Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Jurnal Thengkyang Solusi Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Batulis Civil Law Review Jurnal Kajian Pembaruan Hukum AKM: Aksi Kepada Masyarakat SASI Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Nurlani, Meirina
Universitas Sjakhyakirti Palembang
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA BISNIS DI INDONESIA Nurlani, Meirina
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan jalan alternatif penyelesaian sengketa dalam Hukum Bisnis di Indonesia di luar lingkungan Peradilan. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa urgensi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan ditandai oleh kecenderungan masyarakat kalangan bisnis mendayagunakan penyelesaian sengketa tersebut. Jalan penyelesaian melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) diangap lebih efektif efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa khususnya hukum bisnis.
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DITINJAU DARI SEKTOR HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA adm-jurnal adm-jurnal; Meirina Nurlani
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembaharuan ide tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang penting untuk kita kaji, hal tersebut di perkuat dengan perkembangan pembagunan industri di Indonesia yang semakin pesat. Perkembangan tersebut memberikan beberapa dampak apabila kita melihatnya dari segi pembuangan akhir industri tersebut yaitu limbah. Dari hal inilah, di perlukan peran pemerintah untuk membuat suatu terobosan baru berupa pembaharuan ide tentang tata kelola lingkungan hidup di tinjau dari beberapa sektor baik sektor hukum, ekonomi, sosial maupun budaya di Indonesia.
PENGARUH PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL TERHADAP POLITIK HUKUM DI INDONESIA Meirina Nurlani
Jurnal Tengkhiang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Agraria mempunyai pengaruh penting di dalam pembentukan Politik Hukum di Indonesia hal tersebut disebabkan oleh karena permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat tentang agraria perlu mengalami pembaharuan guna mendukung perkembangan zaman yang kian meningkat, pengaruh pembaharuan kebijakan terkadang memiliki faktor penghambat, akan tetapi disinilah sudah menjadi tugas kita bersama untuk saling menganalisa secara seksama apakah tujuan dasar dari Negara dalam membuat suatu pembaharuan, dasar tersebut tentunya untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
KONTRADIKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN BEBAS VISA DITINJAU DARI SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR TENAGA KERJA ASING MEIRINA NURLANI NURLANI
Jurnal Tengkhiang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya kontradiktif kebijakan pemerintah dalam penetapan bebas visa ini terlihat dari sektor pariwisata dan sektor tenaga kerja asing. Tujuan Negara Indonesia memberlakukan kebijakan mengenai penetapan bebas visa bertujuan untuk meningkatkan wisatawan asing berkunjung ke Indonesia guna mendongkrak perekonomian Negara, akan tetapi hal ini berdampak pada sektor tenaga kerja asing yang justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam hal prosedur perizinan tenaga kerja asing dengan penyelahgunaan bebas visa yang mana dalam hal ini tenaga kerja asing mempunyai kewajiban memiliki visa bekerja.
Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022 Junaidi Junaidi; Mila Surahmi; Desmawati Romli; Randi Aritama; Citra Dewi Saputra; Martindo Merta; Meirina Nurlani; Zaimah Husin
AKM Vol 4 No 1 (2023): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v4i1.782

Abstract

Pancasila sebagai gurndnorm dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dipahami dengan baik. Para peserta (mahasiswa) hanya mengetahui Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, pandangan hidup dan tuntunan hidup. Dengan adanya penyuluhan hukum ini membuat para peserta (mahasiswa) dapat mengerti, memahami dan bisa mengaplikasikan dengan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Pancasila. Penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat kepada para peserta (mahasiswa) dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Penerapan dari penyuluhan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih bijak dalam memahami pembuatan peraturan perundang-undangan. Membentuk mahasiswa yang cerdas, tanggap dan berakhlak baik yang dapat menyadari dan taat pada aturan hukum.
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DI KOTA LUBUK LINGGAU Serlika Aprita; Meirina Nurlani
Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jpkm.v1i2.174

Abstract

Abstract The implementation of electronic tickets can have a positive influence in the midst of the low legal awareness of the people of Lubuk Linggau City in traffic. E-ticketing speeds up the process of taking action against traffic violations. With technology, violations can be detected automatically through CCTV cameras. The National Police of the Republic of Indonesia implements a traffic order enforcement strategy known as E-TLE, which is an electronic system to monitor and implement traffic regulations in electronic form that utilizes supporting resources such as CCTV. CCTV footage is used as evidence, this system uses video cameras to display and record images at a specific time and location where the device is located, which implies a closed signal. Keywords: Traffic, E-Ticket, Electronic Traffic Law Enforcement, Legal Awareness
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) Nurlani, Meirina
Solusi Vol 22 No 3 (2024): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v22i3.1418

Abstract

Legal protection for consumers and business actors in online buying and selling deals using the Cash On Delivery (COD) payment system is an personification of fighting for the rights that consumers and business actors have. The significance of furnishing legal protection aims to overcome problems that frequently do. Problems that do to consumers include the condition of the goods not being as promised, detainments in delivery, as well as fraud issues. Meanwhile, problems that frequently do with business actors are damage to goods during delivery or returning goods that don't reach the dealer. The significance of applicable legal protection for consumers and business actors is not only aimed at fostering sense of trust, convenience, comfort and security for all parties involved in online buying and selling deals using the COD system. still, the end of this legal protection is also to give applicable legal arrangements for all parties involved to give legal certainty for online buying and selling deals using the COD payment system.
PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYEBER CRIME) : HARMONISASI REVISI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP Idris, Martini; Nurlani, Meirina; Aprita, Serlika
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.4266

