Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Solusi Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Bina Hukum Lingkungan
Hidayah, Ardiana
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH Armalina, Armalina; Hidayah, Ardiana
Solusi Vol 18 No 1 (2020): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v18i1.253

Abstract

Marriage isbat is a method by husband and wife who have been legally married according to religious law in obtaining state recognition of the marriage so that it is legally binding. Judges in carrying out their duties and authorities, especially judges under the environment of the religious court, are guided by the principles of Islamic personality in the Judicial Power Act, namely the religious court is one of the executors of judicial power for people seeking justice in Islam regarding certain cases. Courts in the religious court environment examine, decide and settle certain cases, one of which includes marital matters. Judge's considerations in setting a case specifically on marriage isbat, the judge must be guided by the Qur'an and the hadith of the Prophet, as well as ijtihad scholars on the values ​​of the philosophy of marriage law in the teachings of Islam. Marriage isbat provides legal certainty and usefulness. The existence of the determination of the case has its benefits and provides legal certainty on the legality of marriage both in religious law and in state law so that the legal objectives are achieved.
ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK Hidayah, Ardiana
Solusi Vol 19 No 2 (2021): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v19i2.361

Abstract

Electronic Contract as an agreement between the parties using an electronic system. Electronic System is a series of electronic devices and procedures that serve to prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, transmit, and / or disseminate electronic information. All forms of agreements including electronic contracts must be carried out in good faith based on Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code. The principle of good faith is the principle for the parties, namely the business actor and the consumer must carry out the substance of the contract based on strong trust or belief or the goodwill of the parties. The phases in the implementation of good faith include the phase before the contract occurs, the phase when the contract occurs or takes place until the phase after the contract is executed.
Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Hidayah, Ardiana
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i1.7967

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk trafficking yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang semakin berkembang seperti sekarang. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Setiap kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan tanpa memperhatikan hak seseorang untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk didalami lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai efek jera pelaku kejahatan supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan juga sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai orang yang menanggung akibat dari suatu kejahatan, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku dengan prosedur seperti yang di atur oleh peraturan perundang- undangan. Dalam perwujudan sebagai undang-undang dalam proses penegakan hukum (Sistem Peradilan Pidana/ Criminal Justice System), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkanPancasila dan UUD 1945, koordinasi serasi antarfungsionaris hukum dan aparatur pemerintah terkait, Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.
PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG Abdullah, Alexander; Hidayah, Ardiana
Solusi Vol 22 No 3 (2024): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v22i3.1332

Abstract

Palembang Class IIA Women's Prison is one of the implementing units of the prison punishment system that is tasked with fostering female prisoners. The problem in this study is how the role of the Prison in fostering female prisoners in the Palembang Class IIA Women's Prison. In addition, it also raises the issue of what are the obstacles in fostering female prisoners in the Palembang Class IIA Women's Prison. This study is an empirical legal research located in the Palembang Class IIA Women's Prison. The role of the Correctional Institution in fostering female prisoners in the Palembang Class IIA Women's Prison is the guidance carried out in two areas, namely personality development and independence development. Personality development consists of personality development in the fields of religion, sports and arts, national and state awareness, the environmental field and development of integrating oneself with the Community. Prisoners are given independence development as regulated in the Correctional Law so that they become activities that produce goods and services that have benefits and added value. The obstacles faced in fostering female prisoners in the Palembang Class IIA Women's Prison are limited officers and excess capacity of inmates. It is recommended that personality development for inmates be carried out continuously and increase independence development by taking a more tailored approach to the interests and talents of inmates. It is hoped that there will be efforts from the government to overcome excess capacity in correctional institutions.
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSFEKTIF HUKUM BISNIS Wiraguna, M. Aji; Hidayah, Ardiana
Solusi Vol 22 No 1 (2024): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v22i1.1500

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) as an effective company management system is the implementation of GCG principles which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness in company management. State-Owned Enterprises (BUMN) as entities owned by the state have a significant role in managing the national economy to achieve community welfare. It is expected that the implementation of GCG principles can be optimized in business activities to gain profits and improve the financial performance of the BUMN itself.
KEARIFAN LOKAL MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF EKOREGION DI PALEMBANG Purnama Wati, Evi; Hidayah, Ardiana
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.484 KB)

Abstract

Kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku pada tatanan kehidupan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong. Gotong Royong sebagai budaya bangsa Indonesia, bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, sehingga budaya ini musti dihadirkan kembali khususnya di Kota Palembang dalam kebersamaan menjaga kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting. Oleh karena itu, setiap elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Palembang membuat kebijakan dalam rangka pelaksanaan gotong royong yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Palembang.
KEARIFAN LOKAL MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF EKOREGION DI PALEMBANG Purnama Wati, Evi; Hidayah, Ardiana
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.484 KB)

Abstract

Kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku pada tatanan kehidupan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong. Gotong Royong sebagai budaya bangsa Indonesia, bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, sehingga budaya ini musti dihadirkan kembali khususnya di Kota Palembang dalam kebersamaan menjaga kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting. Oleh karena itu, setiap elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Palembang membuat kebijakan dalam rangka pelaksanaan gotong royong yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Palembang.
PRIVACY RIGHTS IN THE RESPONSIBILITY PERSONAL DATA PROTECTION Hidayah, Ardiana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3873

Abstract

Protection of personal data privacy for e-commerce service users has a major influence on a country, including Indonesia, in the development of the digital economy. This protection is an important factor for trust in online transactions and is especially important in digital transactions. Policies regarding personal data and information in the event of a data leak still do not specifically regulate liability provisions in e-commerce . This research discusses the study of legislation regarding the principle of dignified responsibility in carrying out e-commerce transactions in the context of personal data protection in Indonesia. This research is normative legal research based on library research . This research is based legal responsibility in Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data in a proportional balance in protecting users' personal data.
Co-Authors Alexander Abdullah Armalina, Armalina Purnama Wati, Evi Wiraguna, M. Aji