Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara Journal of Constitutional Law Society (JCLS) JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat Jotika Research in Business Law
Nuruzzaman MS
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Studi Kasus terhadap Putusan Hakim Nomor 123/Pid.B/2018/PN. Mgg Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Ditinjau dari Pasal 170 KUHP Desi Metianingsih; Nuruzzaman MS
ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 3 No 2 (2021): Academia Vol 3 No 2 Februari 2021
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54622/academia.v3i2.57

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dalam pasal 170 KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa memiliki peran yang berbeda dalam kasus tersebut yang kemudian memungkinkan terdakwa dijerat menggunakan pasal dengan 351 yang dijuntokan dengan pasal 55. Sesuai dengan dakwaan yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum.
SOSIALISASI DAMPAK PENGGUNAAN GADGET TERHADAP TUMBUH KEMBANG SISWA Aji Hermawan , Ian; MS , Nuruzzaman
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara Vol 1 No 4 (2023): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara
Publisher : PT. NAFATIMAH GRESIK PUSTAKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi ikut andil dalam kompleksitas kehidupan Individu. Hampir diberbagai aspek kehidupan Individu tidak terlepas dengan peran teknologi. Salah satu teknologi yang dimaksud adalah gadget. Bagi remaja gadget merupakan media yang berpotensi disalahgunakan. Tidak sedikit remaja yang terlibat kasus hukum berawal dari mencari informasi yang salah melalui gadget. Kemudahan akses informasi dan keterbatasan pengetahuan serta pengendalian diri menyebabkan remaja sulit membedakan informasi positif dan negative dari gadget. Sebagai upaya preventif tim pengabdian dari Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta melakukan sosialisasi penggunaan gadget di MTSN 2 Sukoharjo. Selain sebagai upaya preventif, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang dampak penggunaan gadget. Siswa-siswi yang dilibatkan dalam kegiatan ini berjumlah 30 pelajar. Adapun metode pengabdian yang digunakan adalah service learning yang terdiri dari engagement, reflection, reciprocity dan public desimination. Berdasarkan instrument angket, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa beberapa pelajar sebelum mengikuti kegiatan pengabdian menggunakan gadget untuk hal yang kurang bermanfaat seperti bermain game. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian pelajar lebih mengoptipmalkan gadget untuk komunikasi dan mencari informasi yang bermanfaat. Peserta kegiatan juga baru mengetahui penggunaan gadget yang berlebihan berdampak terhadap kesehatan fiskik dan psikis.
Perwujudan Profesionalitas Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kabupaten Ngawi MS, Nuruzzaman; Fatimah, Siti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.39024

Abstract

The importance of Notary's duties relating to law requires the ability and professionalism. the implementation of professionalism of Notary's office based on Law no. 2 Year 2014. Notaries that not only uphold and promote justice and truth according to law, but also must rely on good ethics and morality as public officials. The inaccuracy and lack of professionalism of Notaries precisely coalesce and enforce law enforcement, legal certainty and rule of law in the State of the Republic of Indonesia. The results of this study indicate in carrying out its duties both in terms of authority or obligations, the notary must be responsible for the duties, that is, the notary is required to make the deed with good and true, means that the deed made has fulfilled the legal will and the request of the parties concerned because of his position; Notary is required to produce a quality deed, meaning that the deed is made according to the rule of law and the will of the interested parties in a real sense, not to make it up. The Notary must explain to the parties to the truth about the contents and procedures of the deed which he made; and have a positive impact, meaning that anyone will recognize the notarial deed has perfect proof of power.
DISEMINASI DAMPAK PERGAULAN BEBAS DI KALANGAN MAHASISWA: Dissemination of the Impact of Promiscuity among Students Nuruzzaman MS; Hermawan, Ian Aji
JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Forind Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jms.v3i1.173

Abstract

Remaja memiliki rasa keingintahuan yang tinggi kepada suatu hal baru. Yang mana masa remaja saat ini, mereka cenderung untuk melakukan hal yang baru sebagai tujuan untuk mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Tanpa sepengetahuan dari orang tua dan lingkungan sekitar dapat membuat remaja terjerumus kepada hal yang negatif. Salah satunya adalah pergaulan bebas dimana remaja bebas melakukan apa saja tanpa memperhitungkan akibat apa saja yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukannya. Minum minuman keras, sex bebas, bahkan sampai ketingkat yang lebih tinggi yaitu mengkonsumsi Narkotika dan obat-obatan terlarang yang banyak terjadi di kalangan remaja. Pengertian pergaulan berarti kehidupan berteman atau bermasyarakat. Dan sedangkan bebas adalah lepas dan tidak terhalang, sehingga dapat berbicara, bergerak, dan berbuat sesuatu dengan leluasa, tanpa terikat oleh suatu aturan. Jadi dapat di simpulkan bahwa arti pergaulan bebas merupakan sebuah perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini adalah adat ketimuran yang menjunjung tinggi norma kesusilaan. Metode yang digunakan adalah metode ceramah plus, dimana ada pemaparan materi dan solusi kemudian dilakukan tanya jawab terhadap teman-teman Mahasiswa.
FUNGSIONALISASI HUKUM RESPONSIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERATUN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM NASIONAL Dani Habibi; Nuruzzaman MS
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v2i2.95

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara atau yang kita kenal sebagai Peratun merupakan suatu peradilan yang bertujuan menjembatani kepentingan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Peradilan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah di bidang Hukum Administrasi Negara. Hal ini menarik dibahas di tulisan ini berkaitan dengan proses pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, penjabaran tentang Hukum Responsif, serta Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Tulisan ini merupakan bentuk dari yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Tujuan dari adanya tulisan ini yaitu untuk memberikan perumusa detail tentamg pelaksanaan putusan di Peratun dan melakukan adanya fungsionalisasi dan adanya Hukum Responsif ke dalam proses pelaksanaan putusan Peratun sebagai bentuk perwujudan pembaharuan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Responsif, Perlindungan Hukum.
The Harmonization of Administrative Regulatory Arrangements Toward Public Institutional Accountability in Handling Cybercrime in Indonesia: Harmonisasi Penataan Regulasi Administratif terhadap Akuntabilitas Lembaga Publik dalam Penanganan Cybercrime di Indonesia MS, Nuruzzaman; Fatimah, Siti
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i2.46550

Abstract

The rapid development of information technology has brought both positive impacts and significant challenges to public governance, particularly in addressing digital crimes (cybercrime). In Indonesia, the handling of cybercrime is not solely within the domain of criminal law but also requires the active involvement of state institutions within the framework of administrative law. Institutions such as the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi), the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), as well as other agencies like the Indonesian National Police (Polri) and the Attorney General's Office, play strategic roles in maintaining the security and order of the national digital space. However, bureaucratic realities reveal persistent issues, including overlapping authorities, weak inter-agency coordination, and suboptimal implementation of administrative functions. Therefore, the harmonization and synchronization of administrative regulations have become urgent to ensure policy alignment, clear division of institutional responsibilities, and the reinforcement of transparency and accountability principles in digital governance. This article aims to analyze how the harmonization and synchronization of administrative regulations can enhance the accountability of public institutions in addressing digital crimes in Indonesia, using a normative juridical approach and descriptive-analytical methods.
WOMEN'S FREEDOM OF EXPRESSION WITHIN THE FRAMEWORK OF DIGITAL CONSTITUTIONAL LAW: KEBEBASAN BERPENDAPAT PEREMPUAN DALAM BINGKAI HUKUM KONSTITUSI DIGITAL Fatimah, Siti; Nuriyatman, Eko; MS, Nuruzzaman
Constitutional Law Society Vol. 4 No. 2 (2025): September
Publisher : Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jcls.v4i2.109

Abstract

The digital transformation has reshaped the landscape of freedom of expression, creating new opportunities for participation while also exposing women to structural, normative, and cultural challenges. In Indonesia, although Article 28E of the 1945 Constitution guarantees these rights, the digital environment remains unsafe due to weak legal safeguards, gender-blind regulations, and entrenched patriarchal norms. Online gender-based violence or OGBV, including cyber harassment, doxing, and non-consensual image distribution, continues to silence women, while the misuse of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law has frequently criminalized victims instead of providing protection. This article employs a normative-conceptual and comparative legal approach to assess these gaps. Case studies, such as the criminalization of women under the ITE Law, reveal how existing frameworks fail to address gender-specific vulnerabilities. A comparative perspective with the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) and Australia’s Online Safety Act 2021 highlights best practices for safeguarding women’s digital rights through strong data protection and proactive victim-centered mechanisms. The study argues for gender-responsive digital constitutional reform in Indonesia, including legal clarification, enhanced digital literacy, strengthened data protection, and progressive constitutional interpretation. Such reforms are essential to transform formal guarantees into substantive protections and ensure that women’s freedom of expression is meaningfully realized in a democratic digital society. This article offers a unique contribution by integrating Indonesian case studies of women’s criminalization under the ITE Law with comparative perspectives from the EU’s GDPR and Australia’s Online Safety Act. Unlike existing literature that remains largely descriptive, this study provides a prescriptive-analytical framework for gender-responsive digital constitutional reform. It bridges constitutional law, digital rights, and gender justice, presenting concrete pathways to transform formal guarantees into substantive protections for women’s freedom of expression.
Co-Authors Aji Hermawan , Ian Dani Habibi Desi Metianingsih Eko Nuriyatman Hermawan, Ian Aji Siti Fatimah