Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Factors of Political Participation of Beginner Voters Not Using Their Voting Rights in Elections in West Java Fajarwati, Arnia; Anzani, Elvira Aprilla; Susanti, Dian; Muhtadi, Alfian Ali; Annisa, Annisa; Nuryani, Elin; Gania, Gema Sunda; Faisa, Khailla Tavania; Gunardie, Muhammad Luthfi; Sophiana, Risa
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i3.7351

Abstract

This study aims to examine the factors that influence the political participation of novice voters not using their voting rights in elections in West Java. The method used in this research is to use a qualitative approach, namely the descriptive method. This research will provide an opportunity for subjects (first-time voters) to answer the questions asked according to their own experiences, and not based on the benchmark answers that have been made by researchers. This means that first-time voters behave and act in such a way as to feel free to use their knowledge and experience of the topics offered. The conclusion of this research is that there are several factors that encourage students of Langlangbuana University to use their voting rights during elections. Some of the factors found are factors of political stimulation, in order to realize the importance of using voting rights. Then the second factor is the factor of the characteristics of the person, because those with a social character who have great social concern for social, political, economic, socio-cultural, and defense problems, usually want to be involved in political activities. The third is the factor of the social environment, and the last is the factor of political education that novice voters get. Most of the students of Langlangbuana University already have care and awareness about the importance of their voting rights in the election, and have desires and hopes for the people they will choose as leaders in this country.
KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA PERDAGANGAN MIKRO Fauzi, Sigit Rifki; Fajarwati, Arnia
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 28 No 1 (2023): Vol. 28 No. 1, Juni 2023
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha menggunakan sistem administrasi OSS, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sehingga peneliti ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data, serta menggunakan partisipan sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan prosedur atau langkah-langkah analisis data menurut Creswell, sementara validitas dan reabilitas dilakukan dengan cara triangulasi. Berdasarkan pengamatan, hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pembuatan surat izin berusaha dengan menggunakan sistem OSS sudah berjalan dengan baik, adapula kekurangannya adalah kurangnya sosialisasi terhadap semua kalangan masyarakat terutama para pelaku usaha yang membutuhkan Nomor Induk Berusaha. Sementara itu juga terdapat kesesuaian antara kualitas pelayanan perizinan berusaha dengan teori Parasuaraman dalam Lupiyoadi, bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE KOTA BANDUNG Rachmawati, Sinta Yulia; Fajarwati, Arnia
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 28 No 2 (2023): Vol. 28 No. 2, Desember 2023
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background of this research is the non-optimal implementation of the Online Aspiration and Complaint Service Policy in Bandung City. The aim of this study is to comprehensively understand, analyze, and describe how the implementation of the Online Aspiration and Complaint Service Policy in the City of Bandung unfolds. The theoretical framework employed in this research is George C. Edward III’s Policy Implementation model as adapted by Subarsono, which comprises four dimensions: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research formulates propositions for the optimal implementation of the Online Aspiration and Complaint Service Policy at the Department of Communication and Informatics of the City of Bandung based on the factors of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research methodology employed is qualitative research with a descriptive approach. Data is gathered through literature review, participant observation, in-depth interviews, and documentation. The findings of this research reveal that the implementation of the Online Aspiration and Complaint Service Policy in the City of Bandung is suboptimal due to a lack of public awareness and socialization regarding the LAPOR application, which is the primary reason for the limited knowledge of the public about the application.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Studi tentang Sertifikasi Aset Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Sihabudin, Egi Muhamad; Fajarwati, Arnia; Junriana, Junriana
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 25 No 2 (2020): Vol. 25, No. 2, Desember 2020
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu penopang dalam perekonomian Pemerintah Kota Bandung yaitu barang milik daerah melalui aset tanah daerah. Namun Sertifikasi sebagai bukti kepemilikan Barang Milik Daerah atau Aset Daerah menjadi masalah yang berlangsung hingga saat ini di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung memiliki lahan sekitar 18,9 juta meter. Perjanuari 2020 Aset di Kota Bandung yang sudah di sertifikatkan masih 20%. Padahal Pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, Teori yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan teori Model Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle dalam Agustino (2017:143). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Sertifikasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dilihat dari isi kebijakan dan konteks kebijakan belum berjalan dengan optimal terdapat faktor penghambat yaitu catatan atau dokumen yang dimiliki oleh pemerintah kota Bandung terkadang tidak sesuai dengan fisik atau fakta dilapangan. Hal ini dibuktikan pendaftaran sertifikat tanah jadi lambat dan dapat menimbulkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF (STUDI TENTANG INDUSTRI KULINER DI KOTA BANDUNG) Alawiyah, Rieka Rahma; Fajarwati, Arnia
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 2 (2022): Vol. 27 No. 2, Desember 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (studi tentang industri kuliner di Kota Bandung). Untuk menganalisis masalah penelitian ini digunakakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dalam (Subarsono, 2011: 90-92) yang terdiri dari 4 dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan anatara lain: Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan para Pelaku ekonomi kreatif/ masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dan uji keabsahan data yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian yang menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif belum maksimal
AGILE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN THE GADGET MOBILE APPLICATION FOR LICENSING ADVERTISING IN BANDUNG CITY Fajarwati, Arnia; Az-zahra , Nasywa Dewanti
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.701

Abstract

This study examines the implementation of Agile Governance in the Gadget Mobile Application (GAMPIL) for the Advertising License Program in Bandung City. The GAMPIL application, developed by the Investment and One-Stop Integrated Service Office, aims to simplify the licensing process for businesses and citizens by allowing them to access services via smartphones, reducing the need for in-person visits. The application aligns with Bandung’s e-Government initiative, designed to streamline services and improve efficiency. Through a qualitative descriptive approach, including observations, interviews, and document analysis, the study assesses the effectiveness of GAMPIL in supporting agile governance principles and meeting public needs. The findings show that while GAMPIL offers convenience, its implementation has not yet reached its full potential. Technical issues, such as system errors and data security concerns, hinder the application’s effectiveness. Public awareness of the application is also low, due to insufficient outreach efforts, limiting user engagement. Additionally, the DPMPTSP struggles with responsiveness and feedback management, key aspects of Agile Governance. The lack of clear communication and slow response to complaints has prevented the application from evolving to meet user needs. Despite these challenges, the study concludes that GAMPIL has the potential to improve the licensing process but requires improvements in user education, system performance, and inter-agency coordination. Strengthening these areas will ensure that the application is more efficient, accessible, and responsive to public demands, making it a more effective tool in the city’s e-Government strategy.