Garuda - Garba Rujukan Digital

PENINGKATAN STATUS HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan) Santini, Inawati
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 2 (2022): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi warga Negara Indonesia pemerintah perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah untuk rumah tinggal dengan pemberian status Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang masih berstatus Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme peningkatan Status Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik oleh Ahli Waris dalam hal pemilik HGB telah meninggal dunia, menurut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan bagaimanakah Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (SKKP) Kota Tangerang Selatan No. 339/HM/BPN-28.07/2015, diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam melakukan penelitian, Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa secara factual, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dengan memperhatikan data-data serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan adalah Metode Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui mekanisme peningkatan Status Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik oleh Ahli Waris dalam hal pemilik HGB telah meninggal dunia, menurut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan untuk mengetahui Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (SKKP) Kota Tangerang Selatan No. 339/HM/BPN-28.07/2015, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kesimpulan yang didapat mekanisme peningkatan Status Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik oleh Ahli Waris dilakukan dengan cara pengajuan permohonan hak atas tanah dan bukan pengajuan perpanjangan HGB dikarenakan terjadi perubahan nama pemegang HGB dan Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (SKKP) Kota Tangerang Selatan No. 339/HM/BPN-28.07/2015, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan mengikuti prosedur yang berlaku, meskipun awalnya dimaksudkan untuk sebuah peristiwa pewarisan dan pengukuhannya sampai ke pengadilan, namun yang terjadi adalah sebuah permintaan hak atas tanah

PENYELESAIAN KREDIT MACET ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT FIKTIF (Studi Kasus Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang) Santini, Inawati; Tri Mujiono, Kuwat
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v9i2.251

Perbankan yang merupakan industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Peran ini dilakukan dengan membuka berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, atau bentuk simpanan lain, bank. Penyediaan berbagai produk tersebut, diharapkan masyarakat memiliki tempat penyimpanan uang yang lebih aman dan terpercaya. Bank menggunakan simpanan ini untuk memberikan pinjaman kredit. Dalam prakteknya terdapat resiko-resiko kredit, yaitu kredit macet. Salah satu faktor kredit macet ini timbul dari kredit fiktif. Penelitian ini mengkaji mengenai a) Bagaimanakah aturan-aturan hukum terkait kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. b) Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. c) Bagaimanakah penyelesaian sengketa kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, melalui penelitian yuridis empiris dan menggunakan tipe pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif serta dalam mengumpulkan data menggunakan penelitian wawancara dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Hasil penelitian ini yaitu, a) Dalam menjalankan penyaluran kredit pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang mengacu pada aturan-aturan hukum terkait dengan perjanjian kredit yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Undang-Undang Hak Tanggungan, Surat Edaran Bank Indonesia (SE) No. 13/28/DPND. b) Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit yang bersumber dari perjanjian kredit fiktif. c) Terjadinya temuan kredit macet pada debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang sangat berpengaruh pada kolektibilitas kredit, maka dari itu dalam hal ini penyelesaian kredit macet harus dilakukan oleh pihak bank dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum terkait yang telah di sebutkan oleh penulis diatas.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL STUDI DI KOTA TANGERANG SELATAN SANTINI, INAWATI; Sicillia, Mita
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.285

Child labor is increasing where many children enter an institution or agency to do a job, the question that is often raised is whether children actually have the right to work, whether or not children have the right to work must be taken seriously and carefully. Jobs in Indonesia are always opened both formally and informally, the problem is that there is still a legal relationship that exists between the child and a certain agency or institution based on the existence of a working relationship between the two parties, in which the child is represented by the parent or guardian either by virtue of a work agreement verbally or in writing or consciously or unconsciously the child's parents make the child's decision to work. Social conditions cause children to generally work informally because the main capital for work does not demand special or specific requirements, the most important thing is determination, willingness and sincerity to work. so that this becomes an opportunity for children to work in certain sectors. Supervision of child workers should be a top priority, so that the protection of children's rights can be realized as a form of state responsibility. This problem is trying to be studied how Juridical Sociological Review of Legal Protection for Street Children Working in the Informal Sector (Study in South Tangerang City). By using normative legal research methods and qualitative approaches, it is hoped that this paper can answer these problems

WANPRESTASI PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT KELALAIAN PENYERAHAN BERKAS OLEH MITRA PENANGGUNG SEBAGAI KOLEKTOR PENGAJUAN KLAIM (Studi Kasus Sertifikat Asuransi Polis Nomor 15.001673) Santini, Inawati
UNES Law Review Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i2.26

