Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

The Legal-Political Paradox in Granting Absolute Jurisdiction to the Administrative Court (PTUN) over the Judicial Review of Abuse of Authority in Indonesia Ardiansyah, Nike; Nur, Muhammad; Haeril, Haeril
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.703

Abstract

This study examines the legal-political paradox behind granting the Administrative Court (PTUN) authority to assess abuse of power by public officials, and how it affects criminal law enforcement. Using a qualitative socio-legal method, data were collected through legal document analysis, interviews with judges, scholars, and practitioners, and court ruling reviews. While the Administrative Law grants PTUN binding authority, its scope is limited by Supreme Court Regulation No. 4 of 2015 (Perma 4/2015), particularly due to the vague phrase “after APIP oversight.” According to the Supreme Court, only 12 abuse-of-power (PW) cases were filed between 2015 and 2022—most rejected on procedural grounds. Of the three cases ruled without abuse found, two were still prosecuted criminally. This reveals the court’s weak role in protecting officials’ discretionary authority. The study concludes that institutional and regulatory flaws blur the line between administrative and criminal law, undermining PTUN’s corrective function. A comprehensive revision of Perma 4/2015 and institutional strengthening of PTUN are urgently needed to ensure a legal framework that is fair, rational, and accountable for public officials operating within the bounds of lawful administrative discretion.
Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Ardiansyah, Nike; Adilansyah, Adilansyah; Hendra, Hendra; Junaidin, Junaidin; Firliah Rizkiani, Firliah Rizkiani
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v4i6.310

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisisnya yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima menunjukan variasi dan faktor-faktor seperti pendidikan dan akses informasi memainkan peran kunci. peran pemerintah desa memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas musyawarah. Keterlibat aktif pemerintah desa dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan inklusivitas menjadi dasar untuk keberhasilan musyawarah perencanaan pembangunan. Identifikasi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan konflik kepentingan menjadi kunci untuk perbaikan. Startegi pengelolaan konflik dan peningkatan alokasi sumber daya dapat memfasilitasi proses musyawarah dengan lebih lancar. Penggunaan teknologi informasi masih terbatas, namun potensial untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi.