Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Gorontalo Law Review Jurnal Jatiswara Eksekusi : Journal Of Law NOMOI Law Review Jurnal Abdimas Le Mujtamak Acta Law Journal
Sihombing, Eka NAM
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PROBLEMATICS OF CERTAINTY OF WORK PERIOD OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH CONTRACT AGREEMENTS (PPPK) HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE Sihombing, Eka NAM; Abdillah Sihombing, Muhammad Aufa
NOMOI Law Review Vol 5, No 2 (2024): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v5i2.21749

Abstract

Government employees with contract agreements or often known as PPPK have been around for quite a long time. PPPK has even provided its own dynamics related to the personnel management system in Indonesia. PPPK can be said to be a transformation and eliminates the terminology of honorary employees. The PPPK nomenclature has actually existed since the birth of Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. However, Law No. 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus provides more strengthening of the rights of PPPK. In both laws, PPPK is placed as part of the state civil apparatus (ASN) just like civil servants. However, even though it is included in ASN, the rights obtained by PPPK are not the same as PNS. Even PPPK using a contract system certainly does not provide certainty about its work period. This study uses normative legal research with the approach used being the statutory approach. The results of the study show that the existence of PPPK since 2014/2015 has been known. In 2023, since the birth of Law No. 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus, the rights obtained by PPPK are stronger. However, regarding the certainty of the work period, PPPK still has differences with PNS. The work period of PNS will end when they reach retirement age, while PPPK will end their work period when the work agreement period ends. So that PPPK can be extended again or not based on the needs of each agency and an assessment of the achievement of performance targets which causes there to be no certainty regarding the work period for employees with PPPK status.
Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia Sihombing, Eka NAM; Andryan, Andryan; Astuti, Mirsa
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.278

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan insentif yang berkelanjutan dalam perlindungan lahan pertanian pangan di masa mendatang. Untuk menahan laju konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah terkait dengan kebijakan pemberian insentif, akan tetapi kebijakan tersebutmasih berbasis lahan, sehingga insentif hanya diberikan kepada pemilik lahan pertanian yang tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan. Di mana dengan perkembangan teknologi sekarang ini serta untuk menjaga ketahanan pangan, maka pengembangan varietas unggul pertanian tidak harus dikembangkan berbasis lahan. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan pangan, diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berbasis lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa kebijakan pemberian insentif kepada petani masih berbasis luas lahan, di mana salah satu pertimbangan pemberian insentif adalah memiliki luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dan kebijakan pemberian insentif kepada petani dalam rangka perlindungan lahan pertanian dinilai kurang tepat, karena insentif yang diberikan masih berupa program reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah.
DISMISSAL OF CONSTITUTIONAL JUDGES DURING THEIR TERM OF OFFICE: INTERVENTION EFFORTS TO JUDICIAL INSTITUTIONS Fajjari, Sahida Ayu; Nasution, Mirza; Sihombing, Eka NAM
EKSEKUSI Vol 7, No 1 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i1.37461

Abstract

Proposing the position of Constitutional judge from 3 (three) branches of power to guarantee the independence of the Constitutional Cout ar as  a Defender of Constitution On September 29 2022, the DPR RI proposed dismissing MK judge Aswanto in the middle of his term of office on the grounds that he often disappointed the DPR. Aswanto, who was elected by the DPR, was the subject of dismissal which raised questions regarding the independence and impartiality of the Constitutional Court (MK). This article aims to discuss how proposals for the dismissal of Constitutional Judges should be carried out in accordance with the mandate of Law Number 7 of 2020, and to emphasize that the Constitutional Court has no obligation to be responsible for the proposing institution. As a result, there is no place for the removal process of judges while they are still in tenure due to political considerations in implementing judicial policies.
Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sihombing, Eka NAM; Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 3 (2020): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434

