Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Abbas, Zakaria
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
OTONOMI DAERAH DAN PELUANG INVESTASI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN Sugianto, Bambang; Kurniawati, Dita; Abbas, Zakaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.286

Abstract

Abstrak Tujuan Otonomi daerah memberikan kemudahan daerah dalam melaksanakan kewenangan, sehingga dalam menjalankan kewenangan membawak efek positif dalam berinvestasi. Investasi bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah serta peningkatan Pendapatan Daerah, tetapi otonomi sering disalahgunakan oleh Pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan perizinan, sehingga Investor mengalami kesulitan dan hambatan. Tujuan otonomi daerah supaya ada dampak positif serta memberi pelayan publik lebih mudah dan cepat, penyederhanaan Pelayanan Kegiatan Investasi, dan penyederhanaan (regulasi) pelayanan kegiatan ekonomi membantu kelancaran usaha dari para pelaku ekonomi, karena deregulasi dipandang untuk meningkatkan efisiensi bagi pelaku ekonomi. Adanya kepastian proses adminitrasi dan kepastian hukum yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas politik Daerah, singkronisasi regulasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Daerah harus membuka diri dan mempermudah perizinan sektor investasi terutama berhubungan rekruitmen tenaga kerja yang besar, terukurnya kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah dengan menggunakan kinerja fiscal sehingga tercapainya keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Investasi. Abstract In doing investment, there are often problems, one of which is regional autonomy, the challenges of implementing investment in Indonesia in the era of regional autonomy in Indonesia. In its regulation, there is a system of division of authority in facilitating the entry of investments with the investment arrangements at the regional level referring to investment regulations at the national level. Therefore, although the direction of Indonesian economy after Regional Autonomy refers to the economy in the region, it must be remembered that the authority of regional autonomy towards regional independence remains within the framework of the unitary state. The direction of the investment policy and the increase in business activities through investment policies are expected to create opportunities for the growth and development of the business world for every large, medium, and small scale of economic actor. Simplification of Investment Services, Simplification (deregulation) economic activity services helps accelerate the operation of economic actors, because deregulation is seen to increase efficiency for economic actors. The certainty of the administrative process and legal certainty that can guarantee the security and political stability of the region, synchronization of regulations between the local government and the central government, faster in licensing and the realization of certainty, the regional government must open up and facilitate licensing of the investment sector, especially related to the large recruitment of workers, measurable regional financial capacity in the era of regional autonomy by using performance so that the regional achievement can successfully undergone the regional autonomy.
PERAN INSFEKTORAT DALAM PENGAWASAN INTERNAL PADA PEMERINTAH DAERAH Sugianto, Bambang; Khairo, Fatria; Abbas, Zakaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i1.162

Abstract

Abstrak Tidak tercapainya tujuan pembangunan dan terjadinya penyimpangan terhadap tata kelolah pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Negara menimbul kerugian negara yang disebabkan lemah sistem pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang resmi yang dilakukan oleh Lembaga Otonomi yang kuat, Sehingga kegiatan pemerintah daerah dapat tercapai dan tidak adanya penyimpangan. Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode normatifmenganalisis masalah pengawasan dan kelemahan serta hambatannya dari sisi aturan dan norma perundang-undang, serta buku yang berhubungan dengan pengawasan daerah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat selaku Lembaga pengawas dan pencegahan internal terhadap pelaksanann dan tata kelolah pemerintah tidak mempunyai kekuatan yang kuat, walaupun hasil temuan dalam pengawasan itu terbukti adanya penyimpangan. Ini disebabkan Lembaga Pengawasan Daerah tidak mampu dan Independen dan selalu dibawah tekanan Kepala Daerah. Oleh kerana kedepan harus ada regulasi pemerintah pusat dimana kedudukan Inspektorat Daerah kedudukannya satu tingkat diatas yang dia awasi. Kata kunci: Pengawasan Internal Abstrack The failure to achieve development goals and the occurrence of deviations from government carried out by the State Apparatus have incurred state losses caused by weak supervision and prevention systems. Therefore an official oversight is conducted by a strong Autonomous Agency, so that local government activities can be achieved and there are no deviations. The writing in this paper uses a normative method to analyze the problems of supervision and weaknesses and their constraints in terms of rules and norms of legislation, as well as books relating to regional supervision. The supervision carried out by the Inspectorate as the internal supervisory and prevention agency for the implementation and governance of the government does not have a strong power, although the findings in the supervision are proven to be irregularities. This is because Regional Oversight Institutions are incapable and independent and are always under the pressure of the Regional Head. Therefore, in the future there must be a central government regulation where the position of the Regional Inspectorate is one level above which he oversees.
OTONOMI DAERAH DAN PELUANG INVESTASI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN Sugianto, Bambang; Kurniawati, Dita; Abbas, Zakaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.286

Abstract

Abstrak Tujuan Otonomi daerah memberikan kemudahan daerah dalam melaksanakan kewenangan, sehingga dalam menjalankan kewenangan membawak efek positif dalam berinvestasi. Investasi bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah serta peningkatan Pendapatan Daerah, tetapi otonomi sering disalahgunakan oleh Pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan perizinan, sehingga Investor mengalami kesulitan dan hambatan. Tujuan otonomi daerah supaya ada dampak positif serta memberi pelayan publik lebih mudah dan cepat, penyederhanaan Pelayanan Kegiatan Investasi, dan penyederhanaan (regulasi) pelayanan kegiatan ekonomi membantu kelancaran usaha dari para pelaku ekonomi, karena deregulasi dipandang untuk meningkatkan efisiensi bagi pelaku ekonomi. Adanya kepastian proses adminitrasi dan kepastian hukum yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas politik Daerah, singkronisasi regulasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Daerah harus membuka diri dan mempermudah perizinan sektor investasi terutama berhubungan rekruitmen tenaga kerja yang besar, terukurnya kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah dengan menggunakan kinerja fiscal sehingga tercapainya keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Investasi. Abstract In doing investment, there are often problems, one of which is regional autonomy, the challenges of implementing investment in Indonesia in the era of regional autonomy in Indonesia. In its regulation, there is a system of division of authority in facilitating the entry of investments with the investment arrangements at the regional level referring to investment regulations at the national level. Therefore, although the direction of Indonesian economy after Regional Autonomy refers to the economy in the region, it must be remembered that the authority of regional autonomy towards regional independence remains within the framework of the unitary state. The direction of the investment policy and the increase in business activities through investment policies are expected to create opportunities for the growth and development of the business world for every large, medium, and small scale of economic actor. Simplification of Investment Services, Simplification (deregulation) economic activity services helps accelerate the operation of economic actors, because deregulation is seen to increase efficiency for economic actors. The certainty of the administrative process and legal certainty that can guarantee the security and political stability of the region, synchronization of regulations between the local government and the central government, faster in licensing and the realization of certainty, the regional government must open up and facilitate licensing of the investment sector, especially related to the large recruitment of workers, measurable regional financial capacity in the era of regional autonomy by using performance so that the regional achievement can successfully undergone the regional autonomy.
Co-Authors Bambang Sugianto BAMBANG SUGIANTO Khairo, Fatria Kurniawati, Dita