Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19 Zakariya, Rizki
Jurnal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Vol 9 No 3 (2020): December
Publisher : Jurnal Ekonomi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52813/jei.v9i3.56

Abstract

Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan menguraikan urgensi dan strategi optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mengembangkan ekonomi perdesaan di tengah pandemi. Metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus dan tinjauan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan urgensi BUM Desa karena kontribusinya yang besar bagi desa, tetapi terdisrupsi oleh pandemi. Upaya optimalisasi peran BUM Desa di antaranya dengan mendorong BUM Desa sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa, bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal, pemberian insentif dan kredit modal kerja, dan dilakukannya pendidikan dan pelatihan SDM pengelola.
Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan melalui Putusan Hakim yang Berkepastian Zakariya, Rizki
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2021): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9897

Abstract

Hakim di pengadilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi, terdapat problematika dalam penegakan hukum oleh hakim dalam berbagai putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan analisis urgensi optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian. Kemudian menguraikan upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana lingkungan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketidakjelasan pendakwaan pidana pembakaran hutan dan lahan, ketidakjelasan batasan pelanggaran pidana, dan administrasi lingkungan, dan ketidakjelasan pemidanaan pemanfaatan hutan lindung. Atas permasalahan yang ditemukan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana dibidang lingkungan yakni dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, perubahan UU No. 39 Tahun 2014, perubahan UU No. 32 Tahun 2009, dan penyusunan SEMA tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Bidang Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung. Melalui upaya penguatan tersebut, maka diharapka upaya penegakan hukum pidana lingkungan dapat berjalan optimal pada masa mendatang.