Articles
<![CDATA[Pengelolaan Limbah Usaha Tempe dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan ]]>
<![CDATA[Handayani, Yusrina]]>;
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>
<![CDATA[ JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Yapis Dompu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.988 KB)
|
DOI: 10.54371/jiip.v5i5.589
<![CDATA[Lingkungan hidup adalah mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi dan juga pengaruh yang berada di dalam ruangan yang kita tempati dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan disekitarnya baik itu seluruh mahluk hidup baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan juga meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan hidup serta manfaatnya. Bagimana dampak pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe, bagaimana penerapan peraturan serta sanksi mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe. Hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan limbah tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu faktor ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri, faktor tingkat pendidikan,faktor ekonomi pengusaha,partisipasi pemerintah dan penegakan hukum,dan faktor peran masyarakat dan juga peran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa ]]>
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>;
<![CDATA[Handayani, Yusrina]]>
<![CDATA[ JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Yapis Dompu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (750.709 KB)
|
DOI: 10.54371/jiip.v5i5.601
<![CDATA[Perkembangan Hukum di Indonesia menuntut semakin berkembangnya pula sistem peraturan baik di pusat maupun desa, hal ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan salah satunya perekonomian di Desa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh Pemerintah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan sebuah desa di Indonesia. Dengan diundangkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menjadi angin segar bagi perkembangan BUM Desa dimana kedudukannya diakui sebagai badan hukum, hal ini tentunya diharapkan agar BUM Desa bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berpengaruh pula dalam peningkatan perekonomian nasional. Dalam prakteknya, pengelolaan BUM Desa terhadap aset yang dimiliki oleh Desa seringkali disalahgunakan oleh pihak atau seseorang yang berkepentingan seperti menyelewengkan dana BUM Desa, dibeberapa Desa di Indonesia banyak ditemukan dugaan tindak pidana korupsi BUM Desa.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan BUM Desa dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan BUM Desa.]]>
<![CDATA[The Effect of Firearms Regulatory Policies on Violent Crime Rates: Panel Data Regression Analysis ]]>
<![CDATA[Marshinta, Fransisca Ully]]>;
<![CDATA[Gunawan, M. Indra]]>;
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>;
<![CDATA[Jixiong, Cai]]>;
<![CDATA[Nirwana, Muhammad Alfaruq]]>
<![CDATA[ Rechtsnormen Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70177/rjl.v2i3.783
<![CDATA[Background. Background The fields of public policy and criminological research continue to debate the influence of firearm regulatory policies on violent crime rates. Policies regarding the ownership and use of firearms vary between countries, with looser rules in certain countries. A fundamental question arises regarding how much these firearm regulatory policies have an impact on the level of criminal violence in society. Purpose. Using panel data, this research examines the impact of firearm regulatory policies on levels of criminal violence. Strict policies on firearms can reduce violence in society, that's the main goal of the research. This research also examines additional factors that may influence the relationship between firearms policy and violent crime. Method. This research method uses panel data analysis, this panel data includes information on firearms regulatory policies, violent crime rates, and other control variables from a number of countries or regions during the same time period. Regression analysis is used to evaluate how these variables relate to each other. Results. The results of the research from the results of the regression analysis show that a decrease in the level of violent crime in society is significantly related to the implementation of stricter firearm regulatory policies. Additionally, it has been proven that control variables such as education level, population density, and unemployment rate have a significant impact on violent crime rates. Conclusion. Thus, the results of this study show how important it is to implement strict firearms regulatory policies in efforts to combat violent crime. This research provides strong evidence that firearm regulatory policies can serve as an effective way to reduce levels of violence in society, although it is still necessary to consider other variables that may influence levels of violence.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>;
<![CDATA[Handayani, Yusrina]]>;
<![CDATA[Yusuf, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.110
