Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.03
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jambe Law Journal Jambura Law Review Jurnal Mantik Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Jurnal Ilmiah Dunia Hukum International Journal of Economics Development Research (IJEDR) JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Esensi Hukum Jurnal Litbang Kota Pekalongan Proceedings Series on Social Sciences & Humanities JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Al Itimad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam
Saraya, Sitta
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Pengelolaan Limbah Usaha Tempe dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Handayani, Yusrina; Saraya, Sitta
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.988 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i5.589

Abstract

Lingkungan hidup adalah mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi dan juga pengaruh yang berada di dalam ruangan yang kita tempati dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan disekitarnya baik itu seluruh mahluk hidup baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan juga meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan hidup serta manfaatnya. Bagimana dampak pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe, bagaimana penerapan peraturan serta sanksi mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe. Hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan limbah tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu faktor ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri, faktor tingkat pendidikan,faktor ekonomi pengusaha,partisipasi pemerintah dan penegakan hukum,dan faktor peran masyarakat dan juga peran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.709 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i5.601

Abstract

Perkembangan Hukum di Indonesia menuntut semakin berkembangnya pula sistem peraturan baik di pusat maupun desa, hal ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan salah satunya perekonomian di Desa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh Pemerintah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan sebuah desa di Indonesia. Dengan diundangkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menjadi angin segar bagi perkembangan BUM Desa dimana kedudukannya diakui sebagai badan hukum, hal ini tentunya diharapkan agar BUM Desa bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berpengaruh pula dalam peningkatan perekonomian nasional. Dalam prakteknya, pengelolaan BUM Desa terhadap aset yang dimiliki oleh Desa seringkali disalahgunakan oleh pihak atau seseorang yang berkepentingan seperti menyelewengkan dana BUM Desa, dibeberapa Desa di Indonesia banyak ditemukan dugaan tindak pidana korupsi BUM Desa.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan BUM Desa dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan BUM Desa.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina; Yusuf, Ahmad
Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.110

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang memiliki pulau-pulau yang luas, hamparan tanah yang luas, sehingga lebih dikenal dengan negara kepulauan. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan segala aspek kehidupan masyarakat diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengenai pertanahan atau agraria. Undang-undang agraria saat ini (Sebelum UUPA 1960), yang seharusnya menjadi salah satu alat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur, ternyata sebaliknya, ternyata masih banyak hal yang bertentangan dengan keadilan dan bahkan masuk ke ranah hukum. ranah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia yang dianggap memiliki ruang lingkup yang sempit, sebenarnya mengatur tentang penyimpangan yang terjadi dalam ketentuan agraria, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di wilayah Kabupaten Kendal. Masyarakat yang seharusnya dibantu dalam hal kepemilikan tanah justru dijadikan korban korupsi oleh oknum tertentu. Hukum agraria tidak selalu berkaitan dengan ranah hukum perdata, karena jika dalam kenyataannya di masyarakat jika terjadi penyimpangan dan masuk ke ranah hukum pidana, maka penyimpangan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dikenakan ketentuan. hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PERAN MEDIASI SELF EFFICACY DALAM PENERAPAN DIGITAL MARKETING, FINANCIAL LITERASI DAN FINANCIAL INCLUSION UNTUK MENINGKATKAN BUSINESS PERFORMANCE UMKM Nugroho, Mahfud; Kuwatno, Kuwatno; Saraya, Sitta
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 8, No 4 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i4.15400

Abstract

The end of the Covid-19 pandemic requires MSMEs to sell their products through digital media. MSMEs which are still weak financially and literately cannot face competition in the digital market. Moreover, currently in the digital market there are many traders or large companies who also carry out retail sales directly to consumer users. So MSMEs have to face unfair competition. The aim of this research is to analyze the impact of using digital marketing, easy access to financial institutions (financial literacy) and financial literacy on improving MSME business performance. This research is quantitative research by analyzing causality. The number of respondents in this research was 100 MSMEs. Taken from MSMEs spread across Kendal Regency using the purposive sampling method. The data analysis method uses linear regression analysis with the help of the SmartPLS application. The research results show that digital marketing influences MSME business performance. Digital Marketing influences Self Efficacy. Financial inclusion influences MSME business performance. Financial inclusion affects self-efficacy. Financial literacy influences MSME business performance. Financial Literacy influences Self-efficacy. Self-efficacy influences MSME business performance. Self-efficacy cannot mediate digital marketing, financial literacy and financial inclusion on business performance in MSMEs. Financial literacy has no effect on MSME business performance. Ease of access to finance influences MSME business performance. Self-efficacy has no effect on MSME business performance,
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Produk Belum Bersertifikat Halal dalam Usaha Perdagangan Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina; Ayu, Dian Ratu; Laksana, Andri Winjaya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17676

