Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa Siswa Miskin pada SMP Negeri 22 Tangerang Menggunakan Metode AHP dan TOPSIS Kirana, Yanti; Iqbal, Muchammad; Ferdi Yanto, Ika Hendriawan
JURNAL SISFOTEK GLOBAL Vol 8, No 2 (2018): JURNAL SISFOTEK GLOBAL
Publisher : STMIK Bina Sarana Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38101/sisfotek.v8i2.191

Abstract

SMP Negeri 22 Tangerang merupakan SMP Negeri yang berada di Kota Tangerang. Sekolah ini memberikan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya siswa/i yang mendapatkannya. Dalam menyeleksi pemberian beasiswa siswa miskin, pihak sekolah dalam proses pengumpulan data masih menggunakan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan dan tidak adanya kriteria yang jelas untuk siswa yang dapat memperoleh beasiswa tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, studi literatur dan observasi. Metode analisisnya menggunakan UML (Unified Modeling Language), dan rancangannya menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan HTML serta basis data menggunakan MySQL. Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat dengan menggunakan software: Xampp, Sublime dan Admin LTE, serta Microsoft Visio 2010 dan Visual Paradigm untuk perancangan diagram. Sistem Pendukung Keputusan ini mampu dapat membantu pihak sekolah khususnya dalam menyeleksi siswa dalam pemberian beasiswa siswa miskin dengan kriteria yang telah ditentukan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) sebagai tool untuk menyeleksi siswa dengan beberapa kriteria yaitu yatim piatu, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, persentase kehadiran/absensi, dan pemegang kartu KIP.
PROTECTION OF PERSONAL DATA ON WHATSAPP IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 19 OF 2016 ABOUT ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION (ITE) Kirana, Yanti; Basyarudin
Awang Long Law Review Vol. 3 No. 2 (2021): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.439 KB) | DOI: 10.56301/awl.v3i2.128

Abstract

Rapid technological progress in the field of communication has led to many innovations and new ideas, ideas that aim to make the process of human communication more effective. One innovation that facilitates the communication process is a cell phone or commonly abbreviated with the word mobile. The emergence of various smartphones such as Blackberry, Android, Iphone, Windows Phone and Symbian S60 is an example of technological sophistication in the form of cellphones. From the various types of smartphones that are available, many of them offer advanced application features such as the instant messenger service application, "WhatsApp Messenger". WhatsApp Messenger as a communication tool is used by all groups, including teenagers who are inseparable from the need for communication. This study uses a survey method, a questionnaire that used in survey activities with a focus on the use of ICT by households and individuals is a direct survey of households and individuals to conduct face-to-face interviews (respondents) with respondents using a list of questions (questionnaire). Keywords: Psychology and Professional Ethics. An empirical juridical approach is carried out with field research aimed at the application of criminal procedural law in criminal cases. Normative juridical approach or library approach. The data that has been obtained is processed through the editing process, such as the process of checking and re-checking the data from the journal results and compiled systematically and in detail for further presentations in the journal " PROTECTION OF PERSONAL DATA ON WHATSAPP IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 19 OF 2016 ABOUT ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION ( ITE ) ". Based on the identification of the above problems, the problem formulation can be raised as follows: 1. How to use Whatsapp Messenger as a medium of interpersonal and community communication? 2. Are there law sanctions for someone who prints a talk on the WhatsApp screen group? That people actively search for certain media and certain content to produce certain satisfaction (results). that individuals or communities use media and mass media content to meet certain needs that can provide satisfaction for them. so that individuals or audiences have greater freedom to choose and determine media content and media that can provide satisfaction, compared to the power of the media to influence them.
TINJAUAN YURIDIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA Kirana, Yanti
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.556 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v9i2.249

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan di indonesia berdasarkan pada ketentuan Undang - undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan - ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Terbitnya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan problematika perlindungan pekerja serta para Tenaga Kerja Indonesia. Hukum menjadi sebuah instrumen dalam keberlangsungan pembangunan nasional dewasa ini pembangunan nasional dilakukan guna mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan menjadi ganda yakni privat dan publik serta dalam ruang lingkup yang diatur menjadi lebih luas. Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu : memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Rumusan masalahnya adalah 1.Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ? dan 2. Bagaimanakah implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai penerapan pengelolaan perusahaan yang baik pada PT. Galih Perkasa Sejahtera. menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bukan semata - mata sebagai perangkat perundang - undangan yang bersifat normatif belaka, melainkan hukum harus dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat.
REGULASI YANG MENGATUR SECARA KHUSUS TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA TENTANG HOAKS DAN KERAWANAN MEDIA SOSIAL (Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) KIRANA, YANTI
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.274

Abstract

Perkembangan teknologi sangat cepat, utamanya di dunia internet karenanya masalah keamanan adalah hal utama yang sagat diperlukan bagi para penggunanya. Masa seperti saat ini sangat besar kemungkinan data–data dan sistem yang ada di internet dapat di curi oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi seperti ini dapat dikatakan sebagai Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime). Hasil penelitian ini menerangkan, 1). Mengapa dunia maya seringkali mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer ? dan 2). Apa yang mempengaruhi Faktor-faktor cyber crime ?. Di era teknologi yang semakin canggih, penting untuk menjaga keamanan data pribadi. Karena, korban kejahatan digital hingga pembobolan data pada sistem masih sering dijumpai. Kehadiran internet saat ini tidak hanya memberi kemudahan akses informasi, tetapi turut memunculkan berbagai aksi kejahatan. Salah satunya ialah kejahatan siber atau cyber crime. Kejahatan ini muncul sebagai salah satu dampak negatif pesatnya perkembangan internet. Perkembangan dalam bidang apapun tidak dapat dielakan, peran pemerintah dalam rangka menjerat pelaku yang memanfaatkan secara negative perkembangan tekhnologi dalam bentuk apapun harus dapat disentuh oleh hukum.