Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.264

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Yuridis JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Eksekusi : Journal Of Law ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Ilmiah METADATA NOMOI Law Review JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum ULJLS

Nasution, Mirza

Unknown Affiliation

Author-ID : 1339416

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal; Nasution, Mirza
Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Kedudukan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan prinsip demokrasi secara tegas diatur oleh UUD 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya persamaan didepan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum haru diakomodir hak pilih dan memilihnya oleh negara. Kelompok masyarakat penganut kepercayaan lokal di Indonesia adalah bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki persamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan. Kelompok masyarakat penganut kepercayaan lokal Indonesia yang tersebar di beberapa daerah seperti masyarakat penganut parmalim di Sumatera Utara, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sapto Darmo di Jawa Tengah dan Masyarakat penganut Marapu di Sumba dan lainnya. Dalam konteks pelaksanaan hak-hak politik warga negara masih ditemukan ketidakadilan dan diskriminasi diantara masyarakat mayoritas kepada masyarakat minoritas melalui regulasi dan kebijakan terkait pemilihan umum, misalnya masih banyak ditemukan masyarakat yang menganut kepercayaan lokal tidak memiliki KTP Elektronik sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih tetap untuk memilih dalam pemlihan umum. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan dalam pemilihan umum berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan apakah Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 97/PUU-XIV/2016, penganut aliran kepercayaan dapat menjadi pemilih dalam pemilihan umum tanpa harus mengadopsi salah satu dari ke-enam agama yang diakui di Indonesia. Kata Kunci: Hak Konstitusional, Pemilihan Umum, Penganut Aliran Kepercayaan.

Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Sitompul, Patartua H.; Nasution, Mirza; Harianto, Dedi; Mubarak, Ridho
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2, No 2 (2020): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v2i2.129

The problems in this research are: First, how is legal protection, legal compliance and overcoming problems regarding the management of ports in the regions according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its relation to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The method used in this research is normative legal research, namely research that refers to legal norms and principles contained in statutory regulations and government regulations. The result of the research is that Law Number 17 of 2008 concerning Shipping contains articles that regulate ports which require further regulation in the form of a Government Regulation. The law establishes a system of port authority that will carry out a regulatory role, end state-owned monopoly control over port services, and require the development of national and regional port master plans. Legal protection in implementing regional autonomy is in accordance with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, legal protection for the implementation of various government affairs in the framework of serving the community and managing natural resources. The problems that have arisen in the management of ports in the regions so far are conflicts of use and power. It is hoped that the efforts to deal with these problems can be carried out reactively, meaning that local governments can carry out conflict resolution, mediation or deliberation in dealing with these problems.

PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) Novrizal, Rahmat Irwan; Marzuki, Marzuki; Nasution, Mirza
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pancasila is said to be normative, because Pancasila serves as the base and ideal prerequisite in every formation of positive law. The things that underlie the controversy over the formulation and formation and ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation are that many ignore the welfare of workers through policy revisions that favor the owners of capital. The formulation of the problem in this thesis is how the things that underlie the controversy over the formulation and formation and ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, how to protect the rights of workers in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, how Pancasila as a staatsfundamentalnorm in the formation of national law, especially in the formation of the Job Creation Act. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the protection of workers' rights in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is related to the articles governing Manpower which are summarized in Article 81, so it has not accommodated guarantees of rights for workers. Pancasila as a staatsfundamental norm in the formation of national law, especially in the formation of the Job Creation Act is to regulate and be able to formulate legislation, national legal politics must refer to Pancasila which is based on morals and religion, respects and protects human rights without discrimination and racist, uniting all elements of the nation with all their primordial ties and placing power under their control and building social justice for all Indonesian people.

Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Sertifikat Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/Pn.Trt) Silitonga, Poltak; Lubis, Muhammad Yamin; Zaidar, Zaidar; Nasution, Mirza
EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.318 KB)

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, maka kepentingan pemilik hak atas tanah tersebut dilindungi. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengeni kedudukan hukum putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan Hukum terhadap pembatalan sertifikat tanah. Perlindungan hukum terhadap para pihak. Analisa yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni berupa putusan pengadilan (horizontal). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah kedudukan hukum putusan pengadilan negeri terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak menempuh upaya hukum banding merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam putusan perkara tersebut dimana penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt, terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah harus melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pembatalan sertifikat hak milik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau melalui Badan Pertanahan Nasional.

Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan Matondang, Edy Syahputra; Siregar, Mahmul; Nasution, Mirza; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.276

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan implementasinya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan pasca pandemi Covid-19. Fokus penelitian melibatkan tiga aspek utama, yakni pengaturan kebijakan hukum PEN terhadap pengembangan UMKM pasca pandemi, implementasi kebijakan PEN terhadap UMKM di Kota Medan, dan peran Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mendukung UMKM dengan kebijakan PEN. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan dukungan data empiris, bersifat deskriptif. Data diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan UMKM di Kota Medan yang dipilih secara purpossive-sampling. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, pengaturan kebijakan hukum PEN pasca pandemi Covid-19 menunjukkan beberapa permasalahan dan potensi dampak terhadap UMKM. Kedua, Pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui berbagai program, memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di kota tersebut. Ketiga, implementasi kebijakan PEN di Kota Medan menghadapi kendala substansial, struktural, dan kultural, seperti ketidakjelasan definisi Pemulihan Ekonomi Nasional, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas, serta minimnya kesadaran hukum dan keengganan pelaku usaha untuk beralih ke pemasaran digital. Disarankan agar Pemerintah memperbaiki konstruksi hukum PEN yang kurang jelas, Pemerintah Kota Medan meningkatkan kerjasama antarinstansi dan dengan lembaga perbankan, serta memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM.

Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme Impeachment Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan) Pohan, Mulatua; Akbar, Faisal; Nasution, Mirza; Afnila, Afnila
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.282

Impeachment dianggap sebagai proses politik dan hukum yang kontroversial di banyak negara. Studi ini membandingkan aspek hukum impeachment di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, fokus pada prinsip due process dan mekanisme hukumnya. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, impeachment cenderung politis dengan penentuan akhir oleh suara mayoritas Senat. Di Korea Selatan, impeachment lebih terstruktur secara hukum, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi setelah proses pengadilan. Di Indonesia, meskipun sebelum amendemen UUD 1945 impeachment cenderung politis, setelah amendemen melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR, yang dapat menghasilkan keputusan berbeda. Hal ini menunjukkan impeachment dalam UUD 1945 setelah amendemen tidak dapat dikatakan semata bersifat hukum tetapi memiliki dimensi politik dan hukum.

Kewenangan Manajemen Mahkamah Konstitusi Untuk Mendiskualifikasi Peserta Pemilihan Umum Dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Hasibuan, Yersa Umar; Akbar, Faisal; Nasution, Mirza; Afnila, Afnila
Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI) Vol 4, No 1: 2024
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jumsi.v4i1.4818

The Constitutional Court was born because of the desire to make Indonesia a democratic legal state, where the community can contribute to the administration of state government power and the direction of the state. In this case, the emphasis on democracy is the purpose of checks and balances, which are basically an essential element of the separation of powers so that they cannot be in full power. This democracy also lies not only in one of the powers of the Constitutional Court to provide a judicial review of laws and regulations to be in line with the mandate of the Constitution, but also other powers of the Constitutional Court also summarize that the legal state system becomes democratic, such as the Constitutional Court's authority to resolve and decide disputes over election results. In general, there is a conflict of interest not only between participants in the General Election but also the problem with the organizing agency that can make mistakes in carrying out the implementation of the general election. Disputes over the general election results (PHPU) include Disputes over the results of the general election for President and Vice President and Disputes over the general election results, namely members of the People's Representative Council (DPR), Regional Representatives Council (DPD), and Regional People's Representative Council (DPRD). However, since the issuance of Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the authority of the Constitutional Court has been added, namely the results of the elections which are the authority of the Supreme Court (MA). Its development and the breakthrough in the decision of the Constitutional Court in producing election results only proves that the Constitutional Court does not only evaluate the results of the calculation of the number of votes for the new pair moving to a court that oversees democracy which is mandated in the 1945 Constitution by holding general elections democratic. The decisions of the Constitutional Court that disqualify election participants in the post-conflict local elections are the basis for jurisprudence as well as legal interpretations and analogies for other elections, especially in 2024, simultaneous elections will be carried out as a whole.

Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia Areza, Tri Sandi Muji; Akbar, Faisal; Ikhsan, Edy; Nasution, Mirza
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4862

Penelitian ini dimaksudkan tentang bagaimana penerapan proses rekrutmen kepengurusan partai politik dalam mencari pengurus dalam pelaksanaanya yang merujuk kepada undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011, secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader dan pengurus partai politik, yang merupakan suatu indikator yang penting untuk melihat perubahan dan pembangunan suatu partai politik dalam membangun sistem politik pada pemerintahan suatu negara.Tetapi dalam prakteknya proses perekrutan kader dan pengurus partai masih banyak yang melanggar aturan seperti yang sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tertang partai politik. Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana tatacara partai politik dalam merekrut kader-kadernya dalam mencari dan menduduki jabatan pengurus partai politik secara demokratis atau lebih kepada pendekatan secara nepotisme.Tujuan penelitan ini adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan hukum tentang rekrutmen partai politik didalam proses rekrutmen mencari kepengurusan. Metode Penelitian penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis. Hasil Penelitian, menelaah dari sisi hukum berdasarkan aturan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam rekrutmen mencari jabatan pengurus masaih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang pempuyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.Kata Kunci : Demokrasi ; Partai Politik ; Rekrutmen Kepengurusan

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 Dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ginting, J. Putra; Nasution, Faisal Akbar; Nasution, Mirza; Edy Ikhsan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 3 (2022): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i3.28

