Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Indonesian Journal of Community Services Law Development Journal Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Ilmiah Sultan Agung Jurnal Konstatering TABELLIUS
Wahyudi, Trubus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM PUTUSAN GUGAT CERAI DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (studi kasus putusan No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg) Wulansari, Dewi; Wahyudi, Trubus
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Perceraian menurut Bahasa Indonesia adalah “Pisah” dari kata dasar “Cerai”. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti munculnya permasalahan yang lain antara suami dan istri dan sebelumnya di upayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak . Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Perceraian dapat terjadi apabila telah dilakukan berbagai  mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian. Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tua yang bercerai karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan terlantar dan sia-sia hidupnya.Berdasarkan analisis penulis, apabila ada putusan pengadilan tentang adanya intervensi pihak ketiga dalam memutus gugatan cerai dan hadhanah, maka pertimbangan Hakim tersebut dilihat dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan pertikaian dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut dapat putus. Selanjutnya, mengenai pertimbangan Hadhanahnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara hadhanah itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi. Kata Kunci : Perceraian, Hadhanah, Intervensi
Islamic Law in National Legal System (Theory of Applicability, Development and Implementation in Indonesia) Wahyudi, Trubus
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i2.42428

Abstract

Indonesia is a country of law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, upholding ethical values and moral values, as well as the noble personality of the nation, believing in and being devoted to God Almighty, and respecting diversity in social, national and state life, and protecting the dignity and honor of every citizen. The Unitary State of the Republic of Indonesia also aims to realize an orderly, clean, prosperous and orderly life in the life of the nation, state and society. ExistenceIslamic law is closely related to the Islamic religion which is always interesting to study and discuss, because the majority of the population of Indonesia is Muslim. Because Islamic law always follows and cannot be separated at all from the "Principle of Islamic Personality" where people who adhere to Islam are located. The existence of Islamic law has long been understood as an inseparable part of the awareness of Indonesian society regarding law and justice, the existence of which is clear within the framework of contribution as raw material for national law, even as a form of transformation of Islamic law into the national legal system.
BAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK NOMOR PUTUSAN: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk. Abidin, Zainal; Wahyudi, Trubus
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dicatatkan, Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi momok permasalahan yang sensitif ditengah masyarakat serta hukum. Sehingga jika anak yang lahir dianggap sebagai anak di luar nikah. Dan anak yang lahir di luar nikah di anggap hina dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Walaupun pernikahan tersebut dilakukan sesuai ajaran agama namun tetap saja hal tersebut dianggap menyalahi aturan yang berdampak pernikhan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan diadakanya pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum dan melindungi hak istri dan anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya asal usul anak. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan data secara rinci dan mendalam mengenai manusia, kondisi, serta berbagai masalah di sekitarnya. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menekankan pengumpulan data langsung di lapangan, dengan mengambil data dari Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Pentingnya pencatatan pernikahan oleh pasangan suami istri di kantor pencatatan nikah atau KUA, walaupun pernikahan tersebut sah secara agama namun tidak menurut negara. Pernikahan yang tidak diakui oleh negara tidak dianggap sah dan tidak ada payung hukum atasnya. Maka hal tersebut akan berdampak negatif pada status anak yang akan dilahirkan. Dari adanya pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri sangat merugikan dari pihak perempuan dan anak. Terkhusus anak, yang tidak mendapatkan status Atau hubungan hukum dengan ayah kandung, nafkah, warisan, dan pendidikan yang tidak dijaminkan kepada sang ayah.Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Pernikahan
Handling of Land Mafia Practices in the Ministry of ATR BPN Environment to Achieve Public Transparency Ersoy, Muhammet Ebuzer; Polash, Humayun Kabir; Wahyudi, Trubus
Sultan Agung Notary Law Review Vol 7, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.7.1.83-97

Abstract

Land is a natural resource that is very important for human life. The state, as the holder of supreme power over the entire nation, is responsible for regulating the use of land to advance the prosperity of all parts of the country, as regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 NRI Constitution.Legal research is conducted using the normative legal method, namely an approach to discussing by scientifically reviewing problems that are conceptualized through the description of regulations and legislation in order to produce a rule or norm. In the era of increasingly sophisticated technology in today's era, it has become something that the bureaucracy needs to try in implementing electronic certificates so that they can adapt to the future, and in implementing certificates. electronically, the government must be able to resolve the agrarian conflicts that are rife in various regions which are currently urgent. The government has created an Agrarian Reform program by issuing agrarian reform regulations. In taking action against land crimes in order to prevent and resolve conflicts, especially in law enforcement, the government should be proactive and not reactive, and the government seems to ignore issues related to land.
Penyuluhan Hukum Pembina Keluarga Sakinah Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Wahyudi, Trubus; Shalman, Shalman
Indonesian Journal of Community Services Vol 7, No 1 (2025): May 2025
Publisher : LPPM Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ijocs.7.1.142-148

