Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM MENGESAHKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA MENJADI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Indriani, Iin; Tibaka, Leli
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 1 (2020): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat tentang Kedudukan Presiden Dalam Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Yang Telah Disetujui Bersama Menjadi Undang-Undang Berdasarkan UUD RI 1945. Terkait rapat pembahasan rancangan undang-undang yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah (Presiden) terdapat beberapa Rancangan undang-undang yang tidak mendapat pengesahan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada masa kepemimpinannya sehingga melahirkan beberapa undang-undang tanpa pengesahan Presiden meskipun rancangan undang-undang itu telah mendapat persetujuan bersama. Hal ini yang melatar belakangi penambahan ayat pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam hal pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk mengkaji dan mencari tahu apa kedudukan Presiden dalam hal mengesahkan serta implikasi hukum terhadap kedudukan Presiden ketika tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang?Dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan historis, konseptual serta perundang-undangan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kedudukan Presiden dalam mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang ialah sebagi Kepala Negara. Hal ini merupakan simbol dan tidak terdapat implikasi hukum terhadap kedudukan Presiden ketika tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang berdasarkan pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Namun secara etika ketatanegaraan ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan konsistensi yang sebelumnya telah menyetujui bersama (Presiden dan DPR) tetapi diakhir tidak mengesahkan.
Hukum Dalam Tantangan Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual Iqbal, Muhamad; Indriani, Iin
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43288

Abstract

Gender-based violence is defined as any action that results in physical harm or emotional distress, including threats of harm with certain behaviors, coercion to engage in harmful behaviors, and various forms of freedom-limiting oppression.One of the most pervasive and harmful forms of HAM violation is sexual violence, which includes both overt acts of violence and those that are more covert in nature, such as those caused by cultural and societal biases against the victims. Research in the field of law is research that employs specific methodologies, frameworks, and philosophies in order to analyze a particular legal phenomenon. The key topics of this investigation are intellectual property rights and commercial secrecy. The primary laws used in this study are the Manufacturing Act of 1999. This study makes use of qualitative data analysis. To be conceited in the Ucapan Jurisprudence: Any action taken with the intention of causing another person to behave in a way that is inconsistent with their own personal values is known as ancaman or ancaman. Lack of Integrity in Concrete Work Product Expression (Memaksa and Memperkosa): To "memaksa" someone is to order them to do something, demand it of them forcefully, or coerce them into taking action without their consent. In terms of legal protection, sexual abusers who target people with disabilities should face harsher penalties than those who target those without disabilities. People with disabilities have the same rights and responsibilities as everyone else. They need special housing and protection so they don't feel stigmatized for their deficiencies. According to Article 27(1) of our Constitution, "All citizens of a country are equal before the law and the government and must obey those laws and that government without exception.".
Representation of Justice in the Phenomenon of No Viral No Justice and the Shadow of the Electronic Information and Transaction Law Muhamad Iqbal; Iin Indriani; Susanto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6105

Abstract

The concept of viral has become a new phenomenon in society, which is different from oral rumors or traditional issues because it manifests itself in the form of content on social media. Although it is considered a channel for free speech, virality is often based on emotion and subjectivity, thus giving rise to debates regarding the justice it produces. The phenomenon of "No Viral No Justice" shows that public opinion is often used as the basis for social justice, which is dangerous because viral justice does not always reflect objective truth. On the other hand, the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) is actually designed to regulate the proportionate delivery of information, not to restrict freedom of opinion. However, the implementation of the ITE Law is often misinterpreted as a tool to suppress public voices, thereby creating a fear of speaking out. Therefore, it is important to understand that virality can be a tool to raise awareness of certain issues, but it should not be used as a means of public justice. In the framework of democracy, a balance between freedom of speech and information regulation is needed so that justice is maintained without sacrificing public discussion space.
Strategi Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Indriani, Iin; Siradjuddin, Irsyadi; Usman, Khairul Sani; Anshar, Muhammad
TATALOKA Vol 27, No 2 (2025): Volume 27 No. 2 May 2025
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tataloka.27.2.138-160

