Andi Setyo Pambudi
Unknown Affiliation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

STRATEGI KONSERVASI UNTUK MENGURANGI EROSI HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS, JAWA TIMUR Andi Setyo Pambudi; Rahmat Junaidi; Bambang Pramujo
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 7 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v7i2.257

Abstract

Sedimentation caused by erosion in the Lesti Sub-Watershed and the upstream part of the Brantas Watershed as a whole has an impact on disrupting the role of the Sengguruh Dam in supporting economic activity in East Java. Reducing erosion in upstream areas during their development requires an environmental science approach that harmonizes economic, social, and environmental aspects. This study aims to: Assess the influence of population pressure, community behavior, and land use on erosion in the Lesti Sub-watershed; Predict erosion in the Lesti Sub-watershed; and Provide an environmental science-based conservation strategy for the Lesti Sub-watershed in the context of sustainable development.. The research method used was mixed methods, both through GIS assistance for the Modify Universal Soil Loss Equation erosion formula and also through questionnaires and interviews with communities in the Lesti sub-watershed area. From research on the Lesti sub-watershed, the average erosion rate obtained is 153,868 tons/ha/year, which means it exceeds the minimum tolerance limit. Of the 12 sub-districts in the Lesti sub-watershed area, 6 (six) sub-districts have problems from the environmental aspect through the condition of several sub-districts with high erosion hazard levels. Erosion is correlated with people's knowledge, attitudes, and behavior in the economic aspects through population pressure and social conditions through land use patterns. Based on environmental science, conservation priority recommendations are for these 6 (six) sub-districts by improving soil and water conservation efforts, both vegetatively and civil-technically (environmentally), environmental education (social), and community economic empowerment (economy).
Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 Andi Setyo Pambudi
Bappenas Working Papers Vol 3 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v3i1.58

Abstract

Pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada hakikatnya dilakukan dalam rangka meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan. Dalam praktiknya, pembangunan nasional bidang ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan dan kapasitas pendanaannya. Salah satu upaya mengurangi ketimpangan fiskal dan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional bidang LHK, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan. Dana transfer ini diperlukan karena sampai tahun 2019, upaya peningkatan kualitas lingkungan dan daya dukung DAS dan danau masih belum sesuai harapan nasional. Makalah ini berusaha menganalisis perencanaan dan implementasi DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 dari perspektif evaluasi pembangunan daerah. Studi ini menggunakan Mix Method dengan penggunaan data-data numerik baik sekunder (dokumen perencanaan, capaian dan dokumen lain yang relevan) maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui FGD maupun kuisioner pada lokasi sampel. Metode analisis gap digunakan untuk menemukan kesenjangan perencanaan pusat-daerah serta menilai kesesuaian alokasi pendanaan yang diterima provinsi dengan sasaran pembangunan yang telah digariskan dalam RKP 2019. Hasil studi menemukan bahwa tingkat kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi tahun 2019 dengan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 adalah sebesar 22,3%. Alokasi DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH belum mencerminkan prioritas kewilayahan DAS dan Danau sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 141/2018. Masih banyak Provinsi yang berada pada DAS dan Danau Prioritas namun alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH kecil. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, sebesar 71% DAK sudah efektif untuk mencapai tujuan/sasaran, sedangkan 29% sisanya masih belum optimal. Dalam implementasinya, ditemui beberapa kendala sehingga memerlukan rekomendasi lebih lanjut.