Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verstek JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA
Fathony, Muhammad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analis Pembuktian Dakwaan Dengan Keterangan Saksi Yang Dibacakan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Herlangga, Rahadian; Fathony, Muhammad
Verstek Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.334 KB) | DOI: 10.20961/jv.v4i2.38390

Abstract

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pembuktian Dakwaan yang kesaksian saksinya di Bacakan oleh Penuntut  Umum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam kasus penganiayaan Studi putusan Nomor 59/Pid.b/2014/PN Pks. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah Hakim mempertimbangkan pembuktiaan dakwaan dengan kesaksian yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penganiayaan di persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan.            Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Normatif atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kasus (case approach).            Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian saksi yang di bacakan oleh Penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 59/Pid.b/2014/PN.Pks. memang belum sesuai dengan ketentuan KUHAP,akan tetapi untuk prosedur pembuktian dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Serta hakim juga ikut mempertimbangkan kesaksian yang di bacakan itu,karena kesaksian tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk yang memiliki kesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi yang hadir dalam persidangan dan bukti yang lain sehingga dinilai dapat membantu hakim untuk menggali fakta yang benar-benar terjadi untuk menjatuhkan Putusan.              Kata Kunci : Dakwaan,Keterangan Saksi,Penuntut Umum
Efisiensi Hukum dan Pengendalian Populasi: Analisis Program Keluarga Berencana Indonesia Berdasarkan Teori Richard A. Posner Hermawan, Didy; Pasaribu, Fajar Ronal Harry; Gustryan, Muhammad; Fathony, Muhammad; Santiago, Faisal
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 3 (2026): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i3.347

Abstract

This paper analyses the Family Planning Programme (KB) in Indonesia through the perspective of Economic Analysis of Law (EAH) developed by Richard A. Posner, with a focus on legal efficiency in internalising demographic externalities and maximising social wealth. This study uses a legal-economic approach, combining normative legal research methods with economic analysis of public policy, particularly Law No. 52 of 2009 on Population Development and Family Development, Government Regulation No. 87 of 2014 concerning Population Development and Family Development, Family Planning and Family Information Systems, and Presidential Regulation No. 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction. The results show that family planning policies are legal interventions that meet the Kaldor–Hicks efficiency criteria, as their social benefits, such as a decrease in the total fertility rate (TFR), increased female economic participation, and the creation of a demographic bonus, aggregate to exceed their implementation costs. However, inefficiencies still occur due to increased transaction costs and unmet needs, which reflect market failures and bureaucratic constraints. The analysis shows that the 2025 fiscal efficiency policy, which cuts the budget for contraceptive procurement, has the potential to cause greater social deadweight loss in the future. Therefore, it is recommended that family planning policies be directed towards long-term efficiency through budget protection based on incremental cost-effectiveness ratio (ICER), reduction of transaction costs, and strengthening of access rights to family planning services.
Co-Authors Faisal Santiago, Faisal Gustryan, Muhammad Herlangga, Rahadian Hermawan, Didy Pasaribu, Fajar Ronal Harry