Abstract

Kebijakan pengembangan infrastruktur kawasan perdesaan di Kecamatan Lappariaja belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Hal tersebut terlihat dari beberapa sarana seperti gudang pangan yang belum tersedia, jaringan jalan yang rusak, pemanfaatan jaringan telekomunikasi belum merata, serta ketersediaan jalan tani yang masih sulit di akses oleh para petani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kondisi infrastruktur dan fasilitas wilayah perdesaan di Kecamatan Lappariaja, dan merumuskan strategi pengembangan infrastruktur perdesaan dalam mendukung pengembangan kawasan pertanian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis skoring, sedangkan analisis deskriptif kualitatif yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil analisis tingkat kondisi infrastruktur di Kecamatan Lappariaja dalam kategori terpenuhi yaitu jaringan listrik, jembatan, irigasi, air bersih dan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur kategori sedang yaitu infrastruktur jalan dan jalan tani. Infrastruktur yang tidak terpenuhi yaitu gudang pangan. Strategi pengembangan, yaitu (a) memanfaatkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai arus distribusi perekonomian dibidang pertanian maupun perdagangan dan jasa. (b) rutin melakukan pemasokan kebutuhan air pada tanaman agar meningkatkan jumlah produktivitas pertanian secara cepat. (c) memanfaatkan ketersediaan listrik untuk menjalankan aktivitas disektor pertanian seperti penggunaan mesin pompa air irigasi ke lahan pertanian. (d) membangun infrastruktur gudang pangan untuk menyimpan dan memproses hasil-hasil tani. (e) perbaikan infrastruktur jalan penghubung antar desa serta perbaikan jalan tani agar dapat memperlancar proses  pengangkutan hasil produksi maupun mobilisasi alat-alat dan mesin pertanian.
MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA MATERI “STRUKTUR KAIDAH KEBAHASAAN TEKS PIDATO PERSUASIF” KELAS IX SMP NEGERI 1 CILEDUG Indriani, Iin
JGuruku: Jurnal Penelitian Guru Vol 2 No 2 (2024): JGuruku: Jurnal Penelitian Guru
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jguruku.v2i2.428

