Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penerapan Konsep Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan Muhammad Islahuddin
Policy and Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Juni
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The provision of public services is a fundamental responsibility of the state to meet the basic needs and civil rights of every citizen through accessible goods, services, and administrative functions. However, persistent problems in public administration highlight the need for comprehensive reform to ensure that governance becomes more professional, accountable, and trustworthy. This study aims to analyse current challenges in the provision of public services within the framework of good governance, as well as to provide legal and structural recommendations to improve bureaucratic performance. The study uses a normative legal research method, employing a legal and conceptual approach to analyse legal norms and governance theories relevant to public administration. The findings show that structural weaknesses in the bureaucracy, particularly in the budgeting process for public services, significantly hinder the effective provision of services. In addition, the quality of public services remains suboptimal due to a rigid bureaucratic culture and resistance to innovation and citizen-oriented practices. Another contributing factor is the behaviour of state officials, who often display a mindset of privilege and authority rather than service and responsiveness. These issues reflect a deeper misalignment between the normative idealism of good governance and its implementation in practice. Based on these findings, the study recommends legal and institutional reforms aimed at strengthening budget accountability, promoting a culture of service within the bureaucracy, and raising the ethical standards of public officials to align with the principles of good governance and the rule of law.
ANALISIS UNSUR MERINGANKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP Sofiatin Hasana; Muhammad Islahuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57774

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi penerapan faktor-faktor yang dapat mengurangi hukuman dalam kasus pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan pembunuhan berencana dianggap sebagai salah satu tindakan kriminal paling berat dalam hukum pidana di Indonesia, karena mengandung elemen niat jahat dan perencanaan yang matang untuk mengambil kehidupan orang lain. Namun, dalam proses hukum, terdapat elemen-elemen tertentu yang bisa menjadi alasan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku, seperti kondisi mental, tekanan dari lingkungan, alasan pembelaan, atau penyesalan yang ditunjukkan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab pidana bagi pelaku pembunuhan berencana dan memahami cara hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa meringankan dalam putusan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pembunuhan berencana tergolong dalam kejahatan berat dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimum penjara 20 tahun, hakim masih dapat mempertimbangkan faktor-faktor subjektif dan objektif yang dapat meringankan hukuman, asalkan hal tersebut tidak mengurangi rasa keadilan dan keamanan masyarakat. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum dan pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam penerapan prinsip keadilan yang adil dan seimbang. Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Unsur Meringankan.   Abtract This study explores the application of factors that may reduce sentencing in cases of premeditated murder under Article 340 of the Indonesian Criminal Code. Premeditated murder is considered one of the most serious criminal offenses in Indonesian criminal law, as it involves malicious intent and careful planning to take another person's life. However, during legal proceedings, there are certain elements that may serve as grounds for sentence mitigation, such as mental condition, environmental pressure, self-defense claims, or remorse shown during the legal process. This research aims to examine the criminal responsibility of perpetrators of premeditated murder and understand how judges consider mitigating factors in their rulings. The method used in this research is normative juridical. The analysis results indicate that although premeditated murder is classified as a serious crime with penalties ranging from the death sentence, life imprisonment, to a maximum of 20 years in prison, judges may still take into account subjective and objective mitigating factors, provided that such considerations do not compromise the sense of justice and public safety. It is hoped that this research can contribute to legal practice and the development of criminal law science, particularly in the application of fair and balanced principles of justice. Keywords: Premeditated Murder, Article 340 of the Criminal Code, Mitigating Factors, Criminal Responsibility.
PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO (Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame) Azra Qatrunnada El Bathrisia; Muhammad Islahuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60835

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perizinan dan penegakan hukum pemasangan reklame di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perizinan melalui DPMPTSP telah diatur sistematis, namun terkendala rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pembongkaran reklame tanpa izin. Meskipun regulasi memadai, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, sebagaimana dianalisis dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Reklame, Perizinan, Kabupaten Probolinggo, Peraturan Bupati.   Abstract This study analyzes the implementation of licensing and law enforcement for advertising installation in Probolinggo Regency based on Regent Regulation Number 12 of 2023 using a normative juridical method. The results show that licensing procedures through the DPMPTSP have been systematically regulated, but are hampered by low public legal awareness, minimal socialization, and weak supervision. Law enforcement is carried out through administrative sanctions in the form of warnings, fines, and the removal of unauthorized advertising. Although regulations are adequate, their effectiveness is not optimal due to limited facilities, weak inter-agency coordination, and a low level of legal culture in the community, as analyzed using Soerjono Soekanto's law enforcement theory. Keywords: Law Enforcement, Advertising, Licensing, Probolinggo Regency, Regent Regulation.
PKM Penyuluhan Tentang Pendidikan Antikorupsi Dalam Mencegah Korupsi Sejak Dini di SMA Negeri 1 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Muhammad Islahuddin; Alfin Najeh; Moch Sulthan Hidayatullah; Ferdian Dwi Reno Candra Kusuma; Aliman
SINAR: Sinergi Pengabdian dan Inovasi untuk Masyarakat Vol 2 No 01 (2025): Oktober
Publisher : CV. Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMA Negeri 1 Kraksaan Kabupaten Probolinggo tentang pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini sebagai upaya pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas. Pendidikan antikorupsi diberikan agar siswa memahami konsep, bentuk, dan dampak negatif tindak pidana korupsi, serta mengetahui sanksi hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan ceramah dan tanya jawab interaktif dengan narasumber, disertai pemberian contoh-contoh sederhana mengenai praktik korupsi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta strategi pencegahan korupsi sejak dini. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai definisi korupsi, berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mekanisme penegakan hukum, serta upaya penanggulangan korupsi. Kegiatan ini dinilai bermanfaat dalam membangun sikap kritis, kesadaran moral, dan karakter antikorupsi pada siswa, yang diharapkan dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.