Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Socious Journal Journal OF Poltica Governo
Nurmalasyiah, Nurmalasyiah
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL DI DESA GUMPA KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR ( STUDI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN ) Nurmalasyiah, Nurmalasyiah
Jurnal PubBis Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.507 KB)

Abstract

By Minister of Internal Affairs Instruction 542/3150 / SJ on Implementation pembangian Social Security Card and Handling Public Complaints that the Social Protection Card (KPS) is a card issued by the Government as a marker of poor households. PPP contains information other household members, household address, family card numbers, equipped with a bar code (barcode) and KPS unique identity number. The front of the card reads Social Protection with Garuda logo and card expiration. The purpose of writing this study is to identify and analyze Implementation of Social Protection Card Program In the village hamlet Gumpa Eastern District of East Barito District (Study Help Poor Students).The research method using descriptive qualitative approach, data collection was done by interview using the theory Grindle, respondents used is of poor students who receive assistance, data analysis techniques using the theory Milles, Huberman and Saldana, 2014Protection Card Gumpa In the village of Dusun Eastern District of East Barito District (Study Help Poor Students) already performing well. However, there are some that are a barrier that is the less accurate data collection on poor students, the use of funds BSM is not maximized, because it is used for other purposes.So the hope is that this program viable or sustainable, with the correct data collection in accordance with the facts on the ground.  Keywords: Implementation, Program Policy KPS
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG (STUDI PADA POLI UMUM) Nurmalasyiah, Nurmalasyiah
Jurnal PubBis Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.556 KB)

Abstract

Fasilitas pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar yaitu puskesmas (Kepmenkes No. 128 Tahun 2004). Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau sebagian wilayah kecamatan. Berhubungan deengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, maka tidak lepas dari upaya yang dilakukan dengan tujuan pembangunan dan meningkatkan kapasitas dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas Puskesmas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, teknik penggali data observasi, wawancara kuesioner, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel melalui teknik Accidental Sampling (sampling kebetulan). Sedangkan Accidental Sampling pada penelitian ini adalah pasien atau masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian di Puskesmas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dari perhitungan IKM mendapat nilai konversi 79,3 dan dinyatakan baik sesuai dengan nilai konversi 62,51 ? 81,25 merupakan kategori B (Baik).       .                                                                         Kata Kunci: Tingkat Kepuasan dan Pelayanan Kesehatan.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAHDI KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG (PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH) Nurmalasyiah, Nurmalasyiah; Suryani, Lilis
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.674 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong, baik langsung maupun tidak langsung. Responden berjumlah 60 orang, terdiri dari 30 petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Distrik Tabalong dan 30 orang masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode alternatif Partial Least Squares (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.                Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tidak ada pengaruh signifikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong; 2) tidak ada pengaruh signifikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terhadap efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong; 3) ada pengaruh signifikan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong; dan 4) tidak ada pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong. Saran bahwa DLH dapat melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.
Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Nurmalasyiah, Nurmalasyiah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1161-1168

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan  Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus, informan yang digunakan adalah informan kunci, utama dan pendukung, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder, serta analisis data dengan cara kualitatif menggunakan teori Miles and Huberman (1992;16), yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dan pembahasan penelitiannya adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan, yang mana sebelum adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar, Kabupaten Tabalong untuk IPM nya masih berada pada urutan ke-9 dan ke-10 se Kalimantan Selatan, namun setelah adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar ini Kabupaten Tabalong masuk dalam urutan ke-3 se Kalimantan Selatan. 3) Model Kebijakan Gerbang Emas Bersinar di Kabupaten Tabalong, adalah model Battom- up, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan bahwa model Bottom-up yang dilaksanakan selama ini tidak murni seperti yang diharapkan oleh masyarakat, karena keterlibatan Pemerintah masih sangat dominan baik itu dari inisiasinya maupun fasilitatornya.Kata kunci:  Kebijakan Publik, Gerbang Emas Bersinar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Exploration Of Socio-Political Change In Natural Resource Management In Urban Areas Irawanto, Irawanto; Silam, Muhammad Mochtar Mandala; Nurmalasyiah, Nurmalasyiah
Journal of Politica Governo Vol. 2 No. 2 (2025): Politica Governo - April
Publisher : Pt. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/hm6qfy49

Abstract

Rapid urbanization in major cities has put great pressure on natural resources, leading to environmental degradation, reduced green space, and increased pollution and carbon emissions. This process led to a major change in the way societies managed natural resources, affecting their quality and availability. This study explores the influence of socio-political changes on urban natural resource management, with a focus on social dynamics, government policies, and the role of civil society and the private sector. The findings show that the imbalance between urban development and the preservation of natural resources often fuels conflict, while adaptive policies, green technologies, and nature-based approaches can be solutions to reduce environmental impacts. The study also identified that community participation and collaboration between sectors are essential to address the challenges of sustainable natural resource management. This collaboration will improve the efficiency of resource use and reduce negative impacts on the environment, ensuring the sustainability of natural resources for the future.        
Public Participation in Policy Formulation in the Era of Digitalization of Government Judijanto, Loso; Nurmalasyiah, Nurmalasyiah; Silam, M. Mochtar Mandala; Riduan, Akhmad
Socious Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Socious Journal - June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/jneybt22

Abstract

Digital transformation in government has opened up new opportunities to strengthen public participation in the policy formulation process. Through various digital platforms such as e-government and social media, interactions between the state and citizens have become more open, fast, and participatory. However, digitalization is not without challenges. Infrastructure gaps, digital literacy, and the tendency towards participatory symbolism (tokenism) have the potential to create new exclusions in the practice of digital democracy. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method to evaluate the extent to which digital governance is able to encourage substantive public participation. The results of the study show that the success of digital democracy is not enough just by providing technology, but requires institutional reform and ethical-political commitment to create a fair and inclusive deliberative space. Within the framework of deliberative democracy, citizen participation must be positioned as an integral element that influences the substance of policy, not just a procedural formality. These findings emphasize the need for policy strategies that are not only technocratic, but also sensitive to socio-political dimensions, including the redistribution of power, increasing digital-political literacy, and ensuring the involvement of marginalized communities. Thus, digitalization in government will only be meaningful if it is able to bridge the participation gap and encourage democratic practices that are more inclusive, deliberative, and have a real impact on the public.
Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Nurmalasyiah, Nurmalasyiah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1161-1168

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan  Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus, informan yang digunakan adalah informan kunci, utama dan pendukung, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder, serta analisis data dengan cara kualitatif menggunakan teori Miles and Huberman (1992;16), yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dan pembahasan penelitiannya adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan, yang mana sebelum adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar, Kabupaten Tabalong untuk IPM nya masih berada pada urutan ke-9 dan ke-10 se Kalimantan Selatan, namun setelah adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar ini Kabupaten Tabalong masuk dalam urutan ke-3 se Kalimantan Selatan. 3) Model Kebijakan Gerbang Emas Bersinar di Kabupaten Tabalong, adalah model Battom- up, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan bahwa model Bottom-up yang dilaksanakan selama ini tidak murni seperti yang diharapkan oleh masyarakat, karena keterlibatan Pemerintah masih sangat dominan baik itu dari inisiasinya maupun fasilitatornya.Kata kunci:  Kebijakan Publik, Gerbang Emas Bersinar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Irawanto Judijanto, Loso Riduan, Akhmad Silam, M. Mochtar Mandala Silam, Muhammad Mochtar Mandala