Abstract

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku melaksanakan pernikahan merupakan hak asasi setiap warga Negara; penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen kedua. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Untuk terwujudnya keluarga sakinah sebagaimana dimaksud dari beberapa ketentuan tersebut, maka dipandang perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Metode yang dilakukan berupa penyuluhan hukum dengan topik “Penyuluhan Hukum Pembina Keluarga Sakinah Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak”. Adapun untuk mengukur kadar pengetahuan masyarakat terhadap urgensi keluarga sakinah, dilakukan pre-test sebelum penyuluhan dan pos-test setelah penyuluhan.  Penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah meliputi kewajiban dan hak antara suami dan istri, kewajiban bersama terhadap anak, juga pentingnya proses pembinaan menuju keluarga sakinah yang bukan datang secara tiba-tiba.Based on the applicable laws and regulations, carrying out a marriage is a human right of every citizen; This confirmation can be found in Article 28 B paragraph (1) of the 1945 Constitution as a result of the second amendment. In this article it is stated that: "Everyone has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage." Article 1 of Law Number 1 of 1974 states that: "Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God." Article 3 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that: "Marriage aims to create a household life that is sakinah, mawaddah and rahmah". In order to realize a sakinah family as intended by several of these provisions, it is deemed necessary to provide legal education to the community. The method used was legal counseling with the topic "Legal Counseling for Family Sakinah Mentors of Muhammadiyah Branch Management in Katonsari Village, Demak District, Demak Regency". In order to measure the level of public knowledge regarding the urgency of family sakinah, a pre-test was conducted before the counseling and a post-test after the counseling. Legal counseling in the context of community service aims to increase public understanding of a harmonious family including the obligations and rights between husband and wife, joint obligations towards children, and the importance of the process of fostering a harmonious family that does not come suddenly.
International Countries' Responses to Donald Trump's Import Tariff Policy Chuasanga, Anirut; Wahyudi, Trubus; Victoria, Ong Argo
Law Development Journal Vol 7, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.3.403-412

Abstract

This study uses a qualitative research method, This study is descriptive, and the methods used in this study use various methods, starting from collecting data related to the object of research, data analysis, and the data obtained is analyzed and interpreted into written form. So in this study, the qualitative method will be the basis for explaining Donald Trump's policy in raising import tariffs. Donald Trump is the 45th president of the United States who won over his rival Hillary Clinton from the Democrats in the United States presidential election. The economic policy of the United States during the Trump era is Protectionism, President Trump has made tariffs the mainstay of his economic strategy. He restored America's trade balance, reducing the gap between how much the US buys from other countries and how much the US sells to other countries. Trump has announced a series of new tariffs that include base tariffs for all countries as well as additional tariffs of varying amounts for each country. the impact of US tariffs on international trade: geopolitical changes and business opportunities, the impact of US tariffs on the global economy, geopolitics and the formation of new alliances, geopolitics and the formation of new alliances.
The Essence of Rationality Concept in Contracting Islamic Economics Business Wahyudi, Trubus
JURNAL AKTA Vol 9, No 4 (2022): December 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i4.21007