Abstract

Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda di era revolusi industri 4.0 seolah mendapatkan pembenaran guna meminimalisir disharmoni antara peraturan daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun penggunaan Kecerdasan buatan tidak dapat serta merta menggantikan kewenangan organ pembentuk perda secara menyeluruh, tentunya hal ini masih menimbulkan perdebatan. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan Peraturan Daerah? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dalam konteks penelitian ini juga akan dilihat apakah penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan Perda memiliki pijakan secara teoritis yang diutarakan para ahli, maupun basis yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda tidak serta merta dapat menggantikan peran dan fungsi organ pembentuk perda. Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda diposisikan hanya sebatas alat bantu yang dapat memprediksi potensi disharmoni antara perda dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk mengakomodir pengunaan AI dalam Proses pembentukan perda diperlukan perubahan terhadap UUP3, UU Pemda dan peraturan perundang-undangan turunannya yang berkaitan dengan pembentukan perda. 
Sosialisasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di SASUDE (Sanggar Anak Sungai Deli) Kota Medan : Socialization of the Right to a Good and Healthy Environment to the Deli River Tributary Studio in Medan City Sihombing, Eka NAM; Hadita, Cynthia
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 3 No. 1 (2023): Le MUJTAMAK 2023: Januari - Juni
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jal.v3i1.609

Abstract

Permasalahan hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi suatu problematika yang harus dihadapi oleh masyarakat yang berdomisili di pinggir sungai salah satunya sanggar anak sungai deli yang berada di kota medan, tujuan kegiatan ini yaitu memberikan sosialisasi kepada sanggar anak sungai deli yang berdomisili di pinggir sungai untuk memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu studi lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat di sanggar anak sungai deli telah mendapat edukasi terkait hak atas lingkungan yang baik sehingga memiliki kesadaran untuk merawat daerah aliran sungai ditambah lagi dengan adanya program barterisasi mengutip sampah botol di sungai yang dapat ditukarkan dengan beras menambah semangat dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
Perluasan Makna Final Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sihombing, Eka NAM; Cynthia Hadita
Acta Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v2i2.15732

Abstract

The decision of the Administrative Court is one of 'final' nature, there is an expansion of meaning to refer to the legal status of the decision. Once a final decision has been issued by the Administrative Court, the parties to the dispute can no longer appeal or make other legal efforts to challenge or change the decision, except in certain circumstances regulated by law. The term 'final' indicates that the decision is irreversible and legally binding for all parties involved in the case. However, the definition of 'final' in a particular situation may vary depending on the applicable laws in the country. The purpose of this research is to examine the expansion of the meaning of final in Administrative Court Decisions usually related to the annulment, amendment, or confirmation of Administrative Court decisions that have become the subject of disputes. This research uses normative juridical legal research methods. In this article, researchers have concluded that the expansion of the meaning of 'final' in the context of State Administrative Court (PTUN) decisions refers to the legal status of the decision. The term 'final' indicates that the decision is irreversible and becomes a legally binding decision for the parties involved in the case. In practice, final PTUN decisions have the same legal force as other court decisions and must be obeyed by the parties involved in the case. This is important to maintain legal certainty and the integrity of the state administrative justice system.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Sanksi Denda Tilang pada Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Wilayah Hukum DITLANTAS Rosy, Deuis Rina; Yunara, Edy; Mulyadi, Mahmud; Sihombing, Eka Nam
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3813

Abstract

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) is an electronic-based traffic law enforcement system that aims to increase the effectiveness of monitoring traffic violations. Although the implementation of E-TLE in Indonesia is based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, its implementation in several regions, including Medan City, has not run optimally. This study aims to analyze the legal basis of E-TLE, the application of ticket fines to traffic violators, and identify obstacles and resolution efforts so that the implementation of E-TLE runs effectively in Medan City. The research method used is empirical juridical method with a qualitative approach. The research data were obtained through interview studies and online questionnaires involving the community and the North Sumatra Police Traffic Directorate, and supported by a review of related regulations and literature. The results showed that the implementation of E-TLE has not been effective due to various obstacles, such as limited facilities and infrastructure, underutilization of human resources, the influence of weather, and the lack of synergy between local governments, police, and the community. These obstacles indicate the need for improvement in terms of technical and policy to support the optimal success of E-TLE implementation.
Co-Authors Abdillah Sihombing, Muhammad Aufa Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal Andryan Andryan, Andryan Cynthia Hadita Edy Yunara Fajjari, Sahida Ayu Hadita, Cynthia Mahmud Mulyadi Mirsa Astuti Nasution, Mirza Rosy, Deuis Rina