At this time many banks are incentive to lure consumer credit to consumers. In general, consumer loan interest rate is higher than productive credit, even there is a fixed rate. It seems that the fixed rate makes it easy to organize family finances, paying only monthly installments of the same amount, but if carefully calculated, the interest is much higher. Consumer Loan Protection with Insurance Policy Certificate 15.001673 is a life insurance product that guarantees repayment of the remaining amount of Loans and / or monthly loan installment of the Customer as Participant (Insured) to the Policyholder in case the Participant (the Insured) has a death risk or total temporary disability / Or total permanent disability. Although it is clear about the rights and obligations in the insurance agreement but the reality is very different because it turns out the insurer does not fulfill its obligations in the event of claim submission from the insured. Rejection of insurance claims may be made by the insurer under the pretext of submitting the file beyond the specified time limit. Issues to be studied further is how validation of denial of life insurance claim made by Jasindo in accordance with the insurance policy and existing legislation and whether Partner Error is can be classified as Wanprestasi payment of Insurance Claim for late in submission of policy file No: 15.001673. In conducting research, this research is normative law research that is research having object of study about rule or rule. The objective is to determine the validity of the refusal of insurance claims made by Jasindo in accordance with the existing insurance policies and regulations and to find out the Default Payment of Insurance Claims due to Delayed Submission by Marketing Party as Collector Submission of Claim on Insurance Certificate Number 15.001673

Penyelesaian Sengketa terhadap Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kedua Orangtuanya Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) Santini, Inawati; Tasia, Aprilia Anas
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30857

Perceraian bukan hanya sekedar berakhirnya hubungan antara dua insan, namun juga menyangkut perpisahan rumah tangga yang sudah mapan, dimana anak sering kali dimasukkan sebagai pihak yang paling rentan dan menderita. Setelah berpisah, anak-anak seringkali menjadi subyek perselisihan hukum antara orang tuanya mengenai hak asuh, nafkah dan pendidikan. Hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia memiliki dasar hukum yang berbeda dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak (hadhanah) biasanya diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, kecuali ada alasan kuat yang mengharuskan hak asuh dialihkan kepada ayah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak asuh anak lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepastian hukum atas hak asuh anak pasca perceraian kedua orang tuanya dalam perspektif hukum positif dan bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi perebutan hak asuh anak pasca perceraian kedua orangtuanya dalam perspektif hukum positif (studi komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini dengan menganalisa beberapa ketentuan dalam Pasal yang ada dalam hukum positif yang mengatur mengenai masalah yang bersangkutan dengan kajian peneliti. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan penekanan lebih pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan memahami kedua perspektif ini, peneliti melihat bahwa meskipun ada perbedaan dalam dasar hukum dan penekanan, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan kepentingan terbaik anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh.

Analisis Dampak Maraknya Minimarket terhadap Pedagang Kelontong/Kecil dalam Kajian Sosiologi Hukum di Kota Tangerang Selatan Santini, Inawati; Sicillia, Mita; Yazid, Abu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keberadaan minimarket sudah lama memasuki perdagangan Indonesia dengan cepat dan memperluas wilayahnya sampai ke pelosok daerah sehingga banyak menimbulkan pro kontra. Bagi sebagian konsumen keberadaan minimarket memang memberikan alternatif belanja yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan dampak keberadaan adanya minimarket di Kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui dan menggambarkan dampak keberadaan adanya minimarket terhadap pedagang kelontong/kecil dalam kajian sosiologi hukum di Kota Tangerang Selatan. Keberadaan minimarket di Kota Tangerang Selatan dapat berupa positif dan negatif. Dimana dampak positifnya adalah dengan keberadaan minimarket di lokasi ini, semakin memberikan warna tersendiri terhadap perekonomian dan dapat membantu masyarakat dengan memberikan keringanan berbelanja salah satunya potongan harga atau discount. Sementara dampak negatifnya ialah banyak pedagang kelontong/kecil (pedagang tradisional) dengan berbagai ciri khas penjualnya merasa terancam dengan keberadaan minimarket di tengah-tengah mereka. Dengan demikian peneliti ingin memberikan kontribusi berupa sosialisasi dan pemahaman dalam kajian sosiologi hukum bagi pedagang kelontong/kecil di Kota Tangerang Selatan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui ilmu dasar mengenai sosiologi hukum agar para pelaku bisnis yang notabene pedagang kelontong/kecil tersebut bisa menjaga keberlangsungan usahanya dengan tetap menjaga hak-hak dasar dari konsumen dan kewajiban serta hak-hak dasar bagi pelaku bisnis yang notabene pedagang kelontong/kecil tersebut dalam praktek-praktek berdagang sehari-hari. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris karena untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaku bisnis yang notabene pedagang kelontong/kecil di Kota Tangerang Selatan ini bisa mempunyai pengetahuan dan pemahaman dalam kajian sosiologi hukum agar bisnis/usaha atau dagangan mereka bisa bertahan lama dan guna mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan pedagang kelontong/kecil. Dengan hasil yang diharapkan para pelaku bisnis yang notabene pedagang kelontong/kecil bisa tetap mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dalam permasalahan ini yang coba ingin dikaji bagaimana tinjauan yuridis terhadap dampak maraknya minimarket terhadap pedagang kelontong/kecil dalam kajian sosiologi hukum (studi di Kota Tangerang Selatan). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dan pendekatan kualitatif diharapkan tulisan ini bisa menjawab permasalahan tersebut. Dan nantinya penelitian ini akan dibuatkan luaran diseminasi jurnal dan jurnal terakreditasi.

