Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Sastra Putra, Hendi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Laili Ismi, Aghna; Jayanuarto, Rangga; Sastra Putra, Hendi; Ardinata, Mikho
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 19 No 1 (2025): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/x576ke50

Abstract

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensi terhadap korban serta menciderai nilai-nilai moral dan etika akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di perguruan tinggi serta mengidentifikasi tantangan struktural, kelembagaan, dan sosio-kultural yang menghambat efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), menyusun prosedur pelaporan, dan menjamin perlindungan korban berbasis pendekatan berperspektif korban (victim-centered approach). Namun, dalam praktiknya, sebagian besar perguruan tinggi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya pemahaman sivitas akademika terhadap prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Budaya patriarki dan relasi kuasa yang hierarkis juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaporan dan penanganan kasus. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS di perguruan tinggi bergantung pada sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan budaya, serta pada partisipasi aktif mahasiswa dalam forum advokasi kampus yang terbukti mendorong peningkatan pelaporan dan transparansi. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, evaluasi berkelanjutan, serta pendanaan berkeadilan untuk mewujudkan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.
Kewenangan Gubernur dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Bengkulu: Analisis Hukum Tata Negara Hendri Padmi; Jayanuarto, Rangga; Sastra Putra, Hendi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2353

Abstract

This study aims to analyze the authority of the governor in proposing regional regulation drafts (Raperda) in Bengkulu Province from a constitutional law perspective. Such authority constitutes an essential part of the executive function in the regional legislative process, reflecting the principles of decentralization as well as the relationship between the regional government and the Regional House of Representatives (DPRD). This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of governance practices at the regional level. The results indicate that, normatively, the governor’s authority in proposing Raperda has been clearly regulated by prevailing laws and regulations. However, in practice, several issues persist, including overlapping authority between the executive and legislative branches, the dominance of local political interests, limited institutional capacity, and weak inter-agency coordination. From a constitutional law perspective, these conditions demonstrate that the implementation of checks and balances and good governance principles in the regional legislative process has not been fully optimized. Therefore, strengthening regulatory frameworks, enhancing institutional capacity, and improving coordination mechanisms and public participation are necessary to ensure the effective exercise of the governor’s authority in proposing regional regulations..
Co-Authors Ardinata, Mikho Hendri Padmi Laili Ismi, Aghna Rangga Jayanuarto