Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK CACAT Nurzamzam, Nurzamzam; Manurung, Darwis
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5587

Abstract

Meningkatnya persaingan usaha baik dalam bidang usaha barang dan atau jasa menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan namun tidak sedikit Konsumen yang menjadi sasaran dari Pelaku Usaha yang tidak bertanggung jawab dan produk yang dibeli Konsumen bisa saja mengandung cacat produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Produk Cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha jika terlibat sengketa satu sama lain. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah Konsep Normatif/Dogmatik kemudian diurai secara deskriptif. Hasil peneltian menunjukan bahwa Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Produk Cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen a. prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab,c.Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, d. Prinsip tanggung jawab mutlak, e. Prinsip tanggung jawan dengan pembatasan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dan konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu dapat melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu BPSK. Penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK dapat diselesaikan dengan cara mediasi, konsiliasi dan Arbitrase. Jalur kedua yaitu jalur litigasi atau di pengadilan.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI BENTUK PERLINDUNGAN RAHASIA BANK DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA BANK Manurung, Darwis
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 9, No 2 (2024): VOL 9 NO 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v9i2.6207

Abstract

Banking is everything that concerns about banks, including institutional, business activities, as well as the manner and process of operation. To avoid misuse of customer financial hence made a special rule that prohibits banks to provide recorded information to anyone associated with the customer's financial situation, savings and storage as set out in Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, which states that bank secrecy is everything related to the storage of information about your customers and their savings. The purpose of this thesis is to investigate the problems Banking Act already provides legal certainty regarding the form of protection that is done by the banks to protect confidential client or not, as well as the Banking Act already provides legal certainty in terms of sanctions for the banks were negligent inmaintaining banking secrecy or not.This type of research can be classified into types of normative legal research, since the study was conducted by collecting data in the literature (library research) accompanied by collecting data and read through regulatory references, magazines, the internet and other sources, and then selected the data - the data is worth to support writing.From the research problem there are 2 main things that can be inferred. First, the Banking Act not provide legal certainty regarding the form of bank secrecy protection carried out by the bank in secrecy customers. Second, the Banking Act not provide legal certainty in terms of sanctions for the banks were negligent in maintaining banking secrecy. Suggestions Author, First, the need for the addition of a form of protection provided by the banks to customers about the confidentiality of Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, in order to create legal certainty and confidence to guarantee customers in saving money in any bank. Secondly, a need for the addition in the field of civil and criminal penalties to protect customers who are weak in Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, in order to create legal certainty and confidence guarantee for customers in saving funds at any bank.Keywords: Protection-Sanctions-Secret Bank
MODERNISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LOKAPASAR TOKOPEDIA DI INDONESIA MANURUNG, DARWIS
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 10, No 1 (2025): Vol. 10, No. 1 (2025): Vol. 10, No. 1 Juni 2025
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v10i1.6794

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly increased e- commerce transactions in Indonesia. However, this growth has not been matched by adequate legal protection for consumers. This paper aims to examine the effectiveness of consumer protection in e-commerce transactions based on existing Indonesian legislation. The method used is a normative approach with legal analysis of the Consumer Protection Law and relevant e-commerce regulations. The findings reveal legal gaps, weak enforcement, and low consumer literacy as major challenges in upholding consumer rights. Therefore, regulatory reform, stronger government and business sector involvement, and public education are necessary to ensure legal certainty and justice for consumers in the digital era.