Ardinata, Mikho
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FAKTOR PENGHAMBAT PROSES TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SELUMA (Studi Kasus di Wilayah Polres Kabupaten Seluma) Almanda, Luthfi; Dasan, Ahmad; Ardinata, Mikho
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.1224

Abstract

ABSTRAKPerkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apa saja faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. 2) Untuk menganalisis bagaimana dampak terhadap korban dari terhambatnya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data dilapangan. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan analisis secara mendalam sesuai dengan teori yang relevan dan melakukan simpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Faktor- faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma antara lain mencakup: banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), adanya tersangka yang pergi, Kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2) Dampak bagi korban dari terhambat nya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai suami juga berdampak pada psikis korban (isteri dan anak). Dampak psikis tersebut pada umumnya membuat korban membenci pelaku dan korban mengalami tekanan bathin (khusus isteri) yang mendalam sehingga korban pun ada yang tidak mau lagi menerima pelaku, bahkan ada diantara korban (isteri) yang mengatakan lebih baik supaya pelaku (suami) itu mati saja. Akibat dari kekerasan (penganiayaan) tersebut, mereka selain mengalami luka memar, luka pendarahan akibat tusukan benda runcing, memar dan bengkak pada mata dan kepala, mereka juga pernah mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, sehingga dampak kekerasan tersebut membuat korban menjadi tergangu penglihatannya. Selain itu juga yang menajadi faktor penyebab adalah karena belum memiliki anak atau keturunan.Kata kunci: faktor penghambat; tindak pidana; kekerasan dalam rumah tangga.ABSTRACTMarriage is an inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. Every married couple wants a happy, peaceful, peaceful and prosperous life. The purpose of this study is 1) To analyze what are the factors inhibiting the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency. 2) To analyze how the impact on victims from the obstruction of the criminal act of violence in households in Seluma Regency. This type of research used in this research is empirical juridical research in which this research is oriented to data collection in the field. Based on this empirical data the researcher conducted an in-depth analysis in accordance with the relevant theory and made conclusions. This research is descriptive in nature, that is, research that aims to describe something in certain areas and at certain times. Usually in this study, researchers have gotten/have a picture in the form of preliminary data about the problem to be studied. Based on the results of the research and discussion of the issues discussed in this study in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: 1) Factors that inhibit the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency include: the number of report retractions on physical violence constitute offense of complaint in accordance with Article 44 paragraph (4), the presence of a suspect who left, difficulties in proving, lack of public knowledge and understanding of the importance of eliminating domestic violence (domestic violence). 2) The impact on victims from the obstruction of the criminal act of domestic violence in Seluma Regency. Acts of violence committed by the perpetrators as husbands also have an impact on the psychic victims (wife and children). The psychological impact generally makes the victim hate the perpetrator and the victim experiences deep inner pressure (especially the wife) so that there are even victims who do not want to accept the perpetrators anymore, even among the victims (wife) who say it is better that the perpetrator (husband) just dies. As a result of the violence (mistreatment), in addition to suffering from bruises, bleeding wounds due to puncture of sharp objects, bruises and swelling in the eyes and head, they have also experienced fainting or unconsciousness, so that the impact of the violence makes the victim disrupted his vision. In addition, the cause is also due to not having children or offspring.Keywords: inhibiting factors; crime; domestic violence.
Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education: A Human Rights And Academic Ethics Perspective Ardinata, Mikho; Hangabei, Sinung Mufti; Suryani, Iis
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.8089

Abstract

Kekerasan seksual memiliki dampak multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 25.528 korban kekerasan seksual dengan mayoritas korban merupakan perempuan berusia muda, termasuk mahasiswa, yang mencapai 22.118 individu atau sekitar 79,8% dari total kasus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan cross-sectional guna memberikan gambaran empiris mengenai prevalensi dan karakteristik kekerasan seksual berdasarkan data yang telah terdokumentasi. Sumber data utama berasal dari situs resmi pemerintah, yaitu https://kekerasan.kemenpppa.go.id/, yang merupakan bagian dari SIMFONI PPA di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Data yang digunakan mencakup laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang periode Januari hingga Desember 2024. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi masih menjadi isu mengkhawatirkan dengan total sebanyak 2.761. Bentuk kekerasan yang teridentifikasi meliputi pelecehan verbal, penyalahgunaan wewenang, serta kekerasan berbasis gender yang kerap terjadi dalam relasi hierarkis, baik antara dosen dan mahasiswa maupun di antara mahasiswa sendiri. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam aspek penegakan hukum dan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Sebagai langkah mitigasi, diperlukan penguatan literasi hukum bagi mahasiswa, optimalisasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), serta internalisasi nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam budaya akademik. Maka, disarankan perguruan tinggi perlu membangun mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses dan menjamin anonimitas korban agar merasa aman dalam melaporkan kasus kekerasan seksual.