Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Yudisial Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Majalah Hukum Nasional Jurnal Legislasi Indonesia
Putra, Antoni
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

 1 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Antoni Putra
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30 No 2 (2021)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.2.108-127

Abstract

 Efforts to revise Law Number 30 of 2002 concerning the Commission of Corruption Eradication which became the basis for the formation of the Corruption Eradication Commission have been carried out repeatedly, and the peak occurred in 2019. In the revision carried out in 2019, there was a neglect of the principle of establishing good laws and regulations, causing rejection from the public during the discussion process in the House of Representatives, and this makes it difficult for the revised law to be accepted, causing a lot of judicial review at the Constitutional Court.Keywords: Corruption Eradication Commission; Law; Rejection; AbstrakUpaya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan berulangkali, dan puncaknya terjadi pada 2019. Dalam revisi yang dilaukan pada 2019 tersebut, terjadi pengabaian terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga menyebabkan terjadi penolakan dari publik saat proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dan menyebabkan undang-undang hasil revisi juga sulit diterima sehingga menyebabkan banyak terjadi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang, Penolakan;
Co-Authors Ananda, Ahmad Alveyn Sulthony Anggraeni, Reni Putri Azairin, Maudy Prima Farina Gandryani Fikri Hadi Hastiti Putri, Dayandini Muhammad Fadli Ricca Anggraeni Sofwan, Edi Trisia, Siska