Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Sosialisasi Undang-Undang ITE Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Cyber Media Memasuki Lingkungan Kampus Herdiana, Dadan; Hadi, Abdul; Arifai, Mukhamad Khotib
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v1i2.p92-103

Abstract

This activity is motivated by the number of young people who do not understand how to use social media properly and correctly, therefore it is necessary to socialize about the ethics of using the internet, especially social media among school-age children. Based on these problems, a counseling about the ITE Law and Preparation for Entering the Campus Environment were carried out at the Cyber Media Vocational School in Jakarta. This activity aims to provide understanding to Cyber Cyber Vocational students about the importance of ethics using internet media and social media. This activity also aims to provide an overview of the education system at the university in preparation for entering the campus environment. This activity is carried out by using counseling methods in the form of lectures accompanied by interactive discussions between participants and speakers. Based on the evaluation after the socialization of the ITE Law and the preparation to enter the campus environment, it was found that there was an increase in knowledge and very good understanding based on the results of the posttest conducted after the activity to the students of SMK Cyber Media. The conclusion was that the activity was successful and gave positive results to the understanding of students of Cyber Media Vocational School Jakarta on internet ethics. It is recommended that similar activities continue to be carried out so that more and more young people understand the ethics of using the internet, especially social media.
Sosialisasi Cyber Ethicts Dalam Rangka Membangun Literasi Digital Yang Aman Dan Sehat Bagi Masyarakat Herdiana, Dadan; Anita Lakshana, I Gusti Ayu
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v4i2.p80-91

Abstract

This activity is motivated by the large number of people who do not understand how to use social media safely and healthily, and how parents are able to assist children in using the internet safely and healthily. Therefore, socialization about ethics using the internet is needed, especially in the protection of personal data. Based on these problems, counseling on Cyber Ethics in the Context of Building Safe and Healthy Digital Literacy for the Community was carried out in the Lengkong Wetan Village Office Hall, Serpong, South Tangerang. This activity aims to provide an overview to the public on how to use technology and communication in a healthy manner, as well as to provide an overview of how to use digital applications safely and correctly. This activity was carried out using the extension method in the form of lectures accompanied by interactive discussions between participants and resource persons. Based on the evaluation after the socialization of safe and healthy Cyber Ethics and Digital Literacy for the community, the results showed that there was a very good increase in knowledge and understanding. In conclusion, the activity was successful and gave positive results to the public's understanding of digital literacy. It is recommended that similar activities continue to be carried out so that more people understand the ethics of using digital applications that are safe and healthy for the community, especially personal data protection. 
PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM "UNGGUL" Herdiana, Dadan; Susanto, Susanto; Iqbal, Muhamad; Indriani, Iin; Supriyatna, Wawan
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8781

Abstract

Pengabdian ini berjudul Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court untuk paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi E-Court khususnya untuk para pengurus dan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan praktik penggunaan E-Court dan diskusi dengan para paralegal dan pengurus LBH Unggul. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa LBH Unggul akan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan dengan cepat, hemat dan efisien melalui Aplikasi E-Court selain dari itu paralegal yang bertugas di LBH Unggul mendapatkan tambahan pengetahuan dibidang Teknologi Informasi khususnya dibidang Hukum melalui Apliakasi E-Court.
PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI GURU DI SMK CYBER MEDIA-PANCORAN-JAKARTA SELATAN Setiawan, Dhony; Herdiana, Dadan; Arifai, Muhammad Khotib; Munawarzaman, Ahmad; Hadi, Abdul
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8785

