Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SISTEM INFORMASI KOORDINASI KELENGKAPAN DEWAN PADA DEWAN PERWAKILAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Noviana, Nina
Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) Vol 4, No 1 (2020): JTIK
Publisher : KITA Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jtik.v4i1.100

Abstract

Coordination report complete information system of the council is one of the supporting tools in reporting the council's activities to the Riau Islands Province DPRD. Every matter concerning official organizational activities is always realized in the form of a coordinating report on the completeness of the board. The Office of the Regional Representative Council (DPRD) of the Riau Islands Province also faces obstacles in the coordinating report on the completeness of the board, where the coordinating report on the completeness of the council requires physical evidence and is recorded in a structured manner. This research builds a management information system for coordinating reports on the completeness of the DPRD Kepri council that can be accessed through an internet connection and is built using a web-based computer programming language. This research was conducted in 2016, the research design used was applied research. From the results of the achievement of research conducted that the complete co-ordination information system of the board can be used as an alternative to the management of archiving letter data involving many types and functions of a letter. Ease of access and operations that can be used on various devices is a priority and functionality of an application by using a web-based application. The application of information technology and the demands of work efficiency in agencies requires the ideas and creativity of users at a government agency to innovate in handling performance issues, especially the management and management of letters. It is expected that this application will become the basis for further development in various government agencies to create an e-government application towards good governance.Keywords:Information System, Coordination of Completeness of the Board, DPRD Riau Islands
PkM Sinergisitas Akademisi dengan Gakkumdu Bawaslu di Sulawesi Selatan dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Akbar, Amal; Anzar, Anzar; Ulviani, Maria; Asnidar, Anin; Sumarni, Sumarni; Noviana, Nina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat (AbdiMas)
Publisher : Jurusan Pendidikan Teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59562/abdimas.v2i2.5523

Abstract

Gakkumdu merupakan sentra penegakan hukum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu, unsur Kepolisian, dan unsur Kejaksaan. Meskipun demikian Sentra Gkkumdu Bawaslu membutuhkan disiplin ilmu lain dalam menganalisis alat bukti laporan dugaan pelanggaran aturan. Seperti, disiplin ilmu hukum, disiplin ilmu digital forensik, disiplin ilmu linguistik forensik, serta disiplin ilmu lainnya dalam konsep analisis penangangan kolaboratif sehingga Sentra Gakkumdu dapat melaksanakan proses penyelidikan laporan dugaan pelanggaran pemilu secara objektif. Keterlibatan akademisi pada penegakan aturan tersebut merupakan bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Metode Pelaksanaan PkM dalam bentuk kerjasama dengan beberapa Bawaslu di Sulawesi Selatan mengadopsi pendekatan PAR (Participatory Action Research) yang menekankan aspek kolaborasi, keterlibatan aktif, dan tindakan bersama yang dilakukan oleh para kolaborator untuk mendefinisikan sebuah masalah. Implementasi PAR melibatkan serangkaian langkah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan tindakan berkelanjutan. Perencanaankegiatan diawali dengan proses identifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang masuk ke Sentra Gakkumdu Bawaslu yang didasarkan pada berkas nomor palporan dan ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu dengn permintaan Ahli Bahasa kepada Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar menerbitkan surat tugas. Oleh karena itu, pelapora PkM ini disusun berdasarkan landasan administrasi surat tugas. Pada kegiatan ini, para akadmisi berperan ahli bahasa sebagai Consulting Expert (Memberikan Konsultasi) dan berlanjut menjadi Testifying Expert (bersaksi di pengadilan) jika proses hukum terkait alat bukti yang dianalisis berlanjut ke tahap berikutnya.