Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris
Wulandari, Yudha Sri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KECERDASAN BUATAN DAN PERLINDUNGAN DATA: ANALISIS REGULASI YANG ADIL UNTUK SISTEM HUKUM INDONESIA Wulandari, Yudha Sri
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1583

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan perlindungan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan regulasi terkait AI serta perlindungan data di Indonesia, dengan membandingkannya dengan standar internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi AI di Indonesia masih dalam tahap awal, dengan beberapa tantangan utama terkait etika, keamanan, dan hak privasi. Sehingga, diperlukan langkah-langkah strategis dalam pembentukan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis prinsip keadilan serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait AI di Indonesia masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi ini. Beberapa tantangan utama yang ditemukan antara lain terkait dengan isu etika, keamanan data, serta hak privasi yang sering kali terabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam pembentukan kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis pada prinsip keadilan serta kepastian hukum. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pembaruan regulasi yang dapat menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak individu, agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara maksimal tanpa mengorbankan privasi dan keamanan data.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA: TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI Wulandari, Yudha Sri; Rismansyah
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1888

Abstract

Technological developments have encouraged the rapid growth of electronic transactions (e-commerce) in Indonesia. However, this convenience also raises vulnerabilities for consumers related to fraud, quality of goods, data confidentiality, and puts consumers in a weak bargaining position. This study aims to analyze the legal framework that protects e-commerce consumers in Indonesia, highlight implementation challenges, and identify effective solutions. This research uses normative legal research methods with legislative and conceptual approaches. The results show that primary legal protection is sourced from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), but there are still regulatory gaps and weaknesses in law enforcement. The main gap is the absence of substantial affirmation of civil liability for marketplace platforms that factually play an active role and make a profit. Conceptually, this condition demands the adoption of the doctrine of shared responsibility between the platform and the merchant. In addition, the dispute resolution mechanism through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has proven to be ineffective due to execution constraints and spatial jurisdictional limitations. Therefore, regulatory harmonization is needed to explicitly define the Shared Liability platform, strengthen the government's institutional capacity for data security audits, and an urgent transition towards the implementation of the Online Dispute Resolution (ODR) system as a fast and efficient dispute resolution mechanism. These measures are crucial to achieve optimal protection and legal certainty in digital dynamics.
Co-Authors Rismansyah