<![CDATA[Data adalah intangible aset dalam organisasi, pengambilan keputusan dan rekomendasi kebijakan yang baik berdasarkan data yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan dapat diwujudkan dengan menerapkan pengelolaan data pemerintah berdasarkan prinsip satu data Indonesia, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan berbasis data. Penyelenggaraan layanan data terbuka meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah. Layanan tersebut juga dimanfaatkan bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Pemutakiran data mandiri Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas data ASN sehingga dapat menciptakan data-driven untuk rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Peneltian ini menggunakan metode campuran (mixed method) yaitu dengan mengkombinasikan pendekatan kuantatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball dan menggunakan teknik analisis triangulasi. Pendekatan Total Data Quality Management (TDQM) digunakan dalam penelitian ini, metode tersebut bertujuan untuk mengukur kualitas data ASN pada SIMPEG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Rumah Tahanan KlA I Jakarta Pusat. Dalam framework ini terdapat empat tahapan yaitu definition, measurement, analysis dan improvement dari kualitas data yang terdiri dari empat dimensi pengukuran yaitu dimensi kelengkapan, akurasi, validitas, dan keunikan. Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi kelengkapan terdapat dua entitas yang tidak lengkap yaitu kode pos dan nomor seri karpeg, dari dimensi validitas terdapat satu entitas yang tidak valid yaitu nomor dokumen, pada dimensi akurasi terdapat lima entitas yang tidak akurat yaitu nomor dokumen, Alamat, kode pos, nomor handphone dan nomor seri karpeg dan dimensi keunikan telah memenuhi syarat keunikan data. Abstract An organization's data is an intangible asset that helps with decision-making and policy recommendations. Implementing government data management according to the one Indonesian data principle can help achieve governance by ensuring that government administration is conducted using data. The public is more confident in government performance when open data services are implemented. The service is also utilized by policymakers and stakeholders. The State Civil Apparatus's independent data update seeks to enhance the quality of ASN data in order to produce data-driven recommendations for long-term government policy. The methodology used in this study is heterogeneous, integrating quantitative and qualitative techniques. Purposive sampling, snowball approaches, and triangulation analytic techniques were used to acquire the data. This study employs the Total Data Quality Management (TDQM) technique, which measures the quality of ASN data at the Ministry of Law and Human Rights' SIMPEG in the KlA I Detention Centre in Central Jakarta. Definition, measurement, analysis, and enhancement of data quality—which includes four measurement dimensions: completeness, accuracy, validity, and uniqueness—are the four phases in this approach. According to research findings, there are two incomplete entities in the completeness dimension—the postal code and the employee card serial number—one invalid entity in the validity dimension—the document number—five inaccurate entities in the accuracy dimension—the document number, address, postal code, mobile phone number, and employee card serial number—and the uniqueness dimension satisfies the requirements for data uniqueness.]]>