Abstract

This research aims to know the paradigm of sharia economic business contracting activities carried out by humans as God's caliphs on earth should be carried out in good faith and understand the concept of contractual rationality and the obligation to help each other in carrying out Islamic economic activities which aim, among other things, to worship Allah SWT. Humans are ordered to believe in the Day of Judgment, because all the behavior of human economic activities will be controlled and he is aware that all his actions will be held accountable later by Allah SWT. In the matter of contracting/agreements, Islam provides guidelines as stated in the letter Al Isra'(17) verse 34 which means: "And fulfill the promise, in fact the promise must be held accountable". The approach method used in this paper is the normative juridical approach. Normative juridical legal research is legal research carried out by examining the law legally as it is according to library materials or secondary data obtained and related to the material being studied. Secondary data is meant to collect data by means of library research in order to obtain a theoretical basis, which is grouped into 3 (three) legal materials, namely 1) primary legal materials, 2) Secondary legal materials. 3) Tertiary Legal Materials, namely legal materials that are supporting in nature to be able to provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials. The purpose of discussing the article with the title Essence of the Concept of Rationality in Shari'ah economic business contracts is to reveal the very essence of how Islam provide a compass direction and solutions for various economic business contracting activities that are faced by humans in general, so that they get a handle on the boundaries of halal and haram related to the values contained in the teachings of Islam itself ; including the birth of a contract in a sharia economic business which is the main guide in contracting sharia economic business, therefore an actor in a sharia economic business contract must understand the concept of rationality in contracting sharia economic business, universally aiming to achieve mashlahah and or falah.
Implementation of the Principle of Legal Certainty in the Making of Marriage Agreement Deeds by Notaries Nugroho, Raditya Rizki; Wahyudi, Trubus
TABELLIUS: Journal of Law Vol 3, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract. This study aims to analyze: 1) The implementation of the principle of legal certainty in the making of a marriage agreement deed by a Notary aims to provide legal guarantees for the husband and wife and third parties. This agreement must be made in the form of a notarial deed before the marriage takes place in order to have binding legal force. The Notary's role is to ensure that the agreement is in accordance with the provisions of the law, does not cause ambiguity, and is registered at the Civil Registry Office in order to strengthen legal protection. In addition to guaranteeing the rights and obligations of the couple, the application of the principle of legal certainty also prevents potential disputes and ensures transparency in the management of marital assets. Thus, the existence of a marriage agreement deed contributes to justice, legal security, and order in the marriage legal system in Indonesia. marriage in Indonesia. 2) The legal consequences of the application of the principle of legal certainty in the making of a marriage agreement deed by a Notary are that with the existence of a marriage agreement made in the form of an authentic deed and officially registered, legal certainty regarding ownership and management of assets in the marriage can be guaranteed. The Notary plays an important role in ensuring that the agreement is made in accordance with applicable legal provisions, so that it has binding legal force and can be used as valid evidence in the judicial process. In addition, the application of the principle of legal certainty in a marriage agreement also functions as preventive and repressive legal protection. Preventively, this agreement helps prevent potential disputes regarding property in marriage, while repressively, this agreement provides a strong legal basis for resolving conflicts in court if violations or disputes occur.Keywords: Marriage Agreement Deed; Notary; Principle of Legal Certainty.
Legal Implications of Transfer of Land Rights Through a Deed of Sale and Purchase Based on a Letter of Inheritance Which is Not Known to All The Heirs Ys, Tiara.; Wahyudi, Trubus
Jurnal Konstatering Vol 4, No 4 (2025): October 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The transfer of land rights is an important aspect of agrarian law that requires legal certainty for the parties involved. However, in practice, it is common to find deeds of sale and purchase made based on inheritance letters that are not known to all heirs, thus giving rise to legal issues related to the validity and legal consequences of the transfer of rights. This study aims to analyze the legal implications of the transfer of land rights through deeds of sale and purchase based on inheritance letters that do not involve all heirs. The research method used is a normative juridical approach with literature studies as the main data source. The results of the study indicate that deeds of sale and purchase made based on inheritance letters without the consent of all heirs can result in the deed being null and void and give rise to land rights disputes in the future. In addition, this kind of transfer of rights has the potential to harm other heirs and the buyer who has already made the transaction. Therefore, compliance with the principle of deliberation and mutual agreement of all heirs is necessary in the preparation of inheritance letters and transfer of rights to create legal certainty and protection for all interested parties. These legal implications emphasize the importance of protecting inheritance rights in land sale and purchase transactions to prevent legal conflicts in the future.
PPAT'S Responsibilities in Preparing a Deed of Mortgage Rights That is Cancelled By a Court Decision (Study Decision No. 136/Pdt.G/2019 PN Ckr) Putri, Della Noviana; Wahyudi, Trubus
Sultan Agung Notary Law Review Vol 7, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.7.3.246-258

Abstract

Land Deed Officials, as public officials, are authorized to issue authentic deeds related to legal acts on land, including APHTs, which are crucial for granting mortgages to secure loans. However, courts often revoke APHTs, as in decision 136/Pdt.G/2019/PN Ckr, due to negligence on the part of Land Deed Officials (PPATs) in examining land documents or status, leading to legal uncertainty and losses for creditors. Therefore, a review of the authority and responsibilities of PPATs in issuing APHTs that have been revoked by the court is necessary to strengthen legal certainty and protection for the parties. This research uses a normative (doctrinal) legal method that focuses on the study of written or secondary legal materials. The approaches employed include a statutory approach to analyze applicable legal provisions, a conceptual approach to understand legal doctrine and principles, and a case approach to examine court decisions regarding the annulment of APHTs to examine the judge's considerations and their legal implications. The research results show that the Land Deed Making Officer (PPAT) is a public official authorized to make authentic deeds, including the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT), to ensure legal certainty for creditors and debtors. In making APHT, PPAT is obliged to check the validity of the certificate, ensure the identity of the parties, the value of the mortgage, and the object of the mortgage right according to legal requirements, maintain independence and professionalism, make a valid authentic deed, and register the deed on time with the land office. By working carefully and meticulously, PPAT prevents legal defects, disputes, and the risk of administrative, civil, and criminal liability.
Co-Authors Chuasanga, Anirut DEWI WULANSARI Ersoy, Muhammet Ebuzer Noviana Putri, Della Nugroho, Raditya Rizki Polash, Humayun Kabir Putri, Della Noviana Shalman, Shalman Victoria, Ong Argo Ys, Tiara. Zainal Abidin