Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Lex Suprema Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Dzakirah, Vania
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PASAL 26 D UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PARIWISATA TERHADAP OBYEK WISATA EKSTREME WATERSPORT DI SEA-DOO SAFARI BALIKPAPAN Wicaksana, Aditya; Sitorus, Nicey Oktaviani Erida; Dzakirah, Vania; Luhfitasari, Ratna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi kebudayaan. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa” pariwisata adalah berbagai macam  kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Sektor partiwisata merupakan bidang industri yang cukup diandalkan oleh negara-negara di dunia terutama dalam pembahasan ini adalah di Indonesia dengan begitu banyak keberagamaan serta keindahan alam nya maupun kelautannya. Tujuan Penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perlindungan serta pertanggungjawaban terhadap konsumen jika mengalami kecelakaan atau cidera saat mengendarai jetski, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang seharusnya dilakukan pihak pelaku usaha ekstrem sport yang ada di Sea-Doo Safari Balikpapan, dan untuk mengkaji dan meneliti bahwa pentingnya perlindungan wisatawan melalui pemberian asuransi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan ini dapat memberikan gambaran Tentang bagaimana seharusnya implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan beberapa aturan terkait seharusnya dijalankan oleh pelaku usaha agar dapat memberikan pelayanan serta keselamatan bagi kosnumennya, serta pengaturan  hukum yang dapat menegakan peraturan Undang-Undang yang sudah ada dan juga tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait/pengelola serta pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi atau tindakan tegas kepada para pelaku usaha yang bersangkutan dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, dan peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian yang bersifat empiris dan normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, karena penelitian bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum yang berlaku di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEPEMILIKAN TANAH MELALUI MEDIASI Dzakirah, Vania
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i10.7831

Abstract

Konflik kepemilikan tanah di Indonesia sering kali menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta berlarut-larut dalam proses litigasi yang mahal dan memakan waktu. Dalam hal ini, penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh notaris menjadi alternatif yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, serta mengidentifikasi kendala dan solusi untuk mengoptimalkan peran tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dari sumber hukum primer dan sekunder, serta menganalisis regulasi yang berlaku terkait dengan notaris, mediasi, dan hukum pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian yang sah secara hukum. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, ketidakpercayaan terhadap proses non-litigasi, serta masalah keaslian dokumen pertanahan, peran notaris sangat penting untuk memastikan keabsahan kesepakatan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran notaris, dibutuhkan peningkatan pengetahuan tentang hukum pertanahan, penguatan kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan sosialisasi yang lebih luas tentang manfaat mediasi bagi masyarakat.
Implementasi Prosedur Peralihan Lahan Pertanian menjadi Permukiman di Kawasan Penyangga Ibu Kota oleh BPN Dzakirah, Vania; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30214

Abstract

Peralihan lahan pertanian menjadi permukiman di kawasan penyangga ibu kota merupakan fenomena yang kompleks dan berdampak luas baik secara administratif, sosial, maupun ekonomi. Implementasi prosedur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghadapi berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, serta keterlibatan masyarakat yang minim. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pelaksanaan prosedur peralihan lahan, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan lima responden dari berbagai pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur administrasi berjalan, namun sering terhambat oleh birokrasi dan tumpang tindih regulasi, sementara partisipasi masyarakat masih rendah dan pengawasan belum optimal. Dampak sosial-ekonomi berupa perubahan mata pencaharian dan ketimpangan akses lahan juga menjadi isu penting. Rekomendasi meliputi penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam proses peralihan lahan.
Co-Authors Djaja, Benny Luhfitasari, Ratna Sitorus, Nicey Oktaviani Erida Sudirman, M. Wicaksana, Aditya