Munculnya 2 (dua) keputusan lembaga peradilan di atas terhadap pasal yang sama tentunya menjadikan penerapan Pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait syarat seseorang untuk melakukan pendaftaran bakal calon DPD berbeda dan kecenderungannya terjadi kontradiktif. Oleh karenanya, perlu dilihat maksud dan tujuan masing-masing putusan lembaga peradilan tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 terhadap syarat pencalonan anggota DPD RI di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 terhadap proses rekrutmen bakal calon DPD ialah dimana persyaratan bakal calon DPD bertambah dimana pengurus (fungsionaris) partai politik tidak dibenarkan mencalonkan diri sebagai bakal calon DPD namun dikarenakan keberlakuannya tidak berlaku surut maka putusan tersebut dan aturan yang mengimplementasikan putusan tersebut tidak berlaku bagi para bakal calon yang pendaftarannya tanggal 26 Maret sampai 11 Juli 2018 dan Pengumuman/Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal 19 Juli 2018. Artinya, putusan atau aturan tidak boleh berlaku surut dimana hal tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018. Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Abstract The emergence of the 2 (two) decisions of the judiciary above on the same article certainly makes the application of Article 182 letter l of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections regarding the requirements for someone to register for DPD candidates are different and tend to be contradictory. Therefore, it is necessary to look at the intent and purpose of each of these judicial decisions. Therefore, it is necessary to study the effect of the Constitutional Court Decision No. 30/PUU-XVI/2018 and Supreme Court Decision No. 65P/HUM/2018 on the requirements for the nomination of DPD RI members in Indonesia. Based on the results of the study, the effect of the Constitutional Court Decision No. 30/PUU-XVI/2018 regarding the recruitment process for DPD candidates is where the requirements for DPD candidates are increased where political party administrators (functionaries) are not allowed to nominate themselves as DPD candidates, but due to the fact that it does not apply retroactively, the decision and the rules that implement the decision does not apply to prospective candidates whose registration is from March 26 to July 11 2018 and the Announcement/Notification of Verification Results dated July 19, 2018. This means that decisions or rules may not apply retroactively where this is also in accordance with the decision of the Supreme Court no. 65P/HUM/2018. Keywords: Constitutional Court, Regional Representative Council, Supreme Court.

Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah: Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues No. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024 Juanda Syahputra; Ginting, Budiman; Nasution, Mirza; Affila
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 3 (2022): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i3.29

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten Di Provinsi Aceh yang berpedoman kepada undang-undang tersebut, mengingat bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai bupati, Bupati Gayo Lues harus dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kab.Gayo Lues, berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh bupati sesuai Undang Undang Administratif Negara Nomor 30 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, berdasarkan Asas – Asas Pemerintahan Umum Yang Baik. Dari hasil penelitian ini maka di peroleh, sejauh apa kewenangan dan batasan Bupati Gayo Lues dalam menggunakan instrumen Hukum Administrasi Negara serta peraturan perundang-undangan terkait, sekaligus mengantisipasi potensi konflik di Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Kata kunci: Bupati Gayo Lues, Diskresi, Penyelenggaraan Pemerintah. Abstract Discretion is the authority granted by law to public officials based on the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Gayo Lues Regency is one of the regencies in Aceh Province that is guided by the law, given that the main tasks and functions as regents, Gayo Lues Regents must be able to solve all the problems faced by the Gayo Lues Regency government, based on the authority and responsibility owned by the regent according to the State Administrative Law Number 30 of 2014, Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and the Aceh Qanun Number 8 of 2019 concerning the Aceh Customary Council, based on the Principles of Good General Governance. From the results of this study, it was obtained, to what extent the authority and limitations of the Regent of Gayo Lues in using State Administrative Law instruments and related laws and regulations, as well as anticipating potential conflicts in the Aceh Traditional Council Institution, Gayo Lues Regency. Keywords: Discretion, Government Administration, Regent of Gayo Lues.

Co-Authors Affila Afnila Areza, Tri Sandi Muji BUDIMAN GINTING Dedi Harianto Edi Yunara Edy Ikhsan Edy Ikhsan Eka N.A.M Sihombing, Eka N.A.M Faisal Akbar Nasution Fajjari, Sahida Ayu Ginting, J. Putra Handoko, A.D Hasibuan, Yersa Umar Irawan, Very Juanda Syahputra Lubis, Junaidi Usman Mahara, Suci MAHMUL SIREGAR Marzuki Marzuki Matondang, Edy Syahputra Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhammad Yusrizal Adi Syaputra NAM Sihombing, Eka Nasution, Abd Harris Nindyo Pramono Novrizal, Rahmat Irwan Pohan, Mulatua Ridho Mubarak Sanathana Ishwara, Ade Sathya Saragih, Geofani Milthree Sembiring, Windi Syahfitri Br. Sihombing, Eka NAM Sihombing, Rizky Darmawansyah Silitonga, Poltak Sinaga, Harun Amin Sinulingga, Indra Kurnia Sitompul, Patartua H. Sitopu, Sepri Antoni Situmorang, Arta Uli LCP Suaka, Mardhatillah Sulastri Sulastri Syarifah Lisa Andriati Utary Maharany Barus Zaidar, Zaidar

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search