Abstract

The Indonesian state guarantees and protects all citizens in all aspects. Indonesian citizens have the right to legal protection, as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that “All citizens shall be equal before the law and government and shall uphold the law and government with no exception”. In this article, citizens have the right to legal protection. In connection with the rights, in Article 27 paragraph (1) mentioned above, citizens also have obligations, one of which is obliged to obey the law and government. In everyday life, despite the implementation of laws and regulations, there are often behaviors from the community and corporations that deviate or conflict with laws and regulations. In connection with trade activities that sell a product, there are still business actors who have not maintained the halalness of a product such as not obtaining a Halal Certificate, this is of course very detrimental to the community as consumers, various matters related to consumer protection issues have always been discussed by the community, especially the community as disadvantaged consumers. This research is a normative juridical legal research, the purpose of this research is to be able to produce legal arguments regarding the perspective of criminal law on products that have not been certified halal in Indonesia, as well as to find out the regulation of halal certification and halal labeling as a form of legitimacy of the halalness of a product and legal protection for consumers in Indonesia
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA TEMPEL BUMIAYU WELERI Handayani, Yusrina; Lailiyah, Kusroh; Saraya, Sitta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.805

Abstract

Pengelolaan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pemberian kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat juga merupakan hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan desa dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik dan melaksanakan program-program yang dapat mendukung kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tempel Bumiayu Weleri dan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Tempel Bumiayu Weleri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah desa Tempel Bumiayu Weleri tak terlepas dari hasil kepememimpinan yang baik sehingga dapat mengelola dan mengatur sistem pemerintahan desa yang baik. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa melalui program e-Desa telah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan program e-Desa ini.
The Concept of Criminal Justice For Drug Abuse: A Legal Approach Dahlan, Dahlan; Ahmed, Zahoor; Saraya, Sitta
Jurnal Hukum Vol 41, No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.41.1.55-72

Abstract

The narcotics law is implemented on the basis of justice. However, its enforcement does not reflect a sense of justice because there is no classification of drug abusers. This study aims to analyze the criminal law policy on drug crimes and analyze the reconstruction of the law in the application of criminal sanctions for drug abusers for themselves based on the value of justice. This study used a normative legal method. The application of criminal sanctions for drug users in judicial practice is often inconsistent and does not reflect justice, especially due to differences in judges' interpretations and the absence of recognition of attempted drug use in drug legislation which causes injustice for individuals who have not consumed but are subject to articles with heavier penalties. The implementation of the drug criminal law policy still faces ambiguity in distinguishing between addicts, abusers, and victims. This legal uncertainty often results in drug abusers being charged with articles that are heavier than dealers, thus causing injustice that worsens their condition and burdens correctional institutions. A fairer legal reconstruction is needed to clearly distinguish between users and dealers and prioritize rehabilitation rather than punishment for drug abusers themselves.
Impacts of Court Ruling on Digital Democracy and Free Expression Ikawati, Linda; Mardani, Retno Eko; Saraya, Sitta; Putra, Rengga Kusuma
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 9 ISSUE 2 APRIL 2025
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v9i2.6079