WANPRESTASI PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT KELALAIAN PENYERAHAN BERKAS OLEH MITRA PENANGGUNG SEBAGAI KOLEKTOR PENGAJUAN KLAIM (Studi Kasus Sertifikat Asuransi Polis Nomor 15.001673) Santini, Inawati
UNES Law Review Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i2.26

At this time many banks are incentive to lure consumer credit to consumers. In general, consumer loan interest rate is higher than productive credit, even there is a fixed rate. It seems that the fixed rate makes it easy to organize family finances, paying only monthly installments of the same amount, but if carefully calculated, the interest is much higher. Consumer Loan Protection with Insurance Policy Certificate 15.001673 is a life insurance product that guarantees repayment of the remaining amount of Loans and / or monthly loan installment of the Customer as Participant (Insured) to the Policyholder in case the Participant (the Insured) has a death risk or total temporary disability / Or total permanent disability. Although it is clear about the rights and obligations in the insurance agreement but the reality is very different because it turns out the insurer does not fulfill its obligations in the event of claim submission from the insured. Rejection of insurance claims may be made by the insurer under the pretext of submitting the file beyond the specified time limit. Issues to be studied further is how validation of denial of life insurance claim made by Jasindo in accordance with the insurance policy and existing legislation and whether Partner Error is can be classified as Wanprestasi payment of Insurance Claim for late in submission of policy file No: 15.001673. In conducting research, this research is normative law research that is research having object of study about rule or rule. The objective is to determine the validity of the refusal of insurance claims made by Jasindo in accordance with the existing insurance policies and regulations and to find out the Default Payment of Insurance Claims due to Delayed Submission by Marketing Party as Collector Submission of Claim on Insurance Certificate Number 15.001673

Ineffectiveness of Industrial Relations Court Decision Execution: A Critical Analysis of Procedural Law Vacuum and the Urgency of Establishing a Special Execution Institution Herdiana, Dadan; Ekawati, Dian; Santini, Inawati
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 1: Juni - November 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i1.542

The development of labor law in Indonesia aims to achieve social justice by protecting workers’ rights. However, the reality of law enforcement reveals a juridical anomaly in which Industrial Relations Court decisions that have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) are frequently not executed (non-executable). Consequently, workers’ normative rights, such as the right to severance pay and unpaid wages, remain unfulfilled. This study aims to analyze the root causes of such execution failures and to formulate effective institutional solutions. Utilizing a normative juridical research method with statutory, conceptual, and case approaches, this research examines the dependence of Law Number 2 of 2004 on the Civil Procedure Law—specifically the HIR/RBg—which is passive and formalistic in nature. The results indicate that execution failure is caused by the burden of asset proof being placed entirely on the worker. Furthermore, the absence of the court’s investigative authority to conduct asset tracing, along with judges’ weak application of Conservatory Attachment (Conservatoir Beslag) and Penalty Payments (Dwangsom), exacerbates the situation. Dependence on the archaic HIR/RBg procedures proves incompatible with the characteristics of labor disputes that demand speed. This is worsened by the dynamics of non-standard employment relationships in the gig economy, which are vulnerable to asset stripping. This study concludes that without procedural law reform, Industrial Relations Court decisions remain merely illusory judgments. Therefore, the establishment of a Special Execution Unit within the Industrial Relations Court, with autonomous authority to access integrated asset data, is recommended. Additionally, the issuance of regulations mandating the application of Dwangsom on an ex officio basis in every condemnatory (condemnatoir) decision is necessary to guarantee legal certainty and substantive justice for workers.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search