Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Policy and Law Journal SINAR: Sinergi Pengabdian dan Inovasi untuk Masyarakat
Muhammad Islahuddin
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penerapan Konsep Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan Muhammad Islahuddin
Policy and Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Juni
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The provision of public services is a fundamental responsibility of the state to meet the basic needs and civil rights of every citizen through accessible goods, services, and administrative functions. However, persistent problems in public administration highlight the need for comprehensive reform to ensure that governance becomes more professional, accountable, and trustworthy. This study aims to analyse current challenges in the provision of public services within the framework of good governance, as well as to provide legal and structural recommendations to improve bureaucratic performance. The study uses a normative legal research method, employing a legal and conceptual approach to analyse legal norms and governance theories relevant to public administration. The findings show that structural weaknesses in the bureaucracy, particularly in the budgeting process for public services, significantly hinder the effective provision of services. In addition, the quality of public services remains suboptimal due to a rigid bureaucratic culture and resistance to innovation and citizen-oriented practices. Another contributing factor is the behaviour of state officials, who often display a mindset of privilege and authority rather than service and responsiveness. These issues reflect a deeper misalignment between the normative idealism of good governance and its implementation in practice. Based on these findings, the study recommends legal and institutional reforms aimed at strengthening budget accountability, promoting a culture of service within the bureaucracy, and raising the ethical standards of public officials to align with the principles of good governance and the rule of law.
ANALISIS UNSUR MERINGANKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP Sofiatin Hasana; Muhammad Islahuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57774

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi penerapan faktor-faktor yang dapat mengurangi hukuman dalam kasus pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan pembunuhan berencana dianggap sebagai salah satu tindakan kriminal paling berat dalam hukum pidana di Indonesia, karena mengandung elemen niat jahat dan perencanaan yang matang untuk mengambil kehidupan orang lain. Namun, dalam proses hukum, terdapat elemen-elemen tertentu yang bisa menjadi alasan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku, seperti kondisi mental, tekanan dari lingkungan, alasan pembelaan, atau penyesalan yang ditunjukkan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab pidana bagi pelaku pembunuhan berencana dan memahami cara hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa meringankan dalam putusan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pembunuhan berencana tergolong dalam kejahatan berat dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimum penjara 20 tahun, hakim masih dapat mempertimbangkan faktor-faktor subjektif dan objektif yang dapat meringankan hukuman, asalkan hal tersebut tidak mengurangi rasa keadilan dan keamanan masyarakat. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum dan pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam penerapan prinsip keadilan yang adil dan seimbang. Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Unsur Meringankan.   Abtract This study explores the application of factors that may reduce sentencing in cases of premeditated murder under Article 340 of the Indonesian Criminal Code. Premeditated murder is considered one of the most serious criminal offenses in Indonesian criminal law, as it involves malicious intent and careful planning to take another person's life. However, during legal proceedings, there are certain elements that may serve as grounds for sentence mitigation, such as mental condition, environmental pressure, self-defense claims, or remorse shown during the legal process. This research aims to examine the criminal responsibility of perpetrators of premeditated murder and understand how judges consider mitigating factors in their rulings. The method used in this research is normative juridical. The analysis results indicate that although premeditated murder is classified as a serious crime with penalties ranging from the death sentence, life imprisonment, to a maximum of 20 years in prison, judges may still take into account subjective and objective mitigating factors, provided that such considerations do not compromise the sense of justice and public safety. It is hoped that this research can contribute to legal practice and the development of criminal law science, particularly in the application of fair and balanced principles of justice. Keywords: Premeditated Murder, Article 340 of the Criminal Code, Mitigating Factors, Criminal Responsibility.
PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO (Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame) Azra Qatrunnada El Bathrisia; Muhammad Islahuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60835

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perizinan dan penegakan hukum pemasangan reklame di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perizinan melalui DPMPTSP telah diatur sistematis, namun terkendala rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pembongkaran reklame tanpa izin. Meskipun regulasi memadai, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, sebagaimana dianalisis dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Reklame, Perizinan, Kabupaten Probolinggo, Peraturan Bupati.   Abstract This study analyzes the implementation of licensing and law enforcement for advertising installation in Probolinggo Regency based on Regent Regulation Number 12 of 2023 using a normative juridical method. The results show that licensing procedures through the DPMPTSP have been systematically regulated, but are hampered by low public legal awareness, minimal socialization, and weak supervision. Law enforcement is carried out through administrative sanctions in the form of warnings, fines, and the removal of unauthorized advertising. Although regulations are adequate, their effectiveness is not optimal due to limited facilities, weak inter-agency coordination, and a low level of legal culture in the community, as analyzed using Soerjono Soekanto's law enforcement theory. Keywords: Law Enforcement, Advertising, Licensing, Probolinggo Regency, Regent Regulation.
PKM Penyuluhan Tentang Pendidikan Antikorupsi Dalam Mencegah Korupsi Sejak Dini di SMA Negeri 1 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Muhammad Islahuddin; Alfin Najeh; Moch Sulthan Hidayatullah; Ferdian Dwi Reno Candra Kusuma; Aliman
SINAR: Sinergi Pengabdian dan Inovasi untuk Masyarakat Vol 2 No 01 (2025): Oktober
Publisher : CV. Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65678/sinar.v2i01.299