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang memiliki pulau-pulau yang luas, hamparan tanah yang luas, sehingga lebih dikenal dengan negara kepulauan. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan segala aspek kehidupan masyarakat diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengenai pertanahan atau agraria. Undang-undang agraria saat ini (Sebelum UUPA 1960), yang seharusnya menjadi salah satu alat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur, ternyata sebaliknya, ternyata masih banyak hal yang bertentangan dengan keadilan dan bahkan masuk ke ranah hukum. ranah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia yang dianggap memiliki ruang lingkup yang sempit, sebenarnya mengatur tentang penyimpangan yang terjadi dalam ketentuan agraria, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di wilayah Kabupaten Kendal. Masyarakat yang seharusnya dibantu dalam hal kepemilikan tanah justru dijadikan korban korupsi oleh oknum tertentu. Hukum agraria tidak selalu berkaitan dengan ranah hukum perdata, karena jika dalam kenyataannya di masyarakat jika terjadi penyimpangan dan masuk ke ranah hukum pidana, maka penyimpangan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dikenakan ketentuan. hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN DI NEGARA ASING THAILAND DAN JEPANG ]]>
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (544.886 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v4i2.1653
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan berkeadilan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perumusan pidana dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pelaksanaan tindak pidana keterbukaan informasi publik dalam kajian perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana keterbukaan informasi publik di negara Thailand dan Jepang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada 1 Mei 2010 diharapkan agar semua badan publik memberikan dan membuka akses informasi publik. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perumusan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pidana yang dikenakan adalah pidana penjara sebagai pidana pokoknya dengan maksimal khusus satu tahun atau ada alternatif lainnya yaitu pidana denda atau hakim berhak menjatuhi kedua pidana tersebut secara bersamaan. Tindak pidana infomasi publik di Jepang dapat dikenakan pidana penjara juga disertai dengan kerja paksa atau dengan adanya alternatif pidana denda sebagai pengganti pidana pokok berupa pidana penjara dan kerja paksa. Sedangkan tindak pidana keterbukaan informasi publik di Thailand dapat dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan berorientasi pada sistem pidana maksimal khusus 1 (satu) tahun penjara atau berupa sanksi denda dan bisa juga dengan alternatif sanksi pidana yakni dijatuhi sanksi keduanya baik berupa penjara dan denda.]]>
<![CDATA[PERAN MEDIASI SELF EFFICACY DALAM PENERAPAN DIGITAL MARKETING, FINANCIAL LITERASI DAN FINANCIAL INCLUSION UNTUK MENINGKATKAN BUSINESS PERFORMANCE UMKM ]]>
<![CDATA[Nugroho, Mahfud]]>;
<![CDATA[Kuwatno, Kuwatno]]>;
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 8, No 4 (2024): EDUNOMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ITB AAS Indonesia Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29040/jie.v8i4.15400
<![CDATA[The end of the Covid-19 pandemic requires MSMEs to sell their products through digital media. MSMEs which are still weak financially and literately cannot face competition in the digital market. Moreover, currently in the digital market there are many traders or large companies who also carry out retail sales directly to consumer users. So MSMEs have to face unfair competition. The aim of this research is to analyze the impact of using digital marketing, easy access to financial institutions (financial literacy) and financial literacy on improving MSME business performance. This research is quantitative research by analyzing causality. The number of respondents in this research was 100 MSMEs. Taken from MSMEs spread across Kendal Regency using the purposive sampling method. The data analysis method uses linear regression analysis with the help of the SmartPLS application. The research results show that digital marketing influences MSME business performance. Digital Marketing influences Self Efficacy. Financial inclusion influences MSME business performance. Financial inclusion affects self-efficacy. Financial literacy influences MSME business performance. Financial Literacy influences Self-efficacy. Self-efficacy influences MSME business performance. Self-efficacy cannot mediate digital marketing, financial literacy and financial inclusion on business performance in MSMEs. Financial literacy has no effect on MSME business performance. Ease of access to finance influences MSME business performance. Self-efficacy has no effect on MSME business performance,]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum Pidana Terhadap Produk Belum Bersertifikat Halal dalam Usaha Perdagangan ]]>
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>;
<![CDATA[Handayani, Yusrina]]>;
<![CDATA[Ayu, Dian Ratu]]>;
<![CDATA[Laksana, Andri Winjaya]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17676
