Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Honeste Vivere
Inri Januar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUCIA TERKAIT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2011 Inri Januar
to-ra Vol. 3 No. 1 (2017): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IThe Fiduciary Guaranty Act provides benefits for fiduciary and fiduciary beneficiaries in carrying out economic activities. This law also provides legal certainty and guarantee to parties by execution of fiduciary merchandise without a court decision. The existence of regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia further strengthen the protection of the State to the people who need security from the police. Execution in fiduciary warranty is defined as the sale of fiduciary goods either through public auction or under-sales. The collection of collateral goods is an activity to achieve the execution of fiduciary guarantee. The good faith of the debtor is an important role in preventing the occurrence of physical clashes in case of forced taking by creditors protected by the Act. Kata Kunci: Hak, Jaminan, dan Eksekusi
Kewajiban dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam Hukum Jaminan Inri Januar
to-ra Vol. 2 No. 1 (2016): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v2i1.1131

Abstract

Abstract Law has an important role in the world economy , because the presence of lenders have made the position of the legal protection of the guarantee provided by the debtor. It should be alert to who is obliged to meet the achievement, and who is responsible for fulfilling achievement, it is to see if the position of individual guarantees directly replace the debtor at the time of default. Assurance also give priority to who is to first get the fulfillment of receivables if the debtor has turned out to be propagators of the creditor and the debtor turns out possessions is not enough to meet all its debts. Kata Kunci: tanggung jawab memenuhi prestasi
DAYA IKAT NORMA DILUAR PERJANJIAN KE DALAM PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA Inri Januar; Poltak Siringoringo; Radisman Saragih
Honeste Vivere Vol 33 No 1 (2023): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i1.185

Abstract

Perjanjian dan Undang-Undang menjadi dasar lahirnya perikatan. Walaupun perjanjian di buat berdasarkan kesepakatan para pihak tidak berarti pihak-pihak dalam perjanjian terhindar dari ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Sifat mengikatnya peraturan perundang-undangan ke dalam suatu perjanjian dengan tegas tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemahaman penting setelah itu apakah sesuatu yang secara diam-diam tadi dianggap masuk kedalam perjanjian maka bila tidak dipenuhi akan dikualifikasikan wanprestasi atau tetap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam pengadilan pemisahan wanprestasi dan PMH sangat tegas dan tidak bisa disatukan berdasarkan yurisprudensi. Pasal 1349 KUHPerdata Jo pasal 1339 KUHPerdata telah menjawab bila kepatutan, kebiasaan dan undang-undang dianggap dimasukkan dalam perjanjian maka itu masuk sebagai perjanjian. Kebebasan berkontrak mempunyai kontribusi penting berkaitan dengan paham individualisme. Dengan tetap memperhatikan kondisi individu yang terikat dengan masyarakat maka hukum bertujuan mencari kepentingan individu yang selaras serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya bila kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang secara diam-diam masuk dalam perjanjian tidak dilaksanakan maka perbuatannya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Poltak Siringoringo; Paltiada Saragi; Inri Januar
Honeste Vivere Vol 33 No 2 (2023): July
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i2.251

Abstract

Harta benda dalam perkawinan memerlukan pengaturan agar memberikan kepastian dan perlindungan dan kepastian hukum bukan hanya bagi suami istri tetapi juga untuk pihak ketiga yang akan mengadakan hubungan hukum. Pembedaan harta bawaan dan harta bersama membuat penguasaan hukum atas harta bersama dan harta bawaan menjadi berbeda. Pengaturan mengenai hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan apakah tetap dikategorikan harta bawaan, hadiah atau warisan bila diusahakan bersama-sama antara suami dan isteri telah menimbulkan ketidakjelasan. Pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 1 dan 2 hanya memberikan batasan mengenai pengelolaan harta bersama dan harta bawaan, hadiah dan warisan tetapi dalam peraturan perundangundangan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pengembangan harta bawaan atau warisan atau hadiah yang didapat dalam perkawinan apakah masuk kategori harta bersama atau harta bawaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menelaah terkait tidak adanya penjelasan norma mengenai hasil dari harta bersama, hadiah atau warisan sebagaimana dalam pasal 35 sampai 37 UU perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bila hasil atau pengembangan dari harta bawaan, warisan dan hadiah masuk kedalam kategori harta bersama.
Reformulation of the Authority of the Deposit Insurance Corporation (LPS) within the Framework of the P2SK Law Diana Napitupulu; Inri januar
Jurnal Hukum Vol 42, No 3 (2026): Vol 42 No 3 (2026)
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v42i3.51285

Abstract

The stability of the financial system constitutes a fundamental prerequisite for sustainable economic development and public confidence in the banking sector. In Indonesia, this objective has been reinforced through the enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (the P2SK Law), which introduces comprehensive reforms to the regulatory and institutional framework governing financial system stability. One of the most significant aspects of this reform is the reformulation of the authority of the Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS), particularly in relation to bank resolution and crisis management mechanisms.This study aims to examine the reformulation of LPS authority under the P2SK Law and to analyze its legal implications for the financial safety net framework in Indonesia. The research employs a normative legal method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of relevant legislation and implementing regulations, while secondary materials include scholarly legal journals and authoritative doctrinal sources. A comparative analysis with deposit insurance institutions in selected jurisdictions is also conducted to provide contextual insight.The findings demonstrate that the P2SK Law significantly expands and restructures the authority of LPS, notably by strengthening its role in early intervention, bank resolution planning, and the handling of both systemic and non-systemic banks. This reform reflects a shift toward a more proactive and integrated crisis management model within the Financial System Stability Committee framework. However, the expansion of authority also raises legal concerns regarding the potential overlap of mandates among financial authorities, the preservation of institutional independence, and the adequacy of accountability mechanisms.The study concludes that the reformulation of LPS authority under the P2SK Law has the potential to enhance the effectiveness of financial crisis management and to reinforce financial system stability. Nevertheless, the success of this reform depends on the clarification of authority boundaries, the harmonization of inter-institutional coordination, and the strengthening of legal safeguards to ensure transparency and accountability.
Co-Authors Diana Napitupulu Paltiada Saragi Poltak Siringoringo Radisman Saragih