Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Satoto, Sukamto; Syarif, Afif; Noviades, Dhil's; Fitria, Fitria; Mushawirya, Rustian
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.493 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8483

Abstract

Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Sungai Penuh Kerinci memberikan Sosialisasi terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dilihat Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.
FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT Hayati Lubis, Prima; Hartati; Noviades, Dhil's
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit, untuk mengetahui kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit. berdasarkan perumusan masalah dan tujuan Penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan karena tugas dan wewenangnya dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit sudah terlaksana namun pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala kekurangan pengawai yang melakukan pengawasan sehingga pengawasan terhadap rumah sakit hanya dapat dilakukan dua tahun sekali. Penerapan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum ada yang diberikan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi baik sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki kewenangan dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun rumah sakit yang bersumber dari melalui delegasi yang diberikan oleh Walikota Jambi.
Fungsi Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa Di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Utami, Melyn; Noviades, Dhil's; Zulkarnain, Iskandar
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i3.18826

Abstract

A good and healthy environment is a basic right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Origin rights, and/or traditional rights recognized and respected in the government system, led by the Head The village as the village government is assisted by the village apparatus as an element of village administration. The Village Head is in charge of administering Village Administration, implementing Village Development, Village community development, and empowering Village communities. Batanghari Regency Regional Regulation Article 113 paragraph (2) Letter f Elucidation in paragraph (2) General Provisions for Zoning Regulations for Settlement Areas other regulations that covering residential areas that have a high density and tend to be slums, it is necessary to improve the environment in a participatory manner in number 2 article 113 paragraph (2) letter f. The purpose of this study is how the function of the village head is to the problems faced in terms of settlements, as well as the development of productive settlements in Selat Village, Pemayung District, Batanghari Regency. The research method used is empirical juridical and qualitatively descriptive with the elaboration and description of the problems regarding the population in the Straits Village.