Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RIO LAW JURNAL Legal Studies Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Islahuddin, Muhammad
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 Islahuddin, Muhammad
Legal Studies Journal Vol 4, No 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v4i1.9443

Abstract

The Authority to Revoke Regional Regulations After the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016 is a type of normative legal research that aims, First, to examine the mechanism of authority to revoke Regional Regulations based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government after the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016. This research uses three approaches, namely: Statute approach, historical approach, and comparative approach. Sources of Legal Materials in this research are obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis in this research uses an analytical descriptive method and then analyzed based on the theory of fiqh dusturiyah, using the deductive method. The results of the study concluded, First, based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that the authority to cancel Regional Regulations is in the hands of the President by delegating his authority to the Minister of Home Affairs and the Governor. The mechanism for canceling Regional Regulations uses two kinds of mechanisms, namely executive preview and executive review. After the issuance of the Constitutional Court Decisions Number 56/PUU-XIV/2016 and Number 137/PUU-XIV/2015, the Government's authority to cancel Regional Regulations has shifted to the Supreme Court through Judicial Review as regulated in Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution. The Government should supervise regional legal products through preventive supervision (executive preview) by evaluating the Draft Regional Regulation before the Draft Regional Regulation is passed into a Regional Regulation.
Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah Islahuddin, Muhammad
AHKAM Vol 2 No 2 (2023): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v2i2.1732

Abstract

In this study, the author takes the title Judicial review of Government Regulations in Lieu of Laws (PERPPU) by the Constitutional Court from the Fiqh Dusturiyah Perspective. The issue raised in this paper is whether the Constitutional Court has the authority to conduct a judicial review of a Perppu. The research objective of this paper is to find out and study the authority of the Constitutional Court in conducting a judicial review of the Perppu. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the legal political approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal research uses the deductive thinking method, which means a method of thinking that begins and begins with general propositions that have been recognized for their truth and ends with a specific conclusion. The results of this study conclude that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu for several reasons. Starting from a sociological and teleological interpretation, it is very likely that the Perpu will contain material that contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or violates people's rights, without being able to be examined before being discussed by the DPR, so it is best if the Constitutional Court can conduct a judicial review of the Perpu. Judicial review of the Perpu by the Constitutional Court is also in the context of upholding the principles of the Indonesian legal state and the supremacy of the constitution. In siyasash fiqh studies, there is a judiciary institution known as the Al-Mazalim Region, which specifically deals with the tyranny of the rulers against the people, including in making policies or laws. The judiciary of the al-Mazalim Region resembles the Constitutional Court in terms of safeguarding people's rights which may be violated through the making of policies or laws. In line with the conclusions above, it is best if the law-making bodies, in this case the DPR and the President, immediately fill in the legal vacuum regarding the judicial review of the Perpu by the Constitutional Court.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Islahuddin, Muhammad; ., Aminurrohman; Mahasin, Nazil; Hidayatullah, Fathur Rohman Ainun; Mahendra, Yusril Ihza
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1584

Abstract

Sering kali orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, meskipun tujuannya mendidik tapi kebanyakan orang tua salah langkah, akibatnya banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma dan perkembangan anak menjadi memburuk akibat dari adanya kekerasan yang diberikan sewaktu mereka masih kecil. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui penegakkan hukum baginpelaku tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana  Kekerasan Terhadap Anak di Bawah umur.  Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, pelaku telah dijerat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dan mengenai sanksi pidananya di atur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3). Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak atau dengan upaya Non penal (Preventif) dan dengan upaya penal (reprensif)  yakni upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
DINAMIKA JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Islahuddin, Muhammad
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2892

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Judial review, Perppu, Mahkamah Konstitusi
Penggunaan Sanksi Pidana bagi Pelaku Diskriminasi Gender terhadap Pengupahan Pekerja (Analisis Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 88) Rohman, Aminur; Islahuddin, Muhammad
AHKAM Vol 4 No 2 (2025): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i2.6276

