Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERKAIT ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA Nugrahaningsih, Widi; Kusuma Asri, Anindiasti Ayu
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.757 KB)

Abstract

Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, terdapat dalam kebijakan di Indonesia dengan dasar hukum berupa UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan pelaksanaan Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini termasuk pada jenis sosiologis empiris. Kesimpulannya, Implementasi Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di Kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Hambatan pelaksanaan Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di Kota Surakarta yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Kata Kunci : Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan daerah.
Eksistensi dan Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi di Organisasi FOKAM (Forum Komunikasi Antar Mahasiswa Muslim) Universitas Duta Bangsa Surakarta Nugrahaningsih, Widi; Yuliana, Margaretha Evi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.656 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v5i2.931

Abstract

Dalam perkembangannya, Pancasila sebagai dasar Ideologi diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia terikat oleh segala ketentuan nilai-nilai Pancasila bahkan yang paling mendasar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pentingnya penerapan pancasila dalam kegiatan berorganisasi di Indonesia, khsusnya dalam organisasi yang bergerak dalam kegiatan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap para mahasiswa yang menjadi anggota forum komunikasi antar mahasiswa muslim di universitas duta bangsa surakarta. Hasil penelitian yaitu tetap diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan pada organisasi Fokam. Dalam kegiatan keagamaan tidak menggunakan nara sumber yang diduga mengikuti aliran yang dikatakan masyarakat sebagai aliran radikal. Sedangkan dalam kegiatan sosial, tetap berpegang dan menjunjung nilai-nilai toleransi. Sehingga kegiatan sosial yang dilaksanakan tidak memandang suku, ras maupun agama akan tetapi mengedepankan segi kemanfaatan.Kata kunci: Pancasila, Eksistensi Pancasila, Ideologi
Analysis of Code Switching in Basboi Song“Happy Birthday” Marginingsih, Marginingsih; Nugrahaningsih, Widi; Arintawati, Desi
LACULTOUR: Journal of Language and Cultural Tourism Vol. 2 No. 2 (2023): LACULTOUR: Journal of Language and Cultural Tourism
Publisher : Unit Pelayanan Bahasa, Politeknik Pariwisata Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52352/lacultour.v2i2.1220

Abstract

This study uses a qualitative descriptive method.This study aims to analyze the types and reasons for using code switching in the Basboi song entitled Happy Birthday. The data source for this study was taken from the lyrics of the happy birthday song by Basboi. In analyzing the types of code switching, researchers use the theory of Romaine, namely inter-sentential switching, intra-sentential switching and tagswitching. After doing the analysis, there are 2 types of code switching found in this study, namely inter-sentential switching of 2 data, and intra-sentential switching of 9 data. In this research, there was only one reason for using code switching which was found, namely repetition of 1 data.
Analysis of Code Switching in Basboi Song“Happy Birthday” Marginingsih, Marginingsih; Nugrahaningsih, Widi; Arintawati, Desi
LACULTOUR: Journal of Language and Cultural Tourism Vol. 2 No. 2 (2023): LACULTOUR: Journal of Language and Cultural Tourism
Publisher : Unit Pelayanan Bahasa, Politeknik Pariwisata Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52352/lacultour.v2i2.1220

Abstract

This study uses a qualitative descriptive method.This study aims to analyze the types and reasons for using code switching in the Basboi song entitled Happy Birthday. The data source for this study was taken from the lyrics of the happy birthday song by Basboi. In analyzing the types of code switching, researchers use the theory of Romaine, namely inter-sentential switching, intra-sentential switching and tagswitching. After doing the analysis, there are 2 types of code switching found in this study, namely inter-sentential switching of 2 data, and intra-sentential switching of 9 data. In this research, there was only one reason for using code switching which was found, namely repetition of 1 data.
Tinjauan Yuridis PMK N0.186/PMK.01/2021 sebagai Pelaksanaan UU No.5 Tahun 2011 terhadap Penggunaan Nama Sekutu Akuntan Publik yang Meninggal Tua Tampubolon, Maruli; Nugrahaningsih, Widi; Dwi Utomo, Hery
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i5.2521

Abstract

Pemakaian nama persekutuan perdata Kantor Akuntan Publik (KAP) saat ini banyak mempergunakan nama Akuntan Publik yang telah meninggal dunia. Penggunaan nama  Kantor akuntan sendiri sebagaimana diatur dalam UU.No.5 tahun 2011 menetapkan bahwa nama persekutuan perdata Kantor Akuntan Publik  dapat mempergunakan nama seorang atau beberapa nama sekutu  Akuntan Publik. Fenomena ini  menarik perhatian penulis untuk mendalami, meneliti dan menilai kesesuian penggunaaan nama perskutuan perdata KAP tersebut untuk emlihat kesesuaiannya dengan hukum yang seharusnya diberlakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami UU.No.5.tahun 2011 terkait  penggunaan nama KAP dan untuk mengetahui sejauh mana perikatan Persekutuan perdata KAP ini dapat di wariskan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif normative dengan metode Analisa deskriftif. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa UU.No.5 tahun 2011 dan PMK No.186/PMK.01/2021 dan data sekunder berupa sumber tulisan ilmiah lainnya.  Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa penggunaan nama sekutu Akuntan Publik yang telah meninggal sebagai nama KAP dilakukan berdasarkan PMK No.186/PMK.01/2021, sedangkan UU.No5 tahun 2011 tidak mengatur penggunaan nama tersebut. Selanjutnya KUH Perd sendiri sebagai sumber hukum Persekutuan perdata menyatakan bahwa kematian seorang sekutu KAP mengakibatkan bubarnya Persekutuan perdata, demikian juga harusnya untuk persekutuan perdata KAP. Untuk penyelesaian diusulkan untuk dilakukan Yudicial review terkait terdapat beberpa sumber hukum yang memiiki perlakukan yang berbeda. 
Legal Analysis of Land Certificate Management in Sidomulyo Village, Ampel District, Boyolali Regency Carmadi, Aris; Destyarini, Normalita; Nugrahaningsih, Widi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5714

