Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Yuhermansyah, Edy
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District Hanapi, Agustin; Yuhermansyah, Edy
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4, No 2 (2020): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v4i2.7942

Abstract

Announcing marriage is an act to spread Islamic greatness. There have never been any previous scholars who married secretly or did not announce their marriages. Currently, marriages that are carried out in secret are synonymous with elopement and are not recorded in the Religious Affairs Office. The phenomenon of underage elopement, which the locals refer to as ‘naik’ (rising), is quite prevalent in Gayo Lues District. There have been six cases occurred already in one year. A pair of students who were still under 19 without the permission of their parents or the school deliberately went to a traditional leader, begging to be married off, while some others even dared to skip the administrative procedures and directly married, thinking that the procedures could be taken care of later. However, the real-life is not as smooth as they expected, and so their marriage was not registered, eventually causing the women and children to be the victims. In this study, the focus has related the perspective of Islamic jurisprudence and legislation in Indonesia on marriage registration and the consequences for women and children when there is no marriage registration. This qualitative study used in-depth interviews, descriptive analysis methods, the empirical juridical approach, and the normative juridical approach. The results of the study showed that students who eloped in high school generally no longer continued their studies because of shame and inferiority towards their friends. Marriage registration is handled by the State or the Government through statutory regulations in order to create orderly marriage in society.
PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL ACEH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH Ryean; Yuhermansyah, Edy
As-Siyadah Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v4i2.5685

Abstract

Sejak mulai bertugas pada tahun 2023, Penghubung Komisi Yudisial Aceh telah melakukan pemantauan sebanyak 30 pemantauan hakim hingga tahun awal tahun 2024. Dari 30 Pemantauan yang dilakukan, 24 diantaranya dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tingginya angka pemantauan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh tidak lain dikarenakan adanya atensi publik yang tinggi dan juga letak dari Peradilan Tipikor yang berada di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh MaTa (Masyarakat Transparansi Aceh) sepanjang 2020 hingga 2023 terdapat 85% vonis bebas yang diputuskan oleh hakim pada perkara Tipikor, sehingga menimbulkan adanya dugaan penyimpangan prilaku hakim di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena lemahnya pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penelitian merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian penulis dapati bahwa Penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan prilaku hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di Daerah. Dalam pelaksanaanya, PKY Aceh melakukan penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman dan Prilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim,melakukan verfikasi terhadap laporan masyarakat, melakukan pemantauan persidangan,dan melakukan sosialisasi serta penguatan Kerjasama antar Lembaga dan stakeholder.
Formalisasi Prinsip Hukum Islam Dalam Perda Berbasis Syariah Perspektif Politik Islam: (Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD) Ulfaiza, Cut Rina; Yuhermansyah, Edy
As-Siyadah Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i1.6895

Abstract

Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang dapat diakomodasi dalam hukum positif, salah satunya berbentuk perda syariah. Meski di dalam tataran konseptual masih ada perdebatan tajam tentang eksistensi perda syariah ini. Pada tulisan ini, hendak menganalisis lebih jauh pandangan Moh. Mahfud MD terkait formalisasi hukum Islam berbasis perda syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan jenis normative legal research. Hasil penelitian ini bahwa Mahfud MD memandang hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil dan posisi dan kedudukannya sama dengan hukum Barat dan hukum adat sebagai sumber hukum materiil. Mahfud MD memandang bahwa formalisasi hukum Islam berbasis perda syariah bisa dilakukan dengan proses eklektisasi, yaitu memilih serta menyerap nilai-nilai yang terbaik dari hukum Islam. Hukum hanya bisa diformalisasi dalam perda syariah sekiranya didukung dengan konfigurasi politik yang ada di parlemen daerah.
Co-Authors Agustin Hanapi Ryean Ulfaiza, Cut Rina