Abstract

This study aims, first, to analyze the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 115/PUU-XXII/2024, which annulled the phrase "riots" in Article 28 paragraph (3) and Article 45A paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Second, it seeks to examine the implications of this annulment for the scope of freedom of expression and the potential regulation of hate speech or incitement in Indonesia's digital sphere. It further explores how this Constitutional Court decision may influence the dynamics of digital democracy, particularly in the context of public criticism and online participation in Indonesia. This study employs a qualitative research method, with the primary legal material being Constitutional Court Decision Number 115/PUU-XXII/2024 on the Judicial Review of Provisions in Law Number 1 of 2024. The findings reveal that the Constitutional Court's removal of the phrase "riots" has the potential to broaden the space for digital freedom of expression, but it also presents new challenges in maintaining public order. Therefore, a deeper understanding of the boundaries of freedom of expression in the digital age is required, along with the development of effective legal and non-legal mechanisms to balance expressive freedom and social order.
Implementasi Restorative Justice dalam Penghentian Penyidikan di Kepolisian Resor Kendal Saraya, Sitta; Laksana, Andri Winjaya; Wahyuningsih, Sri Endah
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1553

Abstract

Dalam penegakan hukum pidana, restorative justice merupakan alternative penyelsaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana dan bersifat pembalasan, kemudian melalui proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain yang berkaitan baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama,tokoh adat, pemangku kepentingan, serta pihak Kepolisian yang bertujuan pada pemenuhan hak korban guna pemulihan korban. Restorative Justice juga sering dikenal dengan keadilan restoratif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa penerapan keadilan restoratif seringkali seakan dipaksakan walaupun beberapa kasus atau tindak pidana bisa dihentikan penyidikannya melalui Restorative Justice. Namun ada tindak pidana yang atas permintaan dari korban pada akhirnya penyidikan dihentikan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, meskipun korban menanggung kerugian secara fisik dan psikis. Penelitian ini disimpulkan rumusan masalah yang pertama implementasi penghentian penyidikan di Kepolisian melalui Restorative Justice dan yang kedua hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kendal dalam penerapan Restorative Justice pada penghentian penyidikan. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis sosiologis dan hasil penelitian ini diambil dari hasil kesimpulan penulis sebagai saksi ahli di Kepolisian Resort Kendal yang merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Tindak Kekerasan Pada Anak di Pondok Pesantren : Faktor Penyebab Serta Upaya Pencegahannya Lailiyah, Kusroh; Saraya, Sitta; Suparno, Suparno
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol. 23 No. 1 (2025)
Publisher : Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54911/litbang.v23i1.876

Abstract

This research aims to determine the causes and efforts to prevent acts of violence in Islamic boarding schools. This research is library research. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained such as searching books, journal articles and other digital materials from the internet which are then used as analysis material. The results of this research show that there are many factors that cause acts of violence against students in Islamic boarding schools to still occur. These factors include the issue of unequal power relations between perpetrators and victims, the strong intensity of togetherness in Islamic boarding schools, Islamic boarding schools rarely select student input, especially Islamic boarding schools which still maintain the old way of educating students, during holidays and when students return home they do not receive adequate care. the same as Islamic boarding schools, the strict rules and regulations in Islamic boarding schools, problems with senior-junior relations, as well as closed attitudes and a tendency towards lack of cooperation in Islamic boarding schools. Therefore, in order to prevent acts of violence in Islamic boarding schools, there are several efforts that can be made, including building synergy between the roles of parents (guardians of students) and Islamic boarding school administrators, increasing legal awareness of students regarding acts of violence, forming a Team for Prevention and Handling of Violence (TPPK). ) in Islamic boarding schools and finally optimizing the role of supervision by the government. Keywords: Islamic boarding school, violence against children, violence in Islamic boarding schools
Co-Authors Ahmad Yusuf Ahmed, Zahoor Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Astuti, Fitria Yuni Cahyo, Septian Dwi Dahlan Dahlan Eko Nuriyatman Firdaus Arifin, Firdaus Freaddy Busroh, Firman Gunawan, M. Indra Handayani, Yusrina Jixiong, Cai Khairo, Fatria Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kuwatno Kuwatno, Kuwatno Lailiyah, Kusroh Lala, Andi Linda Ikawati Lukman Zaini Abdullah Mahfud Nugroho Mardani, Retno Eko Marshinta, Fransisca Ully Nanang Apriliyanto Nirwana, Muhammad Alfaruq Putra, Rengga Kusuma Qutieshat, Enas Siti Rohmah Sri Endah Wahyuningsih Suparno Suparno Suparno Syamsir Syamsir