Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RIO LAW JURNAL TRANSFORMATIONAL LANGUAGE, LITERATURE, AND TECHNOLOGY OVERVIEW IN LEARNING (TRANSTOOL) Legal Studies Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Islahuddin, Muhammad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Legal Studies Journal

 1 
MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 Islahuddin, Muhammad
Legal Studies Journal Vol 4, No 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v4i1.9443

Abstract

The Authority to Revoke Regional Regulations After the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016 is a type of normative legal research that aims, First, to examine the mechanism of authority to revoke Regional Regulations based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government after the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016. This research uses three approaches, namely: Statute approach, historical approach, and comparative approach. Sources of Legal Materials in this research are obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis in this research uses an analytical descriptive method and then analyzed based on the theory of fiqh dusturiyah, using the deductive method. The results of the study concluded, First, based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that the authority to cancel Regional Regulations is in the hands of the President by delegating his authority to the Minister of Home Affairs and the Governor. The mechanism for canceling Regional Regulations uses two kinds of mechanisms, namely executive preview and executive review. After the issuance of the Constitutional Court Decisions Number 56/PUU-XIV/2016 and Number 137/PUU-XIV/2015, the Government's authority to cancel Regional Regulations has shifted to the Supreme Court through Judicial Review as regulated in Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution. The Government should supervise regional legal products through preventive supervision (executive preview) by evaluating the Draft Regional Regulation before the Draft Regional Regulation is passed into a Regional Regulation.
DINAMIKA JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Islahuddin, Muhammad
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2892

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Judial review, Perppu, Mahkamah Konstitusi
Co-Authors ., Aminurrohman Ahmad Affandi Hidayatullah, Fathur Rohman Ainun Mahasin, Nazil Rohman, Aminur Syahbana, Ahmad Nabiel Yusril Ihza Mahendra