Abstract

The purpose of this research was to find out what the legal analysis about processing land certificates in Sidomulyo Village, Ampel District, Boyolali Regency and the process was in processing land certificates at the National Land Agency (BPN) Boyolali Regency in the Sidomulyo Village area, Ampel District. This research was a type of normative legal research. From an etymological perspective, normative legal research is also called legal research, normative legal research, or normative juridical onderzoek. Normative legal research is legal research, which legal analysis through concepts, norms, or rules that exist in society and became a reference for everyone's behavior. When viewed from the legal aspect, the implementation of land certification in the Sidomulyo village area refered to UUPA no. 5 of 1960 which is the most basic legal basis regarding land certification to date, and PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration which regulates the process of land registration/certification by government bodies whose task is to record mapping of community land and its ownership status. The process of issuing land certificates in Sidomulyo Village, Ampel District, Boyolali Regency carried out by the National Land Agency (BPN) of Boyolali Regency was considered smooth and controlled. For residents of Sidomulyo Village, the issuance of land deeds functions as legal guarantee for owners of assets in the form of land
Pelatihan Literasi Bahasa Inggris Hukum untuk Bersosial Media bagi Siswa SMA Marginingsih, Marginingsih; nugrahaningsih, widi
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 05 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i05.1126

Abstract

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada kegiatan pelatihan literasi Bahasa inggris hukum untuk bersosial media. Tujuan pengabdian supaya siswa SMAN 1 Mojolaban dapat secara mandiri dan bertanggung jawab dalam penggunaan sosial media oleh karena telah dimilikinya kemampuan literasi Bahasa inggris hukum. Metode pelaksanaan, pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan pihak lokasi pengabdian pada tahap pelaksanaan, dilaksanakan dengan sosialisasi dan pemberian materi yang dibahas bersama, dilanjutkan dengan pelatihan. tahap evaluasi dilaksanakan dengan memberikan kuis pada siswa, yang kemudian dibahas bersama. hasil kegiatan pengabdian yaitu para siswa SMAN 1 Mojolaban dapat menerapkan pengetahuan literasi untuk bersosial media, serta mampu secara mandiri dan bertanggung jawab memanfaatkan sosial media baik untuk kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial.
The Use Of A QR Code On A Notary Deed Is A Manifestation Of The Obligations Of A Notary Under The Law Nugrahaningsih, Widi; R, Agusta Pinta Kurnia
VJJ Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : VJJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rampant fraud in society, especially the existence of parties claiming to be notaries (being fake notaries) and making deeds occur in the community and are very disturbing, have occurred in several areas, one of which is in Sleman. The problem that is taken from this research is whether the benefits of using Quick Response code (QR code) in making a notary deed? The purpose of this research is to find out information about the benefits of QR codes in making notarial deeds in order to provide security guarantees for the parties in the notarial deed. The research method is descriptive and explanatory research, the research approach used is empirical, the types and sources of data from primary and secondary data. While the data collection technique is by means of interviews (interviews with notaries who have used the QR code on the deed they have made), direct observation (by looking at the forms or models of deeds made) and literature study. Data collection techniques with data reduction steps, data presentation, drawing conclusions. The conclusion from the research is that the use of QR Code in making notarial deeds does not violate the provisions of the Law, even in accordance with Article 16 paragraph (1) letter g UUJN-P, that notaries are obliged to act honestly, thoroughly, independently, not taking sides, and protecting interests. the parties involved in legal action.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Praktek Leasing di Indonesia (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo) Wigianti, Hesty Tanjung; Nugrahaningsih, Widi; Utomo, Hery Dwi; Elisanti, Evi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1479

Abstract

This study aims to determine 1) the legal analysis of the criminal act of unilateral confiscation of motor vehicles by debt collectors in leasing practices in Indonesia (Study of Decision No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo). 2) the legal responsibility of leasing companies for the criminal act of unilateral confiscation of motor vehicles carried out by debt collectors in leasing practices in Indonesia (Study of Decision No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo). This research method uses a normative legal approach. The type of data used is secondary data. Secondary data is data obtained through literature studies. The secondary data of this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried out through literature studies. The data analysis technique used is qualitative analysis. Qualitative data analysis because it is integrated with the activities of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions from research results. The results of the study indicate that the study shows that the decision Number 176 / Pid.B / 2018 / PN Lbo, the taking of motor vehicles by debt collectors without the consent of the debtor, without a legal execution procedure, and accompanied by elements of coercion or threats, fulfills the elements of a criminal act as regulated in Article 365 of the Criminal Code (theft with violence) or Article 368 of the Criminal Code (extortion), depending on the modus operandi and legal facts in the trial. This confirms that the action is not just a matter of civil default, but has entered the criminal realm. Leasing companies can be held legally responsible as an extension of the financing company based on the principle of vicarious liability, the provisions of Article 1367 of the Civil Code for unlawful acts committed by debt collectors as long as they carry out their duties. Decision No. 176 / Pid.B / 2018 / PN Lbo shows that the pretext of using a third party does not eliminate the company's legal responsibility. If a debt collector commits an unlawful act in the process of billing or repossessing a vehicle, the leasing company can be held accountable either criminally, civilly or administratively and is liable under consumer protection law.