Abstract

Guru adalah profesi yang mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, adil, makmur, dan beradab. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Guru sebagai tenaga pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya tentu akan berhubungan langsung dengan peserta didik atau siswa, orang tua peserta didik, masyarakat pemerhati. Orang-orang tersebut pada saat guru melaksanakan tugasnya sangat dimungkinkan akan terjadi beda tafsir atau salah pemahamaan antara guru dengan pihak lain, dan tidak jarang guru harus bertanggung jawab diluar apa yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)-nya menjelaskan ruang lingkup perlindunginya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ”Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja. Untuk mencari alternatif pemecahan masalah diatas, maka diadakan sosialisasi tentang perlindungan terhadap profesi guru di SMK Cyber Media. dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai undang-undang perlindungan guru da pemecahannya bagi guru SMK Cyber Media. di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru-guru di SMK Cyber Media yang beralamat di Jalan Duren 3 No. 12 Jakarta Selatan. Biaya kegiatan ini diperoleh dari dana kegiatan pengabdian masyarakat tahun akademik 2020/2021 oleh Yayasan Sasmita Jaya dan swadaya dosen yang melakukan PKM. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2020 s.d 3 Desember 2020 yang bertempat di SMK Cyber Media yang beralamat di Jalan Duren 3 Nomor 12 Jakarta Selatan yang dilasanakan secara online menggunakan media Zoom. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara online ini berjalan dengan lancar karena dukungan dari berbagai pihak, khususnya partisipasi peserta yang sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Sehingga dengan demikian kegiatan sosialisasi ini hendaknya kedepan dilakukan pada sasaran yang lebih luas lagi dan materinya dapat dikembangkan lebih luas lagi sehingga pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan dapat lebih meningkat lagi.
Phishing di Sektor Perbankan: Antara Kejahatan Siber dan Perlindungan Konsumen Ekawati, Dian; Herdiana, Dadan; Haryanti, Amelia
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.422

Abstract

The escalating utilization of electronic banking services corresponds with a heightened threat of cybercrime, particularly phishing, leading to significant financial losses for customers and eroding public trust in the digital banking system. This research aims to analyze the forms of legal protection available and the construction of banks’ civil liability, as well as to identify the legal remedies accessible to customers victimized by phishing under Law Number 8 of 1999. Employing a normative legal research methodology integrating statute and conceptual approaches, the study analyzed relevant legislation and legal doctrines. Findings indicate that banks bear specific legal obligations mandated by Financial Services Authority Regulations, Law Number 27 of 2022, and Law Number 8 of 1999, about the assurance of system and data security. Consequently, banks’ civil liability for phishing-induced losses can be established, primarily on the grounds of unlawful acts (tort), contingent upon proof of failure to discharge these specific duties involving fault or negligence. However, the practical determination of liability remains complex, invariably factoring in customer contributory negligence. Victims possess options including criminal reporting and general civil litigation, yet Law Number 8 of 1999 offers a more structured consumer dispute resolution pathway. This pathway encompasses mandatory internal complaints submitted to the bank, potentially followed by escalation to LAPS SJK as the principal forum for out-of-court settlement. The study concludes that while the legal framework establishes a basis for bank liability, the adequate protection of customers is heavily contingent upon evidentiary success in disputes and the optimized functioning of resolution mechanisms, particularly LAPS SJK.
Ineffectiveness of Industrial Relations Court Decision Execution: A Critical Analysis of Procedural Law Vacuum and the Urgency of Establishing a Special Execution Institution Herdiana, Dadan; Ekawati, Dian; Santini, Inawati
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 1: Juni - November 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i1.542

Abstract

The development of labor law in Indonesia aims to achieve social justice by protecting workers’ rights. However, the reality of law enforcement reveals a juridical anomaly in which Industrial Relations Court decisions that have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) are frequently not executed (non-executable). Consequently, workers’ normative rights, such as the right to severance pay and unpaid wages, remain unfulfilled. This study aims to analyze the root causes of such execution failures and to formulate effective institutional solutions. Utilizing a normative juridical research method with statutory, conceptual, and case approaches, this research examines the dependence of Law Number 2 of 2004 on the Civil Procedure Law—specifically the HIR/RBg—which is passive and formalistic in nature. The results indicate that execution failure is caused by the burden of asset proof being placed entirely on the worker. Furthermore, the absence of the court’s investigative authority to conduct asset tracing, along with judges’ weak application of Conservatory Attachment (Conservatoir Beslag) and Penalty Payments (Dwangsom), exacerbates the situation. Dependence on the archaic HIR/RBg procedures proves incompatible with the characteristics of labor disputes that demand speed. This is worsened by the dynamics of non-standard employment relationships in the gig economy, which are vulnerable to asset stripping. This study concludes that without procedural law reform, Industrial Relations Court decisions remain merely illusory judgments. Therefore, the establishment of a Special Execution Unit within the Industrial Relations Court, with autonomous authority to access integrated asset data, is recommended. Additionally, the issuance of regulations mandating the application of Dwangsom on an ex officio basis in every condemnatory (condemnatoir) decision is necessary to guarantee legal certainty and substantive justice for workers.