This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lex Suprema
Luhfitasari, Ratna
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

URGENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA BALIKPAPAN Anjeli, Devirainy Gadis; Nugraha, Reza Rizki; Yanti, Yanti; Luhfitasari, Ratna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang nomor 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan atau sengketa anatara pelaku usaha dan konsumen, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: ”Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikann perlindungan kepada konsumen”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang memiliki fungsi "menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan". Undang-Undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 UUPK menyebutkan : ”Bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen”. BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur Pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha. BPSK diharapkan dapat mempermudah mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Pembentukan BPKS sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. BPSK yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari Institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk BPSK di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan tetapi BPSK bukanlah Pengadilan
IMPLEMENTASI PASAL 26 D UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PARIWISATA TERHADAP OBYEK WISATA EKSTREME WATERSPORT DI SEA-DOO SAFARI BALIKPAPAN Wicaksana, Aditya; Sitorus, Nicey Oktaviani Erida; Dzakirah, Vania; Luhfitasari, Ratna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v6i2.857

Abstract

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi kebudayaan. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa” pariwisata adalah berbagai macam  kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Sektor partiwisata merupakan bidang industri yang cukup diandalkan oleh negara-negara di dunia terutama dalam pembahasan ini adalah di Indonesia dengan begitu banyak keberagamaan serta keindahan alam nya maupun kelautannya. Tujuan Penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perlindungan serta pertanggungjawaban terhadap konsumen jika mengalami kecelakaan atau cidera saat mengendarai jetski, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang seharusnya dilakukan pihak pelaku usaha ekstrem sport yang ada di Sea-Doo Safari Balikpapan, dan untuk mengkaji dan meneliti bahwa pentingnya perlindungan wisatawan melalui pemberian asuransi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan ini dapat memberikan gambaran Tentang bagaimana seharusnya implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan beberapa aturan terkait seharusnya dijalankan oleh pelaku usaha agar dapat memberikan pelayanan serta keselamatan bagi kosnumennya, serta pengaturan  hukum yang dapat menegakan peraturan Undang-Undang yang sudah ada dan juga tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait/pengelola serta pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi atau tindakan tegas kepada para pelaku usaha yang bersangkutan dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, dan peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian yang bersifat empiris dan normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, karena penelitian bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum yang berlaku di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM KUTAI KARTANEGARA Darma, Harfi; Wardana, Boby Indra; Clarity, Chris; Luhfitasari, Ratna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.988

Abstract

Abstrak Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat penebangan liar (illegal logging) bagi lingkungan dan hutan adalah bencana alam, kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka. Prinsip pelestarian hutan sebagaimana diindikasikan oleh ketiga fungsi pokok tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan perannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi yang akan mendatang. Secara umum wilayah Kutai Kartanegara termasuk dalam wilayah Kalimantan Timur sebagai provinsi terluas setelah Papua. Berbagai sumber daya alam seperti, minyak, bumi, gas alam, batu bara, agrobisnis dan hutan. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pidana Illegal Logging Yang mengangkut secara illegal baik secara individu maupun korporasi di perairan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara dan faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu Undang-undang. faktor penyebab pembalakan liar (illegal logging) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian dan pemukiman. Kejahatan illegal logging merupakan pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam kategori perbuatan yang bersifat khusus, khususnya dalam konteks delik-delik kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan kayu. Meskipun pada dasarnya kejahatan illegal logging, dalam hubungannya dengan unsur-unsur pelanggaran hukum umum dalam KUHP. Hambatannya, Kata Kunci: Illegal logging, Tindak Pidana, Kalimantan Timur.