litigasi) dan Luar Pengadilan (Non Litigasi). Kedua, hambatan dalam pelaksaan tertib Penyelesaian Sengketa Rumah Terlantar disebabkan oleh konsumen. Biasanya konsumen sulit untuk dihubungi, sulitnya dihubungi akan akan menghambat proses pelaksanaan tertib penyelesaian sengketa rumah. Sehingga pengambilan keputusan akan tertunda, keputusan terkait penyelesaian sengketa tidak dapat diambil dengan cepat jika konsumen tidak dapat dihubungi. Hal ini akan memperpanjang durasi sengketa.Kata Kunci: Sengketa, Rumah, Konsumen.

REKONSTRUKSI PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BERBASIS KEADILAN SOSIAL PANCASILA Fitri, Dini Amalia; Mundakir, Akhmad
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.9949

Indonesia is an archipelagic country rich in ethnic, cultural, religious, and belief diversity. The Indonesian Constitution guarantees freedom of religion and belief, yet adherents of traditional beliefs often face discrimination, particularly in marriage registration. This study aims to evaluate and reconstruct the marriage registration system for adherents of traditional beliefs based on Pancasila's social justice principles. The study employs various theories, including the theory of equal freedom of belief, affirmative action, the legal duty to collect what is scattered, and the principle of iustitia socialis. The findings indicate that the integration of marriage registration institutions, simplification of the registration process, training for registration officers, revision of inclusive regulations, and increased public awareness are crucial to overcoming discrimination and ensuring social justice. The implementation of this reconstruction is expected to provide legal certainty and protection of the rights of traditional belief adherents, reflect Pancasila values, and create a more just and inclusive society.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Tyas, Maharani Diah Ayuning; Fitri, Dini Amalia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan hukum konsumen atas peredaran daging sapi glonggongan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik glonggongan melanggar prinsip keamanan pangan, kehalalan, dan kesejahteraan hewan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran daging sapi glonggongan serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah asas hukum dan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen tercermin pada Pasal 4 dan Pasal 7 yang menjamin hak atas informasi, keamanan, dan ganti rugi, sementara kewajiban pelaku usaha menuntut penyediaan produk yang layak konsumsi. Apabila pelaku usaha terbukti melanggar, mereka dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai Pasal 19 dan Pasal 62. Pemerintah telah melakukan langkah preventif dan represif melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya daging glonggongan. Upaya kolaboratif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Pertanian menjadi strategi penting dalam meminimalisir peredaran produk berbahaya tersebut. Disarankan agar pengawasan distribusi pangan diperketat, serta edukasi publik ditingkatkan untuk membangun kesadaran hukum dan kesehatan konsumen.Kata Kunci: Daging Glonggongan, Konsumen, Peredaran, Perlindungan Hukum

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI BODONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Riksa, Agam Arjuna; Fitri, Dini Amalia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dalam perspektif hukum perdata dapat ditempuh melalui berbagai instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Jika investasi dilakukan berdasarkan perjanjian, maka hak dan kewajiban para pihak dapat dituntut secara perdata. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian yang dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hubungan hukum antara korban dan pelaku. Dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong menurut hukum perdata, korban investasi bodong dapat menempuh berbagai upaya hukum perdata, seperti gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata jika terdapat perjanjian yang dilanggar. Jika tidak ada hubungan kontraktual, korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, korban berhak menuntut ganti rugi materiil dan imateriil atas kerugian yang diderita. Pengadilan juga dapat diperintahkan untuk menyita aset pelaku guna mengembalikan kerugian korban. Sebelum menggugat, mediasi atau arbitrase dapat ditempuh sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. Kata Kunci: Investasi Bodong, Perlindungan Hukum, Perspektif Hukum Perdata

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KASUS DI NOTARIS MARDIAH RASYID S.H., M.KN, KOTA BATAM) Andriansyah, Iman; Fitri, Dini Amalia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa lahan melalui akta notaris sangat penting untuk menjamin kepastian dan mencegah sengketa, khususnya di Kota Batam. Notaris berperan strategis memastikan keabsahan, kejelasan klausul, dan kekuatan pembuktian akta. Praktik di lapangan masih menghadapi risiko wanprestasi dan konflik, sehingga diperlukan analisis guna meningkatkan perlindungan hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dan kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum tersebut di Kantor Notaris Mardiah Rasyid, S.H., M.Kn. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi aspek preventif melalui verifikasi identitas serta objek, dan aspek represif melalui fungsi akta sebagai alat bukti sempurna di pengadilan. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan dokumen, kurangnya pemahaman para pihak, serta hambatan teknis administratif. Solusi yang dilakukan adalah verifikasi ketat ke BPN, edukasi mendalam saat pembacaan akta, serta penyisipan klausul sanksi wanprestasi yang tegas.Kata Kunci: Akta Notaris, Perjanjian Sewa Menyewa, Perlindungan Hukum, Lahan.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG) Lestari, Hamini Puji; Fitri, Dini Amalia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, termasuk penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan peran strategis kepolisian dalam perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan kasus KDRT di Polresta Barelang serta mengidentifikasi kendala dan solusinya. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Barelang menjalankan peran krusial melalui fungsi penegakan hukum dan perlindungan korban secara komprehensif, mulai dari penerimaan laporan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) hingga pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Kendala utama meliputi keengganan korban melanjutkan perkara karena alasan ekonomi, minimnya saksi di ruang privat, serta trauma berat yang dialami korban. Solusi yang diterapkan adalah pemberian edukasi hukum, optimalisasi alat bukti visum et repertum, serta koordinasi lintas sektoral dengan psikolog dan lembaga perlindungan untuk menjamin pemulihan korban dan kepastian hukum yang adil. Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian, Penanganan kasus, Polresta Barelang

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG KONSUMEN DI AREA PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Fedora, Bintang Faiz; Fitri, Dini Amalia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyedia jasa parkir terhadap kehilangan atau kerusakan barang milik konsumen di area parkir dalam perspektif hukum perdata. Masalah utama yang sering muncul adalah adanya klausula baku "segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola" yang sering dicantumkan pada karcis parkir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan penyedia jasa parkir adalah perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata. Oleh karena itu, penyedia jasa parkir wajib menjaga keamanan barang yang dititipkan. Pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab (eksonerasi) dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Putusan Mahkamah Agung No. 3414 K/Pdt/1985. Penyedia jasa parkir bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengamanan di area parkir.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyedia Jasa Parkir, Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search