Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Medika Hutama Jotika Research in Business Law
Dani Habibi
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Veterinary

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN PERBANDINGAN SISTEM KESEHATAN DI NEGARA MAJU: - Dani Habibi
Jurnal Medika Hutama Vol. 1 No. 03 April (2020): Jurnal Medika Hutama
Publisher : Yayasan Pendidikan Medika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.424 KB)

Abstract

ABSTRAK Kesehatan menjadi kunci bagi berlangsungnya hidup yang sehat bagi warga di suatu negara. Kesehatan juga menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk melakukan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Indonesia telah melakukan perumusan tentang hak bagi warga negara untuk hidup secara sehat dan ini wajib diberikan oleh negara sebagai wujud pelaksanaan konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945. Pendekatan di dalam penulisan ini yaitu perundanng-undangan dengan menguji dan melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan perbandingan yaitu dengan melihat sistem kesehatan yang berada di negara maju yaitu dengan mengambil contoh dari negara Australia dan Jepang. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perlunya rekonstrkusi sistem hukum kesehatan di Indonesia mulai dari kelembagaan yaitu pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada Kementerian Kesehatans ebagai upaya sinkronisasi dan koordinasi di dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, dan pengaturan mengenai sistem pembayaran dan pelayanan kesehatan yaitu dengan penerapan sistem satu pintu di dalam pemabyararna pajak dari berbagai pungutan yang diwajibkan negara salah satunya yaitu premi tentang kesehatan dengan dasar sensus penduduk dengan memperhatikan besar pendapatan warga negara Indonesia yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka pemberian pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat menajdi sama dan ditidak dibedakan dan menimbulkan keadilan di bidang kesehatan yaitu pemberian pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan amanat dari konstitusi UUD 1945. Kata kunci: Sistem Hukum Kesehatan, Pembayaran, Pelayanan, Kelembagaan.
FUNGSIONALISASI HUKUM RESPONSIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERATUN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM NASIONAL Dani Habibi; Nuruzzaman MS
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v2i2.95

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara atau yang kita kenal sebagai Peratun merupakan suatu peradilan yang bertujuan menjembatani kepentingan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Peradilan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah di bidang Hukum Administrasi Negara. Hal ini menarik dibahas di tulisan ini berkaitan dengan proses pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, penjabaran tentang Hukum Responsif, serta Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Tulisan ini merupakan bentuk dari yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Tujuan dari adanya tulisan ini yaitu untuk memberikan perumusa detail tentamg pelaksanaan putusan di Peratun dan melakukan adanya fungsionalisasi dan adanya Hukum Responsif ke dalam proses pelaksanaan putusan Peratun sebagai bentuk perwujudan pembaharuan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Responsif, Perlindungan Hukum.
Co-Authors Nuruzzaman MS