Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Economics, Business, Management, & Accounting Journal
mandasari, nanik
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi) Mandasari, Nanik
Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal) Vol. 2 No. 2 (2022): Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)
Publisher : Haka Vyza Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61083/ebisma.v2i2.17

Abstract

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi memiliki kewenangan yakni salah satunya upaya mensukseskan pemberdayaan perempuan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Pengarus utamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Tulisan ini membahas mengenai analisis kebijakan PUG di DP3AP2 Provinsi Jambi. Maksud dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang responsif gender di DP3AP2 dan mengetahui hal-hal yang memiliki kecenderungan di dalam PUG di DP3AP2 Provinsi Jambi. Teknik analisis yang digunakan adalah Gender Analysis Pathway (GAP). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan PUG yang dilaksanakan oleh DP3AP2. Provinsi Jambi masih belum bisa mengatasi permasalahan gender. Hal-hal yang cenderung mempengaruhi PUG diantaranya tata nilai adat istiadat, kemauan dan kemampuan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan keberadaan media massa. Sebagai masukan untuk mensukseskan pelaksanaan PUG oleh DP3AP2 adalah melakukan pendekatan khususnya kepada perempuan untuk mau berfikir lebih luas dan tidak terlalu terkekang oleh nilai-nilai tradisi. Selain itu juga harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan agama.
Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government Mandasari, Nanik
Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal) Vol. 3 No. 1 (2023): Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)
Publisher : Haka Vyza Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61083/ebisma.v3i1.26

Abstract

Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintah apa pun yang diadopsi menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Tujuan penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konseptual teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan, berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintah yang diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan. Artikel penelitian ini merupakan synthesis of qualitative research, dengan menggunakan metode meta-theory (the analysis of theory). Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan, tata kelola pemerintah diadopsi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah aktivitas pemerintah. Berbagai model tata kelola pemerintah itu muncul akibat adanya pemikiran baru untuk mengisi kekurangan dari konsep yang telah ada sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Hasil lain juga mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pemerintah memiliki intisari dan merujuk kepada inovasi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah, dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif.
Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender Mandasari, Nanik
Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal) Vol. 3 No. 2 (2023): Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)
Publisher : Haka Vyza Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61083/ebisma.v3i2.38

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan, dan kemudian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana peran politik perempuan dalam dinamika perpolitikan Indonesia selama ini. Kemudian pembahan berawal dari budaya patriarki yang dominan dalam realitas masyarakat bahkan negara, mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan bahwa politik adalah wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan. Akibat selanjutnya, jumlah perempuan berpotensi di bidang ini masih sedikit untuk mampu berkompetisi dengan para laki-laki yang selama ini dikonstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan. Animo perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, tetapi prosentasenya masih rendah walau sudah dijamin oleh ketentuan undang-undang.
Analisis Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia: Antara Kedaulatan Ekonomi dan Kepatuhan Pada Aturan WTO (2017-2022) Dirgantara, Mario; Mandasari, Nanik; Septiani, Eka; Nebi, Oktir
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.1165-1171

Abstract

Artikel ini menganalisis kebijakan hilirisasi nikel Indonesia periode 2017-2022, terutama larangan ekspor bijih nikel, dalam konteks sengketa dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan Uni Eropa. Kebijakan ini merupakan strategi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan mengoptimalkan keuntungan ekonomi domestik. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun keputusan panel WTO menyatakan kebijakan Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan hilirisasinya dengan alasan kedaulatan ekonomi dan kepentingan nasional. Data menunjukkan peningkatan signifikan pada nilai ekspor produk nikel olahan dan investasi di sektor hilir, terutama dari Tiongkok, serta diversifikasi produk turunan nikel seperti nickel matte dan nickel oxide. Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan implikasi diplomatik dan hukum internasional yang kompleks. Artikel ini menyimpulkan pentingnya keseimbangan antara ambisi pembangunan ekonomi domestik dan komitmen terhadap regulasi perdagangan global, serta perlunya strategi adaptif dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional
Co-Authors Dirgantara, Mario Nebi, Oktir Septiani, Eka