Djadjuli, R. Didi
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DJADJULI, R. DIDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2855

Abstract

Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik.  Kewenangan daerah otonom menjadi sangat besar, karena hampir semua urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah termasuk pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena pemerintah daerahlah yang harus menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah tersebut.  Maju mundurnya perekonomian suatu daerah tergantung dari kemauan, perencanaan, pelaksanaan, inovasi, kreativitas pemerintah daerah bersama masyarakatnya serta strategi pembangunan dan pengembangan ekonomi yang tepat, akan membantu pelaksanaan perekonomian daerah semakin berkembang.
PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM TEORI DAN PRAKTEK Marliani, Lina; Henriyani, Etih; Djadjuli, R. Didi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20864

Abstract

Paradigma administrasi negara/publik telah mengalami evolusi dari paradigma klasik, Old Public Administration (OPA) ke New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), Good Governance (GG) sampai dengan Sound Governance (SG).  Namun demikian paradigma old public administration masih banyak di terapkan dalam praktek pemerintahan saat ini. Kajian ini bertujuan sebagai kerangka berpikir untuk memahami peran pemerintah, hubungannya dengan masyarakat, dan cara terbaik dalam mengelola sumber daya publik. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya menerapkan berbagai prinsip dari paradigma administrasi publik, terlihat dari reformasi birokrasi, penggunaan sistem elektronik untuk pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan serta pengawasan kinerja. Meskipun demikian, penerapan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perubahan budaya kerja, keterbatasan sumber daya dan teknologi, serta koordinasi antarorganisasi.
PEMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF OLEH BIDANG EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS PADA DESA PATAKAHARJA KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS) Andriani, Reza; Djadjuli, R. Didi; Henriyani, Etih
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.12020

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum optimalnya Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Desa Patakaharja Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis). Hal tersebut terlihat dari kurangnya komunikasi dalam hal sosialisasi antara pihak Dinas dan Desa, belum masifnya sinergitas antara pihak Dinas dan Desa, Kurangnya upaya pihak Dinas dalam memberikan evaluasi, serta memberikan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis di Desa Patakaharja. Métode penelitian yang digunakan yaitu métode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dengan 6 orang informan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis yang diukur dengan 5 dimensi, belum dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya seperti keterbatasan dalam memberikan pelatihan teknis dan juga pendampingan kepada pelaku usaha yang belum menyeluruh, keterbatasan dalam peningkatan akses pemasaran dan permodalan, belum adanya kebijakan mengenai penetapan stándar harga produk dan juga belum adanya peraturan mengenai kualitas produk usaha. Kata kunci: Pemberdayaan, Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha. ABSTRACT  The background of this research is the not yet optimal Empowerment of Creative Economy Actors by the Creative Economy Sector of the Ciamis Regency Tourism Office (Case Study in Patakaharja Village, Rancah District, Ciamis Regency). This can be seen from the lack of communication in terms of outreach between the Office and the Village, the lack of synergy between the Office and the Village, the lack of effort by the Service in providing evaluations, and providing accessibility to funding assistance. This study aims to determine the Empowerment of Creative Economy Actors by the Creative Economy Sector of the Ciamis Regency Tourism Office in Patakaharja Village. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques in the form of library research and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. Data sources consist of primary data with 6 informants and secondary data. Based on the research results, it is known that the Empowerment of Creative Economy Actors by the Creative Economy Sector of the Ciamis Regency Tourism Office as measured by 5 dimensions has not been able to run optimally. This happens because there are still obstacles in the implementation process such as limitations in providing technical training and also assistance to business actors that are not yet comprehensive, limitations in increasing access to marketing and capital, the absence of policies regarding standard setting of product prices and also the absence of regulations regarding product quality. business. Keywords: Empowerment, Creative Economy, Entrepreneurs.