Furqoni, Aisita Laila
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN IZIN PERTAMBANGAN DI BENTANG ALAM KARST SANGKULIRANG-MANGHALIHAT: STUDI KASUS BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Aisita Laila Furqoni; Diza Almatuty; Safira Ayu Almira
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.957 KB)

Abstract

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan Karst yang sangat luas,yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian yang dirilis oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) pada tahun 2015 setidaknya terdapat 3.569.250 Ha Ekosistem Karst di Provinsi Kalimantan Timur.Jika dipandang dari filosofi pokoknya, perizinan bertalian dengan segala sesuatu yang sifatnya dilarang. Namun diberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ijin adalah pengecualian terhadap hal yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan pejabat berwenang. Dengan cara itulah hukum administrasi negara berkerja. Dalam teori perizinan manapun, rumus perijinan ini akan selalu sama. Namun disini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun Kabupaten Berau telah mengeluarkan ijin dibentang alam karst. Maka penulis merumuskan masalah mengenai Bagaimana Kebijakan terhadap ijin yang telah dikeluarkan di bentang alam karst Sangkulirang-Mangkalihat, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dengan ijin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Berau dan Pemerintah Kutai Timur, memberikan peluang bagi Perusahaan tambang untuk melakukan penambangan diwilayah Ekosistem Karst walaupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan ijin kepada Perusahaan tambang. Kata Kunci : Kebijakan, Ekosistem Karst, Izin, Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Sosialisasi Mengenai Narkoba Dan Sex Education SMA Negeri 6 Balikpapan Saiful Rahman, Aswadul Fitri; Furqoni, Aisita Laila; Sitanggang, Anggie Dhika Ayu Arieska; Yasmin, SY. Shaila Savira; Istiqomah, Safira; Prayitno, Angga Gigih
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 2, No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.115 KB) | DOI: 10.51213/jmm.v2i2.38

Abstract

Narkoba dan Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah yang dihadapi di indonesia dan semakin berkembang. Pengedar Narkoba tidak hanya mentargetkan kalangan masyarakat ke atas dan orang yang sudah dewasa, tetapi sekarang mereka sudah masuk dikalangan anak remaja, anak sekolah menengah bahkan anak Sekolah Dasar. Penggunaan Narkoba tidak akan jauh dari pergaulan bebas terutama anak-anak remaja bahkan anak sekolah, sehingga banyak yang menikah di usia muda. Untuk itu melalui kegiatan pengabdian ini kami berusaha untuk membantu generasi muda atau remaja (siswa-siswa) dengan mengadakan sosialisasikan mengenai Narkotika yang dapat membahayakan bagi generasi bangsa dan dampak yang ditimbulkan mengenai seks bebas yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, kegiatan ini dilakukan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswi menambah wawasan tentang bahaya dari narkoba dan juga pergaulan bebas. Salah satu faktor yang juga ikut berperan dalam penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yaitu Teknologi Informasi.Kata Kunci: Narkoba,Pergaulan bebas,Seks, Sekolah, Teknologi Informasi.
Mendorong Pembentukan Regulasi Perampasan Aset Di Indonesia Wujud Komitmen Mencapai Tujuan United Nations Convention Againts Corruption Furqoni, Aisita Laila; Aprina, Elsa; Rosdiana, Rosdiana; Anggraini, Ana Fatmawati
Jurnal de jure Vol 17, No 2 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i2.1158

Abstract

Kesepakatan mengenai pemberantasan kejahatan korupsi yang melahirkan United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa bagi masyarakat internasional. Peluang untuk melakukan kerjasama dibidang pemberantasan korupsi semakin terbuka lebar. Setiap negara pihak wajib mengupayakan tercapainya tujuan utama yang telah tercantum dalam UNCAC dengan cara membuat regulasi-regulasi nasional yang selaras dengan aturan UNCAC. Tindak kejahatan korupsi harus segera diberantas mengingat dampaknya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Tidak hanya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi namun harus ada upaya pula untuk menangani kerugian keuangan negara tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dimana penulis akan menguraikan secara deskriptif kulitatif pada bagian pembahasan.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Negara Indonesia harus mengambil peluang yang terdapat dalam UNCAC untuk melakukan kerjasama dengan negara lain terkait dengan pemberantasan tindak kejahatan korupsi, membuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang memiliki efek jera bagi pelaku tindak kejahatan korupsi. Undang-undang yang sekarang telah ada dirasa masih kurang, sehingga tindak kejahatan korupsi masih saja terjadi dan menyebabkan munculnya kerugian bagi negara. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus didorong pemberlakuannya adalah Undang-undang Perampasan Aset yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara sekaligus mewujudkan tujuan UNCAC yang telah menjadi komitmen semua negara pihak termasuk Indonesia.