Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi Kabupaten Batang Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Litbang Kota Pekalongan RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang JUDGE: Jurnal Hukum
Lailiyah, Kusroh
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
DESAIN PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA GUNA MEMBANGUN KEMAMPUAN PROBLEM SOLVING ANAK Lailiyah, Kusroh; Rizal, M. Syamsul; Barr, Farah Dzil
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol 19 (2020)
Publisher : BAPPEDA Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.631 KB)

Abstract

The purpose of this study is to discuss how to design religious education in the family to build children's problem solving abilities. The location of this research is Pekalongan U tara District, Pekalongan City. The approach in this research uses a descriptive approach, the method used is a combination of qualitative and quantitative methods. A qualitative approach is used to describe trends in religious education, while the quantitative method, namely statistical testing, includes hypothesis testing on signs, hypothesis testing through the khai-squared distribution and hypothesis testing on the median value. Based on the hypothesis testing on the median value, it was found that the type of application of religious education is actually the same through (exemplary, habituation and training, advice, supervision, and punishment). Meanwhile, based on testing the distribution of the khai-squared preference in applying among the applications of religious education, it is actually the same. The qualitative conclusion is that the pattern of religious education in families in Pekalongan Utara District, Pekalongan City, has mostly implemented a permissive pattern, while the design of religious education that is appropriate in order to build problem solving abilities is in accordance with the social conditions in which the adolescent lives. Keywords: Religious education design, parenting style, problem solving
DEMOKRATISASI DESA SEBAGAI LANGKAH MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS Lailiyah, Kusroh; Maulani, Wihda
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 8 No 1 (2023): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v8i1.155

Abstract

This research aims to determine the implementation of the village democratization system as a step towards democratic village governance. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained which are then used as analysis material. The results of this research show that village democratization is very important to implement. This is because the practices of authoritarianism and domination are still widely carried out by village elites. There are three steps that can be taken in order to create village democratization. These three steps are controlling the implementation of village democratic procedures and mechanisms, monitoring the level of democratic principles in the implementation of democratic mechanisms, and developing a democratic culture in daily village life and village activities. Apart from that, village democratization can be realized with a village government system that upholds democratic principles and prioritizes control and supervision by the community as the holder of the highest sovereignty. Keywords: Village Democratization, Village Government, Democracy
DEMOKRATISASI DESA SEBAGAI LANGKAH MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS Lailiyah, Kusroh; Maulani, Wihda
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 8 No 1 (2023): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v8i1.155

Abstract

This research aims to determine the implementation of the village democratization system as a step towards democratic village governance. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained which are then used as analysis material. The results of this research show that village democratization is very important to implement. This is because the practices of authoritarianism and domination are still widely carried out by village elites. There are three steps that can be taken in order to create village democratization. These three steps are controlling the implementation of village democratic procedures and mechanisms, monitoring the level of democratic principles in the implementation of democratic mechanisms, and developing a democratic culture in daily village life and village activities. Apart from that, village democratization can be realized with a village government system that upholds democratic principles and prioritizes control and supervision by the community as the holder of the highest sovereignty. Keywords: Village Democratization, Village Government, Democracy
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA TEMPEL BUMIAYU WELERI Handayani, Yusrina; Lailiyah, Kusroh; Saraya, Sitta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.805

Abstract

Pengelolaan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pemberian kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat juga merupakan hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan desa dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik dan melaksanakan program-program yang dapat mendukung kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tempel Bumiayu Weleri dan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Tempel Bumiayu Weleri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah desa Tempel Bumiayu Weleri tak terlepas dari hasil kepememimpinan yang baik sehingga dapat mengelola dan mengatur sistem pemerintahan desa yang baik. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa melalui program e-Desa telah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan program e-Desa ini.
PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PERSPEKTIF PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2021 Lailiyah, Kusroh
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i1.23534

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia serta upaya yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam percepatan penurunan angka stunting tersebut ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program penurunan angka stunting di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis deskriptif berdasarkan studi literatur yang didapat kemudian dijadikan sebagai bahan analisa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk sebagai koordinator pelaksana dalam program penurunan stunting sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai ketua pelaksana telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia sebagai acuan yang  berfokus pada tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.
Synergy of Administrative Law and Criminal Law in Combating Corruption in Indonesia: Sinergi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia Saraya Nurhadi, Sitta; Winjaya Laksana, Andri; Lailiyah, Kusroh; Handayani, Yusrina
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025 (In Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i2.43016

Abstract

The importance of synergy between administrative law and criminal law in overcoming corruption is that administrative law has a preventive and corrective role through internal supervision mechanisms and administrative sanctions, while criminal law is present repressively to prosecute violations that have fulfilled the elements of a crime with the criminal justice system. The increasing number of corruption cases in Indonesia shows that the weaknesses in the administrative system are opening up loopholes for corruption to occur. The lack of integration between the two legal systems causes ineffectiveness in early detection and law enforcement in Indonesia. This article recommends regulatory updates, strengthening coordination between institutions, and building an integrated information system as strategic steps towards more effective and equitable corruption eradication. This article analyzes the synergy of state administrative law and criminal law in overcoming corruption in Indonesia, evaluates the synergy practices that have been running, and offers a more effective and efficient legal collaboration model through efforts to synergize state administrative law and criminal law in overcoming corruption in Indonesia. With a juridical-normative approach and case studies, it is hoped that this study can contribute to strengthening the national legal system that is oriented towards the principles of clean and authoritative governance.
Tindak Kekerasan Pada Anak di Pondok Pesantren : Faktor Penyebab Serta Upaya Pencegahannya Lailiyah, Kusroh; Saraya, Sitta; Suparno, Suparno
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol. 23 No. 1 (2025)
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54911/litbang.v23i1.876

Abstract

This research aims to determine the causes and efforts to prevent acts of violence in Islamic boarding schools. This research is library research. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained such as searching books, journal articles and other digital materials from the internet which are then used as analysis material. The results of this research show that there are many factors that cause acts of violence against students in Islamic boarding schools to still occur. These factors include the issue of unequal power relations between perpetrators and victims, the strong intensity of togetherness in Islamic boarding schools, Islamic boarding schools rarely select student input, especially Islamic boarding schools which still maintain the old way of educating students, during holidays and when students return home they do not receive adequate care. the same as Islamic boarding schools, the strict rules and regulations in Islamic boarding schools, problems with senior-junior relations, as well as closed attitudes and a tendency towards lack of cooperation in Islamic boarding schools. Therefore, in order to prevent acts of violence in Islamic boarding schools, there are several efforts that can be made, including building synergy between the roles of parents (guardians of students) and Islamic boarding school administrators, increasing legal awareness of students regarding acts of violence, forming a Team for Prevention and Handling of Violence (TPPK). ) in Islamic boarding schools and finally optimizing the role of supervision by the government. Keywords: Islamic boarding school, violence against children, violence in Islamic boarding schools
Co-Authors Barr, Farah Dzil Handayani, Yusrina Maulani, Wihda Rizal, M. Syamsul Saraya Nurhadi, Sitta Saraya, Sitta Suparno Suparno Winjaya Laksana, Andri