Abstract

Abstrak Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui internet. Fenomena cyber crime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cyber crime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi khususnya akademisi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang berfokus pada kajian berdasarkan pada doktrin yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.  Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya, sanksi yang dikenakan masih ringan. Padahal beberapa kasus mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap cyber crime antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus cyber crime. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Pidana ; Kejahatan ; Cyber Crime   Abstract. Cyber crime is a crime committed using information technology, namely by using the internet.   The phenomenon of cyber crime in Indonesia is a topic of discussion that always attracts public interest. From society in general, to people who are directly related to the phenomenon of cyber crime. For example, law enforcement officers, academics, especially legal academics. The research method used in this research is normative law because the focus of the study is based on doctrine through analysis of legal rules found in statutory regulations or in various court decisions using primary, secondary and tertiary research materials.  The research results that can be used as conclusions in this research still contain several shortcomings in law enforcement efforts, in fact the sanctions imposed when using the Criminal Code are indeed light. In fact, some cases that occur result in large losses that are not commensurate with the consequences. Obstacles in law enforcement against cyber crime include, among other things, a lack of facilities and means, a lack of law enforcement capacity, and the absence of a special unit that handles cyber crime cases. In this regard, a draft concept of the new Criminal Code has been implemented to look at future legal policies in eradicating and enforcing laws relating to cyber crime and revision of the ITE Law is needed to optimize law enforcement against cyber crime in Indonesia.Keywords: Criminal Law ; Crime ; Cyber Crime
Weak Protection of Geographical Indication Law For Users of Geographically Indicated Goods or Products Nurlani, Meirina; Emirzon, Joni; Syaifuddin, Muhammad
SASI Volume 29 Issue 1, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i1.1256

Abstract

Introduction: Weak protection of geographical indication law owned by users of geographically indicated goods or products cause unfulfilled the rights they deserve. The factors causing it are divided into 2, namely: 1. Weak position owned by users of geographically indicated goods or products. and 2. Weak regulation of law that provide legal protection to users of geographically indicated goods or products.Purposes of the Research: This research aims to analyze and explain factors that cause weak protection of geographical indication law for users of geographically indicated goods or products and also to find out the submission mechanism and procedure of geographical indication infringement lawsuit.Methods of the Research: This study used normative legal research. Research material used primary and secondary legal materials. Data was from library research. Discussion had been collected then processed and analyzed using qualitative approach then at the end of the research, conclusions were drawn using deductive method.Results of the Research: Factors caused weak protection of geographical indication law for geographically indicated users of goods and will provide input for appropriate legal regulations to increase protection of geographical indication law in the future. Furthermore, this also has a positive impact to users of geographically indicated goods and products that they could take legal action against business actors for losses they got in accordance with mechanism and procedure for filling geographical indication infringement lawsuit based on provisions of the applicable law.
Regulation of Transfer of Land Rights in Indonesian and Uzbekistan Civil Law: Philosophical Analysis of the Concept of Legal Certainty Nurlani, Meirina; Baxadirovna, Bazarova Dildora
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 3 (2025): VOLUME 6 ISSUE 3, NOVEMBER 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i3.3356

Abstract

Introduction: The regulation of land rights transfer constitutes a vital instrument in realizing legal certainty and the protection of civil rights within society. Indonesia and Uzbekistan exhibit fundamental differences in their legal systems and traditions of land governance, which directly influence the manner in which legal certainty is established. Indonesia, through the Basic Agrarian Law of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997, adopts a negative land registration system with a positive tendency, while Uzbekistan, under the Land Code of 1998, declares land as state property administered under a national cadastre system emphasizing strict administrative registration.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and compare the regulation of land rights transfer in Indonesia and Uzbekistan by examining its implementation in light of legal certainty and civil law principles.Methods of the Research: This research employs a normative juridical method with a comparative legal and philosophical approach, particularly drawing upon the theory of legal certainty.Results Main Findings of the Research: The findings reveal that Indonesia continues to face weaknesses in formal legal certainty due to the non-absolute nature of its land registration system, which instead prioritizes the protection of subjective rights and substantive justice. Conversely, Uzbekistan enforces formal legal certainty through its cadastre system, yet tends to overlook substantive justice and the principle of consensualism. The novelty of this research lies in its philosophical analysis situating both countries within the comparative framework of legal certainty in civil law, thereby offering new discourse on the necessity of harmonizing legal certainty and substantive justice in the regulation of land rights transfer.
Co-Authors adm-jurnal adm-jurnal Aprita, Serlika Baxadirovna, Bazarova Dildora Citra Dewi Saputra Desmawati Romli Idris, Martini Joni Emirzon Junaidi Junaidi Martindo Merta Mila Surahmi Muhammad Syaifuddin Randi Aritama Serlika Aprita Zaimah Husin