<![CDATA[The Indonesian state guarantees and protects all citizens in all aspects. Indonesian citizens have the right to legal protection, as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that “All citizens shall be equal before the law and government and shall uphold the law and government with no exception”. In this article, citizens have the right to legal protection. In connection with the rights, in Article 27 paragraph (1) mentioned above, citizens also have obligations, one of which is obliged to obey the law and government. In everyday life, despite the implementation of laws and regulations, there are often behaviors from the community and corporations that deviate or conflict with laws and regulations. In connection with trade activities that sell a product, there are still business actors who have not maintained the halalness of a product such as not obtaining a Halal Certificate, this is of course very detrimental to the community as consumers, various matters related to consumer protection issues have always been discussed by the community, especially the community as disadvantaged consumers. This research is a normative juridical legal research, the purpose of this research is to be able to produce legal arguments regarding the perspective of criminal law on products that have not been certified halal in Indonesia, as well as to find out the regulation of halal certification and halal labeling as a form of legitimacy of the halalness of a product and legal protection for consumers in Indonesia]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA TEMPEL BUMIAYU WELERI ]]>
<![CDATA[Handayani, Yusrina]]>;
<![CDATA[Lailiyah, Kusroh]]>;
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i01.805
<![CDATA[Pengelolaan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pemberian kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat juga merupakan hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan desa dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik dan melaksanakan program-program yang dapat mendukung kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tempel Bumiayu Weleri dan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Tempel Bumiayu Weleri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah desa Tempel Bumiayu Weleri tak terlepas dari hasil kepememimpinan yang baik sehingga dapat mengelola dan mengatur sistem pemerintahan desa yang baik. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa melalui program e-Desa telah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan program e-Desa ini.]]>
<![CDATA[The Concept of Criminal Justice For Drug Abuse: A Legal Approach ]]>
<![CDATA[Dahlan, Dahlan]]>;
<![CDATA[Ahmed, Zahoor]]>;
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 41, No 1 (2025): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v41i1.43965
<![CDATA[The narcotics law is implemented on the basis of justice. However, its enforcement does not reflect a sense of justice because there is no classification of drug abusers. This study aims to analyze the criminal law policy on drug crimes and analyze the reconstruction of the law in the application of criminal sanctions for drug abusers for themselves based on the value of justice. This study used a normative legal method. The application of criminal sanctions for drug users in judicial practice is often inconsistent and does not reflect justice, especially due to differences in judges' interpretations and the absence of recognition of attempted drug use in drug legislation which causes injustice for individuals who have not consumed but are subject to articles with heavier penalties. The implementation of the drug criminal law policy still faces ambiguity in distinguishing between addicts, abusers, and victims. This legal uncertainty often results in drug abusers being charged with articles that are heavier than dealers, thus causing injustice that worsens their condition and burdens correctional institutions. A fairer legal reconstruction is needed to clearly distinguish between users and dealers and prioritize rehabilitation rather than punishment for drug abusers themselves.]]>
<![CDATA[Impacts of Court Ruling on Digital Democracy and Free Expression ]]>
<![CDATA[Ikawati, Linda]]>;
<![CDATA[Mardani, Retno Eko]]>;
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>;
<![CDATA[Putra, Rengga Kusuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 9 ISSUE 2 APRIL 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jidh.v9i2.6079
<![CDATA[This study aims, first, to analyze the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 115/PUU-XXII/2024, which annulled the phrase "riots" in Article 28 paragraph (3) and Article 45A paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Second, it seeks to examine the implications of this annulment for the scope of freedom of expression and the potential regulation of hate speech or incitement in Indonesia's digital sphere. It further explores how this Constitutional Court decision may influence the dynamics of digital democracy, particularly in the context of public criticism and online participation in Indonesia. This study employs a qualitative research method, with the primary legal material being Constitutional Court Decision Number 115/PUU-XXII/2024 on the Judicial Review of Provisions in Law Number 1 of 2024. The findings reveal that the Constitutional Court's removal of the phrase "riots" has the potential to broaden the space for digital freedom of expression, but it also presents new challenges in maintaining public order. Therefore, a deeper understanding of the boundaries of freedom of expression in the digital age is required, along with the development of effective legal and non-legal mechanisms to balance expressive freedom and social order.]]>