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal berikut: Pertama, mendeskripsikan struktur teks pidato persuasif siswa kelas IX SMP Negeri 1 Ciledug. Kedua, mendeskripsikan unsur kebahasaan teks pidato persuasif siswa kelas IX SMP Negeri 1 Ciledug. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Ciledug. Data dalam penelitian ini adalah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang telah ditulis oleh siswa kelas IX berjumlah SMP Negeri 1 Ciledug ajaran 2023/2024. Dalam penelitian ini adalah teks pidato persuasif siswa kelas IX SMP Negeri 1 Ciledug yang ditulis oleh kelas IX yang berjumlah dua puluh lima teks. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik penganalisisan data dalam penelitian ini ada lima, yaitu (1) mengidentifikasi unsur umum data, (2) mengidentifikasi data berdasarkan teori yang menjadi acuan, (3) menganalisis data, (4) menginterpretasikan data yang sudah dianalisis, dan (5) menyimpulkan hasil deskripsi data dengan menulis laporan. Hasil penelitian ini ada dua. Pertama, dilihat dari segi struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Secara umum teks pidato persuasif yang ditulis siswa kelas IX SMP Negeri 1 Ciledug sudah baik. Siswa sudah mampu menulis teks pidato persuasif berdasarkan ketiga struktur yang sudah ditetapkan. Kedua, dilihat dari segi ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pada teks pidato persuasif yang ditulis siswa kelas IX SMP Negeri 1 Ciledug, umumnya siswa sudah menggunakan ketiga ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat. Ketiga ciri kebahasaan tersebut, yaitu kalimat aktif, kata tugas, dan kosakata bidang ilmu/istilah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan secara umum bahwa siswa kelas IX SMP Negeri 1 Ciledug sudah mampu manganalisis struktur dan ciri kebahasaan. Kata kunci: Problem-Based Learning Model; Prestasi Belajar; Bahasa Indonesia; Struktur Kaidah Kebahasaan; Teks Pidato Persuasif. PROBLEM-BASED LEARNING MODEL TO ENHANCE LEARNING ACHIEVEMENT IN INDONESIAN LANGUAGE SUBJECT "STRUCTURE OF LINGUISTIC RULES IN PERSUASIVE SPEECH TEXT" FOR 9TH GRADE STUDENTS AT SMP NEGERI 1 CILEDUG ABSTRACT This research aims to describe the following two things: First, describe the text structure of persuasive speeches for class IX students of SMP Negeri 1 Ciledug. Second, to describe the linguistic elements of persuasive speech texts for class IX students of SMP Negeri 1 Ciledug. This type of research is qualitative with descriptive methods. This research was conducted at SMP Negeri 1 Ciledug. The data in this research are the structure and linguistic characteristics of persuasive speech texts written by class IX students at SMP Negeri 1 Ciledug for 2023/2024. In this research, the persuasive speech texts of class IX students of SMP Negeri 1 Ciledug were written by class IX, totaling twenty-five texts. The instrument in this research is the researcher himself. There are five techniques for analyzing data in this research, namely (1) identifying general elements of data, (2) identifying data based on the theory that is used as a reference, (3) analyzing data, (4) interpreting data that has been analyzed, and (5) concluding the results description of data by writing reports. There are two results of this research. First, seen from the perspective of the structure of the text of a persuasive speech. The structure of a persuasive speech text consists of an opening, body and conclusion. In general, the persuasive speech texts written by class IX students of SMP Negeri 1 Ciledug are good. Students are able to write persuasive speech texts based on the three structures that have been determined. Second, seen from the perspective of linguistic characteristics of persuasive speech texts. In persuasive speech texts written by class IX students of SMP Negeri 1 Ciledug, generally students have used the three linguistic characteristics of persuasive speech texts correctly. These three linguistic characteristics are active sentences, task words, and scientific vocabulary/terms. Based on the results of this research, it can be concluded in general that class IX students of SMP Negeri 1 Ciledug are able to analyze linguistic structures and characteristics. Keywords: Problem-Based Learning Model; Learning Achievement; Indonesian Language; Structure of Linguistic Rules; Persuasive Speech Text
Pengaruh Influencer Sosial Media, Brand Awareness Dan Brand Image Terhadap Brand Loyalty (Studi Pada Brand Fashion Ethica Fashion Store Malang) Indriani, Iin; Djaelani, Abdul Kodir; Slamet, Afi Rachmat
E-JRM : Elektronik Jurnal Riset Manajemen E-JRM : Elektronik Jurnal Riset Manajemen Vol. 14 No. 02
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The aim of this research is to test and analyze whether Influencer Social Media, Brand Awareness and Brand Image simultaneously influence Brand Loyalty at the Ethica Fashion Store Malang. The type of research used in this research is a survey with a quantitative approach. The population in this study were Ethica Fashion Store customers in Malang. Sampling was based on the Malhotra formula and 75 respondents were obtained. This study uses multiple linear regression analysis using the SPSS 25 application. The results of the study indicate that there is a simultaneous influence between the Social Media Influencer variables (X1), Brand Awareness (X2) and Brand Image (X3) on Brand Loyalty (Study on the Brand Fashion Ethica Fashion Store Malang City). Partially, the Social Media Influencer variable does not have a significant effect on Brand Loyalty, while the Brand Awareness variable has a significant effect on Brand Loyalty, and the Brand Image variable does not have a significant effect on Brand Loyalty. Keywords: Influencer Social Media, Brand Awareness, Brand Image and Brand Loyalty
PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI Indriani, Iin; Utaminingsih, Sri; Trihandayani, Estiningsih; Iqbal, Muhamad
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 3 (2020): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i3.6878

Abstract

Coastal land is an important asset that must be maintained and utilized by its function. Efforts that can be made to improve and enhance the fertility of coastal land can be done by applying technology and having sufficient knowledge. lack of community understanding related to the legal aspects of managing coastal laha so that the impact of inhibition of innovations that can help the economy of the local community, therefore it is necessary to understand these legal restrictions to the local community as well as a variety of innovative inputs to utilize land for industrial development. This guidance is given to all the people in Kelurahan Untung Jawa Island as additional information regarding the use of coastal land based on legal aspects and industrial development. This activity is expected to increase community knowledge and insights regarding the law of coastal land management and also increase innovation to improve home industries that are able to provide additional income for the local community. The method used in this community service is counseling on legal awareness of the community relating to the limits of the authority of the beach that can be used as well as training on utilization related to production innovation. With this activity, each community is required to know the management of coastal land and understand how to enhance the development of the tourism industry that can be done by innovating the utilization and management of coastal land.
URGENSI PEMAHAMAN ANTI KORUPSI SECARA DINI BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SASMITA JAYA Yanto, Oksidelfa; Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M.; Iqbal, Muhamad; Indriani, Iin
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8771

Abstract

Urgensi pemahaman antikorupsi dilingkungan Sekolah dalam hal ini yang dilakukan oleh Tim PKM Magister Hukum lakukan pada SMK Sasmita Jaya sebenarnya sudah menjadi bagian dari rencana dan implementasi pemahaman nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pemahaman nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pemahaman dasar dan menengah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap pertama survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian. Pemahaman anti korupsi adalah program pemahaman tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. tujuan utama dari Tim PKM Magister Hukum pada Siswa/i SMK Sasmita Jaya yakni: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspekaspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.Pemahaman antikorupsi menghendaki sikapsikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melaui permainan atau parodi. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konfensi. Terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat, Dalam upaya memahami upaya anti korupsi pada generasi muda terutama pada tingkat siswa/I SMK Sasmta Jaya melalui Pemahaman antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi.
PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM "UNGGUL" Herdiana, Dadan; Susanto, Susanto; Iqbal, Muhamad; Indriani, Iin; Supriyatna, Wawan
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8781

Abstract

Pengabdian ini berjudul Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court untuk paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi E-Court khususnya untuk para pengurus dan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan praktik penggunaan E-Court dan diskusi dengan para paralegal dan pengurus LBH Unggul. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa LBH Unggul akan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan dengan cepat, hemat dan efisien melalui Aplikasi E-Court selain dari itu paralegal yang bertugas di LBH Unggul mendapatkan tambahan pengetahuan dibidang Teknologi Informasi khususnya dibidang Hukum melalui Apliakasi E-Court.
Penyuluhan Tentang Pinjaman Online Kepada Masyarakat Desa Cihuni Tangerang Nurhayati; Indriani, Iin; Anedea, Tahta
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2024): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v5i1.38497

Abstract

Imbas kemajuan teknologi salah satunya menghadirkan pinjaman Online yaitu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara Online. Pinjaman Online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensial seperti bank pencairan singkat dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Banyak masyarakat berpikir bahwa Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kemudahan, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Oleh sebab itu diperlukan penyuluhan pinjaman Online kepada masyarakat khusunya Desa Cihuni Tangerang yang dilakukan oleh Dosen Universitas Pamulang, Metode Dalam penelitian ini dilakukan dengan (1) Metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman Online ilegal, (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi, dan (3) Metode soal pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini masyarakat menjadi lebih memahami ruang lingkup pinjaman Online yang legal atau ilegal, ciri-ciri pinjaman Online ilegal, aspek hukum, dan dampak serta solusi saat terjebak dalam pinjaman Online terutama pinjaman Online ilegal bagi masyarakat Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.