Abstract

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMA Negeri 1 Kraksaan Kabupaten Probolinggo tentang pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini sebagai upaya pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas. Pendidikan antikorupsi diberikan agar siswa memahami konsep, bentuk, dan dampak negatif tindak pidana korupsi, serta mengetahui sanksi hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan ceramah dan tanya jawab interaktif dengan narasumber, disertai pemberian contoh-contoh sederhana mengenai praktik korupsi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta strategi pencegahan korupsi sejak dini. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai definisi korupsi, berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mekanisme penegakan hukum, serta upaya penanggulangan korupsi. Kegiatan ini dinilai bermanfaat dalam membangun sikap kritis, kesadaran moral, dan karakter antikorupsi pada siswa, yang diharapkan dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Muhammad Islahuddin; Ahmad Nabiel Syahbana
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6742

Abstract

This study explores the handling of human trafficking crimes in Indonesia from a legal perspective, with a particular focus on the application of Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking as the primary legal basis for addressing such cases. The research adopts a normative juridical approach and qualitative analysis of secondary data, including regulations, government policies, and law enforcement practices. The findings indicate that, although the legal framework is comprehensive, its implementation faces multiple challenges. These include limited understanding among law enforcement officials regarding the legal substance, victim handling procedures, and the identification of exploitation forms based on human rights principles. Additionally, resource constraints, weak inter-agency coordination, and low public legal awareness further undermine the effectiveness of law enforcement. Legal protection for victims also remains suboptimal in ensuring substantive justice. Therefore, enhancing the capacity of law enforcement, strengthening cross-sectoral coordination, and promoting public awareness and empowerment are strategic measures necessary for more effective and equitable prevention and handling of human trafficking.
Analisis Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Ahmad Affandi; Muhammad Islahuddin
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.7198

Abstract

This study is driven by the increasing prevalence of bullying cases committed by minors in Indonesia, which not only affect the victims but also raise legal issues concerning the regulation of criminal sanctions. The aim of the research is to analyze the regulation of criminal sanctions against child perpetrators of bullying under Indonesia’s positive law and to assess its alignment with child protection principles. The research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach. Data sources include primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as literature, journals, and previous studies. The data were analyzed qualitatively through legal interpretation techniques. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions for child perpetrators of bullying is stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and other related regulations, which prioritize rehabilitative measures over imprisonment. This approach aligns with the principle of the best interest of the child, although its implementation faces challenges such as limited rehabilitation facilities, a shortage of support personnel, and suboptimal application of diversion. The study contributes to juvenile criminal law literature by emphasizing the importance of harmonizing law enforcement with child protection. Recommendations include strengthening technical regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, and improving oversight of the implementation of rehabilitation policies for child perpetrators of bullying.
Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Tata Ruang Kota di Pemerintahan Daerah Muhammad Islahuddin; Maulana Muhammadinil Mukhtar
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7956

Abstract

Local wisdom represents an embodiment of traditional knowledge articulated in values, norms, and practices understood by communities in interaction with their natural environment, including hukum kearifan lokal (local wisdom law), which has developed and been practiced across generations within particular communities. This study aims to examine the position of local wisdom within urban spatial planning at the regional government level. A qualitative approach was employed using library research, with documentation techniques as the primary means of data collection, followed by descriptive analysis. The findings show that realizing a substantive role for local wisdom in urban spatial planning within regional governments requires planned and continuous guidance by local authorities involving various community elements, such as customary leaders, religious figures, and environmental advocates. Through the accommodation of local wisdom as a community asset in spatial planning policies and practices, implemented collaboratively by regional governments, indigenous communities, and customary leaders, local wisdom can be more substantively integrated into urban spatial management. These findings imply the need to strengthen the role of regional governments in institutionalizing local wisdom as a moral, social, and ecological foundation for sustainable urban spatial planning policies.
Co-Authors Ahmad Affandi Ahmad Nabiel Syahbana Alfin Najeh Aliman Azra Qatrunnada El Bathrisia Ferdian Dwi Reno Candra Kusuma Maulana Muhammadinil Mukhtar Moch Sulthan Hidayatullah Sofiatin Hasana