Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.235

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Mulawarman Law Review Inicio Legis : Jurnal Hukum Trunojoyo Law Review Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi

Riesta Yogahastama

Faculty Of Law, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Author-ID : 1476247

Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Sebagai Obyek Perjanjian dalam Sengketa Kewarisan Adat di Indonesia Riesta Yogahastama
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.223 KB)

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang pewaris serta memiliki akibatnya bagi para ahli warisnya. Belum adanya “unifikasi hukum” di Indonesia terkait penyelesaian permasalahan waris. Sehingga, menimbulkan perbedaan persepsi dalam penyelesaian sengketa waris itu sendiri. Salah satu jalan yang diambil oleh para pihak (ahli waris) dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagaian waris dengan membuat perjanjian. Dengan adanya perjanjian diantara para ahli di harapkan dalam pembagian harta waris menjadi lebih adil. Hal ini karena para pihak (para ahli waris) telah menyetujui perjanjian yang telah dibuat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif degan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan nilainya, sebagaiman yang daitur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1335 Burgerlijk Wetbook. Pemberian hak waris merupakan bentuk implementasi sebagaimana perjanjian pada umumnya. Kedudukan pemberian hak untuk waris sebagai bentuk obyek dalam pembuatan perjanjian. Pemberian hak untuk mewarisi merupakan bentuk prestasi dengan memberikan sebagian hak waris kepada para pihak yang tidak memiliki hak waris. Adanya perjanjian pembagian harta waris tidak serta merta memberikan kedudukan sesorang sebagai pemilik hak atas harta peninggalan, melainkan sebagai bentuk merintangi nilai kesusilaan yang ada didalam masyarakat. Suatu perjanjian dapat dikatakan memenuhi causa halal apa bila, tidak tanpa causa, causanya tidak palsu, dan causa tidak terlarang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320-1337 Burgerlijk Wetbook. Larangan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak mudah untuk dibuktikan secara nyata. Hanya dapat diketahui apabila berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga norma kesusilaan menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai ketentuan yang berkembang dalam masyarakat.Kata kunci: Perjanjian, Causa Hala, Dan Hak Waris

Tanggung Jawab Perdata PerawatMantri Atas Praktek Tindakan Sirkumsi Irwan Dwi Rostanto; Riesta Yogahastama
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 1 (2021): juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

ABSTRAK Polisi hendaknya dapat melakukan penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih memenuhi keadilan, sehingga dalam penanganan perkara, tidak selalu harus menggunakan pendekatan represif. Cara yang dimaksudkan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, dan cara ini dapat dilakukan dalam perkara tertentu. Polisi dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara. karena polisi memeiliki kewenangan diskresi. Penggunaan kewenangan diskresi dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif perlu diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratrif di Polres Mojokerto saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap penanganan kasus perkara perlu dikembangkan karena dalam KUHP, ada kemungkinan untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan. Kata kunci : Keadilan Restoratif – Mediasi Penal

PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND AGAINST THE CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND TO NON-AGRICULTURAL (STUDY IN BANGKALAN) Astiti, Yunita Fenditia; Yogahastama, Riesta
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2022): Februari
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Protection of Sustainable Food Agricultural Land which is then stated in Regional Regulation No. 05 of 2013 is one of the policies of the Bangkalan Regional Government to reduce the rate of conversion of agricultural land to non-agricultural. The policy is indicated to be ineffective in its implementation in the community because the substance, structure, and culture of the community do not support the existence of the policy. This type of research is empirical research or commonly called field research that can uncover facts in the field. The type of research used is sociological juridical that can observe the reactions and interactions that occur when a norm does not work properly. The approach method used is the fact approach and the legislation approach. Data types and sources use primary data and secondary data, data collection methods use interviews with several communities and related agencies. Then it is analyzed using a descriptive-qualitative method. The results of the research in the application of the Bangkalan Regional Regulation will be tested for its effectiveness in the community when viewed from the civil law aspect which tends to be very lacking to be applied which has an impact on there are still communities transferring their land for personal interests due to the lack of incentives provided by local governments.

Implikasi Penetapan Darurat Masa Covid-19 Sebagai Keadaan Force Majeure Pada Perjanjian Sektor Pariwisata Yogahastama, Riesta; Fajar, Moh. Ibnu
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Negeri Malang

This study aimed to determine the implications of force majeure due to the Covid-19 pandemic on tourism sector agreements. This study used a sociological juridical approach. This research emphasized secondary sources of material, both field data, conditions in the field, and the form of regulations and legal theories. The results showed that the impact during the pandemic and the new normal was very significant. The factor that caused force majeure to take effect in the tourism sector in the Madura island region at the time of the Covid-19 epidemic was an excuse for not being able to fulfill obligations due to the disappearance of objects or destinations that are the subject of the agreement. The impact was arising from the imposition of force majeure on the tourism sector agreement in the Madura region during the Covid-19 pandemic, the tourism sector business actors canceled the agreement unilaterally by causing losses to the tourism sector business actors.

New and Renewable Energy: Ensuring the Hydropower Development Policy Meets the Community and the Environmental Participation Based on the Paris Agreement Rahayu, Devi; Wartiningsih, Wartiningsih; Yogahastama, Riesta
Brawijaya Law Journal Vol. 9 No. 2 (2022): Energy and Environmental Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2022.009.02.01

Energy demand is rapidly increasing, following population growth and economic trends, including the demand for electrical energy. Indonesia seeks to transition to the use of new and renewable energy to supply its demand for electricity. The national strategic program to construct 65 dams in 2023 is the fundamental foundation for the government’s ability to bring about this massive development. One of the many essential uses of reservoirs is as a source of hydropower energy. However, have been many cases of rejection by local communities that do not consider themselves to have been fairly consulted for or participating in the development process. Another premise of this rejection is founded on environmental issues related to the Paris Agreement. This article focuses on meeting challenges to community and environmental participation based on the Paris Agreement. New and renewable energy policies incorporate novel regulations pertaining to the government’s authority to work on the new renewable energy projects. Hydropower development projects fall under the government’s efforts to switch to new sources of renewable energy. Insufficient involvement of the local community in development and activities, to the extent that the information and comprehension on where the hydropower dams are expected to be built are exceptionally lacking but are also, due to the impact of the development toward the environment, the main source of refusal from the local community. Finally in accordance with the Paris Agreement, insufficient attention toward the landscape will likely impair the ability to create future hydropower development projects.

Perbandingan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Warisan Budaya Takbenda oleh Unesco : (Studi Kasus Reog Ponorogo dan Wayang Yogyakata) Shela Sulis Cahyani; Riesta Yogahastama
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.701

This study aims to compare the responsibilities of the local governments of Ponorogo Regency and the Special Region of Yogyakarta in preserving the intangible cultural heritage of Reog Ponorogo and Yogyakarta’s Wayang Kulit after their recognition by UNESCO. The study addresses the issue of how cultural preservation efforts are implemented in both regions. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze national and local regulations as well as their implementation. The findings indicate that Yogyakarta has established strong local regulations, active community participation, and institutional support through education and the economic empowerment of artists. In contrast, Ponorogo Regency continues to face challenges related to the regeneration of cultural practitioners, weak local regulations, and reliance on ceremonial-based preservation approaches. This study underscores the importance of legal integration, social participation, and institutional support in the sustainable preservation of cultural heritage.

Neglecting the Merit System in The Recruitment of Employees in Village-Owned Enterprises Yogahastama, Riesta; Khilmatus Shokhikhah, Zilda; Putri, Marshanda Hana Amelia
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 10 No 1: Mulawarman Law Review - June 2025
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v10i1.1730

Village-owned enterprises have an important role in local economic development and the welfare of rural communities. This research aims to analyze the implementation of meritocracy principles in the BUMDes workforce recruitment process in Sampang Regency. The method used is descriptive qualitative, with primary data collection through in-depth interviews and secondary data from related documents. The results showed that the neglect of the meritocracy system in the recruitment of village-owned enterprises, such as the practice of nepotism and lack of transparency, resulted in a decrease in the quality of human resources and organizational efficiency. In addition, unfairness in recruitment has the potential to cause urbanization of qualified young people, hindering their contribution to village development. The implementation of a fair and transparent meritocracy system is expected to improve the accountability and productivity of BUMDes, and support the sustainable development of local potential.

Onrechtmatige Overheidsdaad for not Fulfilling Incentives for the Protection of Sustainable Food Agriculture Land Riesta Yogahastama; Bahri, Syaiful; Mohammad Habib Ramdhani
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3642

The regulation of sustainable food agricultural land, especially regarding incentives as an effort to prevent high conversion of functions, the government has the authority to provide incentives as a form of determination from government officials regarding restrictions on agricultural land owned by the community. In practice, the provision of incentives by the government is often not fulfilled, resulting in injustice for the community, even though the regulations explicitly regulate the provision of incentives. this article aims to, How is legal protection for the community regarding incentives for the protection of Sustainable Food Agriculture Land? what is the model of lawsuit against government officials if compensation is not fulfilled in the protection of Sustainable Food Agricultural Land? The type of research used is legal research with statute approach, conceptual approach. This research is prescriptive in nature which aims to provide arguments for the results of the research that has been conducted. The results of this study indicate that legal protection for farmers if their incentives are not fulfilled has not been concretely regulated in Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, besides that farmers in accessing justice experience difficulties due to the unregulated and also complicated arrangements regarding the provision of incentives. Also, when farmers experience losses from the non-fulfillment of incentives, they file a lawsuit for compensation, due to provisions that are not fulfilled by government officials as a result of the LP2B policy. Therefore, in law enforcement it is important to reconceptualize so that access to justice for people whose incentives are not fulfilled by the government can make claims against actions taken by the government. Keywords : Law Enforcement, Justice, Incentives

The Urgency of Village Owned Enterprise Contracts with Tourism Entrepreneurs Yogahastama, Riesta; Shokhikhah, Zilda Khilmatus; Ramdhani, Mohammad Habib
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6822

In are two main approaches to tourism planning: the formal economic approach and the participatory approach, which emphasizes development and environmental conservation. In recent years, tourism management has increasingly shifted toward community- based models that highlight local participation and empowerment. Many Village-Owned Enterprises (BUMDes) are involved in tourism activities, forming business collaborations with entrepreneurs in areas such as homestays and souvenirs. However, problems often arise due to the absence of formal written agreements in these partnerships. Using a normative legal method, this research finds that agreements between BUMDes and tourism entrepreneurs should be in written form to uphold professionalism, accountability, and legal certainty. Written contracts also serve as valid evidence when disputes occur. Currently, regulations governing BUMDes do not specifically mandate written contracts for all business activities, leaving room for legal uncertainty. Since village communities often rely on oral agreements, revisions to government regulations are necessary to explicitly require written contracts in BUMDes’ civil relations with partners

Co-Authors Astiti, Yunita Fenditia Devi Rahayu Fajar, Moh. Ibnu Irwan Dwi Rostanto Khilmatus Shokhikhah, Zilda Mohammad Habib Ramdhani Putri, Marshanda Hana Amelia Ramdhani, Mohammad Habib Shela Sulis Cahyani Shokhikhah, Zilda Khilmatus SYAIFUL BAHRI Wartiningsih -, Wartiningsih

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search