Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RIO LAW JURNAL TRANSFORMATIONAL LANGUAGE, LITERATURE, AND TECHNOLOGY OVERVIEW IN LEARNING (TRANSTOOL) Legal Studies Journal
Islahuddin, Muhammad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
STRATEGIES TO CHANGE STUDENTS' NEGATIVE PERCEPTIONS ABOUT GUIDANCE AND COUNSELING TEACHER Islahuddin, Muhammad
TRANSFORMATIONAL LANGUAGE, LITERATURE, AND TECHNOLOGY OVERVIEW IN LEARNING Vol. 1 No. 1 (2021): NOVEMBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.893 KB) | DOI: 10.55047/transtool.v1i1.103

Abstract

The study aims to change students' negative perceptions of teacher guidance and counseling. This research method uses this literature review by looking for relevant literature that is done using databases such as Google Scholar. The findings of the Systematic Literature Review (SLR) study are that there are various strategies on the implementation of guidance and counseling programs in schools, the role of guidance and counseling teachers and collaboration between other parties related to the implementation of guidance and counseling programs in an effort to achieve the goals of comprehensive guidance and counseling itself. In the implementation of guidance and counseling programs there is optimal system support in the implementation of guidance and counseling programs because as an optimization on guidance and counseling program services provided to students. Keywords: Guidance and Counseling, Negative Perception, Comprehensive Guidance and Counseling
MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 Islahuddin, Muhammad
Legal Studies Journal Vol 4, No 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v4i1.9443

Abstract

The Authority to Revoke Regional Regulations After the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016 is a type of normative legal research that aims, First, to examine the mechanism of authority to revoke Regional Regulations based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government after the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016. This research uses three approaches, namely: Statute approach, historical approach, and comparative approach. Sources of Legal Materials in this research are obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis in this research uses an analytical descriptive method and then analyzed based on the theory of fiqh dusturiyah, using the deductive method. The results of the study concluded, First, based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that the authority to cancel Regional Regulations is in the hands of the President by delegating his authority to the Minister of Home Affairs and the Governor. The mechanism for canceling Regional Regulations uses two kinds of mechanisms, namely executive preview and executive review. After the issuance of the Constitutional Court Decisions Number 56/PUU-XIV/2016 and Number 137/PUU-XIV/2015, the Government's authority to cancel Regional Regulations has shifted to the Supreme Court through Judicial Review as regulated in Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution. The Government should supervise regional legal products through preventive supervision (executive preview) by evaluating the Draft Regional Regulation before the Draft Regional Regulation is passed into a Regional Regulation.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Islahuddin, Muhammad; ., Aminurrohman; Mahasin, Nazil; Hidayatullah, Fathur Rohman Ainun; Mahendra, Yusril Ihza
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1584

Abstract

Sering kali orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, meskipun tujuannya mendidik tapi kebanyakan orang tua salah langkah, akibatnya banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma dan perkembangan anak menjadi memburuk akibat dari adanya kekerasan yang diberikan sewaktu mereka masih kecil. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui penegakkan hukum baginpelaku tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana  Kekerasan Terhadap Anak di Bawah umur.  Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, pelaku telah dijerat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dan mengenai sanksi pidananya di atur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3). Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak atau dengan upaya Non penal (Preventif) dan dengan upaya penal (reprensif)  yakni upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
DINAMIKA JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Islahuddin, Muhammad
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2892

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Judial review, Perppu, Mahkamah Konstitusi
Co-Authors ., Aminurrohman Ahmad Affandi Hidayatullah, Fathur Rohman Ainun Mahasin, Nazil Mukhtar, Maulana Muhammadinil Rohman, Aminur Syahbana, Ahmad Nabiel Yusril Ihza Mahendra