Abstract

Based on Article 88 of Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation, this study examines the implementation of criminal sanctions against perpetrators of gender-based wage discrimination. Although the legislation normatively guarantees every worker’s right to a decent living and fair wages without gender discrimination, discriminatory practices manifesting as wage gaps between men and women frequently occur in practice. This research employs a normative juridical approach grounded in theories of gender discrimination, criminal sanctions, and legal certainty. The findings indicate that sanctions against wage discrimination offenders can be imposed through administrative or criminal channels. According to Article 185 of Law No. 13 of 2003 on Manpower, violations related to wages may be subject to imprisonment from one month up to four years and/or fines. Articles 88 and 88A of the Job Creation Law regulate the importance of fair wage structures and scales, as well as the government’s role in ensuring the protection of workers’ rights. Furthermore, Article 88B explicitly prohibits employers from paying lower wages to workers performing work of equal value. These policies aim to establish a transparent, fair, and discrimination-free wage system, ensuring that every worker receives a decent income in accordance with principles of justice and equality.
Analisis Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Affandi, Ahmad; Islahuddin, Muhammad
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.7198

Abstract

This study is driven by the increasing prevalence of bullying cases committed by minors in Indonesia, which not only affect the victims but also raise legal issues concerning the regulation of criminal sanctions. The aim of the research is to analyze the regulation of criminal sanctions against child perpetrators of bullying under Indonesia’s positive law and to assess its alignment with child protection principles. The research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach. Data sources include primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as literature, journals, and previous studies. The data were analyzed qualitatively through legal interpretation techniques. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions for child perpetrators of bullying is stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and other related regulations, which prioritize rehabilitative measures over imprisonment. This approach aligns with the principle of the best interest of the child, although its implementation faces challenges such as limited rehabilitation facilities, a shortage of support personnel, and suboptimal application of diversion. The study contributes to juvenile criminal law literature by emphasizing the importance of harmonizing law enforcement with child protection. Recommendations include strengthening technical regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, and improving oversight of the implementation of rehabilitation policies for child perpetrators of bullying.
Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Tata Ruang Kota di Pemerintahan Daerah Islahuddin, Muhammad; Mukhtar, Maulana Muhammadinil
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7956

Abstract

Local wisdom represents an embodiment of traditional knowledge articulated in values, norms, and practices understood by communities in interaction with their natural environment, including hukum kearifan lokal (local wisdom law), which has developed and been practiced across generations within particular communities. This study aims to examine the position of local wisdom within urban spatial planning at the regional government level. A qualitative approach was employed using library research, with documentation techniques as the primary means of data collection, followed by descriptive analysis. The findings show that realizing a substantive role for local wisdom in urban spatial planning within regional governments requires planned and continuous guidance by local authorities involving various community elements, such as customary leaders, religious figures, and environmental advocates. Through the accommodation of local wisdom as a community asset in spatial planning policies and practices, implemented collaboratively by regional governments, indigenous communities, and customary leaders, local wisdom can be more substantively integrated into urban spatial management. These findings imply the need to strengthen the role of regional governments in institutionalizing local wisdom as a moral, social, and ecological foundation for sustainable urban spatial planning policies.
Dampak Nikah Sirri terhadap Status Hukum Anak dan Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Islahuddin, Muhammad; Amelia, Rizka
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.12021

Abstract

Marriage is a bond between a man and a woman intended to establish a family characterized by sakinah, mawaddah, and wa rahmah. However, the practice of nikah siri, or marriage that is not officially registered, may give rise to legal issues, particularly concerning children’s legal status and the protection of their rights. This study aimed to analyze the impact of nikah siri on children’s legal status and the protection of their rights from the perspective of Islamic family law. The study employed a literature-based method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through documentation and analyzed descriptively. The results showed that the non-registration of marriage may create legal uncertainty that could hinder proof of a child’s legal status and the fulfillment of the child’s rights, including the rights to legal identity, financial support, and inheritance. This condition may place children in a vulnerable position when seeking legal protection within the Indonesian legal system. These findings confirm that official marriage registration plays an important role in providing legal certainty and protecting the rights of children born from such marriages. This study contributes to strengthening the understanding of the relationship between marriage registration, children’s legal status, and the protection of children’s rights from the perspective of Islamic family law. In practical terms, marriage registration needs to be strengthened to prevent legal problems that may disadvantage children.
Co-Authors ., Aminurrohman Ahmad Affandi Hidayatullah, Fathur Rohman Ainun Mahasin, Nazil Mukhtar, Maulana Muhammadinil Rizka Amelia Rohman, Aminur Yusril Ihza Mahendra